Setelah melalui perundingan panjang, Freeport Mc Moran akhirnya menyetujui divestasi saham PTFI sebesar 51%.https://economy.okezone.com/read/2017/08/30/278/1766135/divestasi-51-saham-freeport-dirut-bei-bpjs-dan-taspen-wajib-beliidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/30/278/1766135/divestasi-51-saham-freeport-dirut-bei-bpjs-dan-taspen-wajib-belihttps://economy.okezone.com/read/2017/08/30/278/1766135/divestasi-51-saham-freeport-dirut-bei-bpjs-dan-taspen-wajib-beliRabu 30 Agustus 2017 14:53 WIBUlfa AriezaDirut BEI Tito Sulisto. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/08/30/278/1766135/divestasi-51-saham-freeport-dirut-bei-bpjs-dan-taspen-wajib-beli-Fcmfe98VKl.jpgJAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio berharap agar saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimiliki Indonesia tidak jatuh kembali ke tangan investor asing. Pasalnya, setelah melalui perundingan panjang, Freeport Mc Moran akhirnya menyetujui divestasi saham Freeport sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia. Menurut Tito, strategi tepat bagi proteksi saham Freeport yaitu melalui penempatan di pasar modal. Dengan demikian, BEI sebagai otoritas dapat menggulirkan regulasi yang mengatur porsi asing atas saham perusahaan tambang itu. "Nanti asing beli lagi, langsung kita proteksi, kalau perlu dua tahun asing enggak boleh beli, itu bisa dibikin," ujarnya di Gedung BEI, Rabu (30/8/2017). Baca Juga: 50 Tahun Dipegang Asing, Sri Mulyani: Akhirnya Indonesia Kuasai Freeport! Tito berpendapat, sudah selayaknya saham Freeport dapat hadir di pasar modal. Apalagi, Freeport sudah berpuluh puluh tahun mengeruk kekayaan dari Indonesia. Dia pun menegaskan, saham Freeport semestinya dimiliki oleh rakyat, lantaran Freeport sendiri adalah milik rakyat Indonesia, khususnya Papua. "Rakyat Indonesia kan juga stakeholder terbesar di negara, diesel adalah rakyat Indonesia. Jadi berikan dong kesempatan rakyat Indonesia untuk merasakan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan," katanya. Selain itu, Tito juga mendorong investor institusi lokal mengambil porsi pada saham Freeport apabila di kemudian hari terdaftar di pasar modal. Dengan demikian, investor institusi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Taspen, dana pensiun bisa mencicipi cuan dari Freeport. "Ada satu lembaga yang maju kita senang, misal kalau BPJS untung kamu seneng enggak? BPJS, Taspen, Asabri, dana pensiun. Ini disebut eligible party jadi selain rakyat Indonesia, eligible ini menikmati bersama dalam pemerataan pendapatan melalui kepemilikan. Ini bagus," ungkapnya. Baca Juga: Cerita Menteri Jonan soal Divestasi 51% Saham Freeport, Butuh Waktu 3 Tahun dan 20 Kali Rapat Sekadar informasi, dalam perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dengan pihak PTFI yang dihadiri CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, terdapat beberapa keputusan antara dua belah pihak. Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk mendivestasikan sahamnya kepada negara sebesar 51%. Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau setelah perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Freeport Indonesia juga sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio berharap agar saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimiliki Indonesia tidak jatuh kembali ke tangan investor asing. Pasalnya, setelah melalui perundingan panjang, Freeport Mc Moran akhirnya menyetujui divestasi saham Freeport sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia. Menurut Tito, strategi tepat bagi proteksi saham Freeport yaitu melalui penempatan di pasar modal. Dengan demikian, BEI sebagai otoritas dapat menggulirkan regulasi yang mengatur porsi asing atas saham perusahaan tambang itu. "Nanti asing beli lagi, langsung kita proteksi, kalau perlu dua tahun asing enggak boleh beli, itu bisa dibikin," ujarnya di Gedung BEI, Rabu (30/8/2017). Baca Juga: 50 Tahun Dipegang Asing, Sri Mulyani: Akhirnya Indonesia Kuasai Freeport! Tito berpendapat, sudah selayaknya saham Freeport dapat hadir di pasar modal. Apalagi, Freeport sudah berpuluh puluh tahun mengeruk kekayaan dari Indonesia. Dia pun menegaskan, saham Freeport semestinya dimiliki oleh rakyat, lantaran Freeport sendiri adalah milik rakyat Indonesia, khususnya Papua. "Rakyat Indonesia kan juga stakeholder terbesar di negara, diesel adalah rakyat Indonesia. Jadi berikan dong kesempatan rakyat Indonesia untuk merasakan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan," katanya. Selain itu, Tito juga mendorong investor institusi lokal mengambil porsi pada saham Freeport apabila di kemudian hari terdaftar di pasar modal. Dengan demikian, investor institusi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Taspen, dana pensiun bisa mencicipi cuan dari Freeport. "Ada satu lembaga yang maju kita senang, misal kalau BPJS untung kamu seneng enggak? BPJS, Taspen, Asabri, dana pensiun. Ini disebut eligible party jadi selain rakyat Indonesia, eligible ini menikmati bersama dalam pemerataan pendapatan melalui kepemilikan. Ini bagus," ungkapnya. Baca Juga: Cerita Menteri Jonan soal Divestasi 51% Saham Freeport, Butuh Waktu 3 Tahun dan 20 Kali Rapat Sekadar informasi, dalam perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dengan pihak PTFI yang dihadiri CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, terdapat beberapa keputusan antara dua belah pihak. Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk mendivestasikan sahamnya kepada negara sebesar 51%. Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau setelah perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Freeport Indonesia juga sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).