Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan barang kebutuhan pokok tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).https://economy.okezone.com/read/2017/08/24/20/1762439/mantap-menkeu-sri-mulyani-bebaskan-daging-hingga-gula-dari-ppnidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/24/20/1762439/mantap-menkeu-sri-mulyani-bebaskan-daging-hingga-gula-dari-ppnhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/24/20/1762439/mantap-menkeu-sri-mulyani-bebaskan-daging-hingga-gula-dari-ppnKamis 24 Agustus 2017 18:10 WIBDani Jumadil AkhirIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/08/24/20/1762439/mantap-menkeu-sri-mulyani-bebaskan-daging-hingga-gula-dari-ppn-MonxWM1ITW.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan barang kebutuhan pokok tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU¬XIV/2016. Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan, pada 16 Agustus 2017. Demikian seperti dikutip dalam aturan tersebut, Jakarta, Kamis (24/8/2017). Berikut rincian barang yang tidak dikenakan PPN: 1. Beras dan gabah 2. Jagung 3. Sagu 4. Kedelai 5. Garam konsumsi 6. Daging 7. Telur 8. Susu 9. Buah-buahan 10. Sayur-sayuran 11. Ubi-ubian 12. Bumbu-bumbuan 13. Gula konsumsiJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan barang kebutuhan pokok tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU¬XIV/2016. Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan, pada 16 Agustus 2017. Demikian seperti dikutip dalam aturan tersebut, Jakarta, Kamis (24/8/2017). Berikut rincian barang yang tidak dikenakan PPN: 1. Beras dan gabah 2. Jagung 3. Sagu 4. Kedelai 5. Garam konsumsi 6. Daging 7. Telur 8. Susu 9. Buah-buahan 10. Sayur-sayuran 11. Ubi-ubian 12. Bumbu-bumbuan 13. Gula konsumsi