Satuan Tugas Waspada Investasi tengah serius mencegah penipuan investasi berbasis travel umrah dan haji.https://economy.okezone.com/read/2017/09/10/320/1772959/astaga-selain-first-travel-masih-banyak-travel-haji-dan-umrah-yang-ilegalidhttps://economy.okezone.com/read/2017/09/10/320/1772959/astaga-selain-first-travel-masih-banyak-travel-haji-dan-umrah-yang-ilegalhttps://economy.okezone.com/read/2017/09/10/320/1772959/astaga-selain-first-travel-masih-banyak-travel-haji-dan-umrah-yang-ilegalMinggu 10 September 2017 12:41 WIBGiri HartomoIlustrasi: (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/09/10/320/1772959/astaga-selain-first-travel-masih-banyak-travel-haji-dan-umrah-yang-ilegal-y5cQqkGSs1.jpgBOGOR - Satuan Tugas Waspada Investasi tengah serius mencegah penipuan investasi berbasis travel umrah dan haji. Keseriusan tersebut tergambar ketika masuknya Kementerian Agama (Kemenag) ke dalam tim Satgas Waspada Investasi. Ketua Satgas Investasi Tongam L Tobing mengatakan, keseriusan pihaknya memberantas travel umrah dan haji ilegal karena banyaknya laporan yang menyebabkan kerugian yang dialami masyarakat. Apalagi, travel umrah dan haji yang dilaporkan tersebut diduga tak memiliki izin. Baca Juga: Soal Kasus First Travel, Polri Minta Kemenag Buat Aturan Jelas Biaya Perjalanan Umrah Namun, dirinya masih enggan menyebutkan secara rinci jumlah dan perusahaan travel umrah dan haji yang terindikasi ilegal tersebut. Karena dirinya masih harus melakukan indentifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu "Ada beberapa yang diadukan masyarakat kami sudah koordinasi dengan Kemenag ada beberapa travel umrah tidak ada izin tapi menginduk yang punya izin," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Savero, Bogor, Minggu (10/9/2017). Baca Juga: Cegah Penipuan, Polri Minta Kemenag Buat Aturan Bisnis Travel Haji dan Umrah Menurut Tongam, perusahaan ini diduga ilegal karena bussines core yang tidak masuk akal. Salah satunya dengan memberikan harga promo yang kepada masyarakat dengan harga yang tidak logis. "Jadi contohnya PT A umrah tanpa izin mereka menerima jamaah umrah ini berpotensi. Umrah dengan harga promo ini tidak masuk akal," jelasnya. Baca Juga: Kasus First Travel, Sudah 20 Ribu Korban Melapor dan 8 Ribu Paspor Diambil Kembali Karena itu lanjut Tongam, dirinya menggandeng Kemenag untuk sama-sama melakukan pengawasan serta tindakan terhadap travel haji dan umrah yang ilegal. Sehingga ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang terjerat iming-iming promo oleh travel haji dan umrah ilegal itu. "Kita harapkan Kementerian Agama melaksanakan tugas dengan baik. Kementerian Agama sudah catat 25 perusahaan yang sudah terindikasi, dan kita akan terus melakukan tindakan. Satgas berkorodinasi Kementerian Agama memitigasi risiko dengan memanggil travel umrah dan haji tersebut," tukasnya.BOGOR - Satuan Tugas Waspada Investasi tengah serius mencegah penipuan investasi berbasis travel umrah dan haji. Keseriusan tersebut tergambar ketika masuknya Kementerian Agama (Kemenag) ke dalam tim Satgas Waspada Investasi. Ketua Satgas Investasi Tongam L Tobing mengatakan, keseriusan pihaknya memberantas travel umrah dan haji ilegal karena banyaknya laporan yang menyebabkan kerugian yang dialami masyarakat. Apalagi, travel umrah dan haji yang dilaporkan tersebut diduga tak memiliki izin. Baca Juga: Soal Kasus First Travel, Polri Minta Kemenag Buat Aturan Jelas Biaya Perjalanan Umrah Namun, dirinya masih enggan menyebutkan secara rinci jumlah dan perusahaan travel umrah dan haji yang terindikasi ilegal tersebut. Karena dirinya masih harus melakukan indentifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu "Ada beberapa yang diadukan masyarakat kami sudah koordinasi dengan Kemenag ada beberapa travel umrah tidak ada izin tapi menginduk yang punya izin," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Savero, Bogor, Minggu (10/9/2017). Baca Juga: Cegah Penipuan, Polri Minta Kemenag Buat Aturan Bisnis Travel Haji dan Umrah Menurut Tongam, perusahaan ini diduga ilegal karena bussines core yang tidak masuk akal. Salah satunya dengan memberikan harga promo yang kepada masyarakat dengan harga yang tidak logis. "Jadi contohnya PT A umrah tanpa izin mereka menerima jamaah umrah ini berpotensi. Umrah dengan harga promo ini tidak masuk akal," jelasnya. Baca Juga: Kasus First Travel, Sudah 20 Ribu Korban Melapor dan 8 Ribu Paspor Diambil Kembali Karena itu lanjut Tongam, dirinya menggandeng Kemenag untuk sama-sama melakukan pengawasan serta tindakan terhadap travel haji dan umrah yang ilegal. Sehingga ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang terjerat iming-iming promo oleh travel haji dan umrah ilegal itu. "Kita harapkan Kementerian Agama melaksanakan tugas dengan baik. Kementerian Agama sudah catat 25 perusahaan yang sudah terindikasi, dan kita akan terus melakukan tindakan. Satgas berkorodinasi Kementerian Agama memitigasi risiko dengan memanggil travel umrah dan haji tersebut," tukasnya.