Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal finance Okezone.com.https://economy.okezone.com/read/2017/09/19/320/1778309/tren-bisnis-polemik-biaya-isi-ulang-uang-elektronik-hingga-menteri-susi-bicara-pasokan-ikanidhttps://economy.okezone.com/read/2017/09/19/320/1778309/tren-bisnis-polemik-biaya-isi-ulang-uang-elektronik-hingga-menteri-susi-bicara-pasokan-ikanhttps://economy.okezone.com/read/2017/09/19/320/1778309/tren-bisnis-polemik-biaya-isi-ulang-uang-elektronik-hingga-menteri-susi-bicara-pasokan-ikanSelasa 19 September 2017 06:07 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/09/18/320/1778309/tren-bisnis-polemik-biaya-isi-ulang-uang-elektronik-hingga-menteri-susi-bicara-pasokan-ikan-4tC9kklLbO.jpgJAKARTA – Rencana perbankan memungut biaya transaksi isi ulang (top up) kartu uang elektronik dinilai tidak tepat karena membebani masyarakat. Sebaliknya masyarakat justru perlu diberi banyak insentif agar kesadaran bertransaksi secara nontunai terus meluas. Insentif seperti pemberian diskon saat masyarakat melakukan top up dinilai akan menjadi stimulan dan mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam penggunaan kartu uang elektronik (e-money). Ini penting lantaran tingkat penggunaan kartu e-money di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mulai Oktober mengharuskan pengguna jalan tol memakai kartu elektronik agar antrean di gerbang tol tidak menumpuk dan menyebabkan kemacetan. Namun, menggunakan kartu elektronik mengharuskan pengisian ulang dikenakan biaya tambahan sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional dampak pemberantasan pencurian ikan, jangan sampai turun lagi ke depannya. "Sekarang ikan banyak, jangan sampai stok ikan turun lagi. Kita harus pastikan ikan tetap banyak dan ada," kata Menteri Susi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin. Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal finance Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap. Harusnya Didiskon, Kok Top Up Uang Elektronik Malah Kena Biaya? Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi keberatan atas penarikan uang administrasi saat top up e-money. Menurut dia, upaya mewujudkan transaksi noncash adalah sebuah keniscayaan. Cashless society adalah sejalan dengan fenomena ekonomi digital. “Kontra produktif jika Bank Indonesia justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya topup pada setiap uang elektroniknya,” ujarnya di Jakarta.  Baca juga: Bayar Tol Tak Perlu Berhenti, Alatnya Dijual Rp200.000 Pengenaan biaya top up, lanjut dia, hanya bisa di toleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. Selebihnya mestinya tidak dipungut biaya. “Kami YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut,” tegas dia. Baca juga: Wajib Pakai Kartu, Jasa Marga Tegaskan Tak Ada PHK Pekerja Tol Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) merencanakan peraturan pemungutan biaya isi ulang saldo uang elektronik akan terbit akhir September 2017. Namun Gubernur BI Agus Martowardojo memastikan biaya top up tidak akan berlebihan membebani konsumen.Kena Biaya, Antusias Masyarakat Gunakan Uang Elektronik Bisa Melemah! Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisa pun memandang kebijakan penarikan fee itu tidak tepat. Selain menjadi disinsentif dari upaya mendorong cashless, perbankan saat ini dalam posisi profit yang tinggi, net interest margin rata-rata tinggi. Begitu pula biaya operasional (BOP) rata-rata perbankan juga tinggi sehingga terlalu berlebihan jika harus kenakan fee lagi. Alasan lain, para pengguna tidak diberikan pilihan untuk cash lagi, semua harus menggunakan e-money. Baca juga: Harusnya Didiskon, Kok Top Up Uang Elektronik Malah Kena Biaya? “Jadi ini sifatnya pemaksaan, tapi merugikan kalau dikenakan fee,” ujarnya, Jakarta. Sementara itu, Researcher Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, protes dari masyarakat maupun pengamat sangat rasional. Jika rencana pengenaan fee tersebut jadi diterapkan, akan menjadi kontra bagi upaya cashless society yang sedang dilakukan. Baca juga: Isi Uang Elektronik Kena Biaya, Otoritas Jalan Tol: Jangan Sampai Bebani Masyarakat! “Bisa jadi antusias masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai melemah gara-gara ide yang aneh ini,” kata Eko.Menteri Susi: Ikan Banyak, Jangan Turun Lagi Pasokannya! Menurut Susi Pudjiastuti, semua orang wajib menjaga dan memantau kondisi kawasan perairan di berbagai daerah agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan agar kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mengeruk ikan di laut nasional harus ditindak oleh aparat.  Baca juga: Ingat! Sinergi Swasta-Pemerintah Membuat Tol Laut Lebih Efisien Sebagaimana diwartakan, KKP mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala. "Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan 'stock assessment' melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar, Jumat (8/9). Baca juga: Wih, Program Tol Laut Diincar Pengusaha China Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan. Sebelumnya, KKP memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton. Hal tersebut berasal dari "stock assesment" yang dilakukan sepanjang tahun 2016 dengan cakupan wilayah 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan. Berdasarkan hasil itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton. Pada 2017 ini, Balitbang KP juga telah menganggarkan Rp736,5 miliar sebagai alokasi pagu untuk menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yang meliputi pembangunan Piamari dan Miamari, melaksanakan "stock assessment" dan implementasi Sistem Informasi Nelayan Pintar di 7 pelabuhan. Terkait dengan peningkatan stok ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai keberhasilan meningkatkan beragam jumlah spesies perikanan itu antara lain karena suksesnya kebijakan untuk memberantas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Stok ikan yang melimpah juga bukanlah hanya kata-kata dirinya, karena berdasarkan teknologi citra satelit pada saat ini bisa diketahui tingkat kesuburan laut di kawasan perairan mana saja yang ada di beragam belahan dunia.JAKARTA – Rencana perbankan memungut biaya transaksi isi ulang (top up) kartu uang elektronik dinilai tidak tepat karena membebani masyarakat. Sebaliknya masyarakat justru perlu diberi banyak insentif agar kesadaran bertransaksi secara nontunai terus meluas. Insentif seperti pemberian diskon saat masyarakat melakukan top up dinilai akan menjadi stimulan dan mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam penggunaan kartu uang elektronik (e-money). Ini penting lantaran tingkat penggunaan kartu e-money di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mulai Oktober mengharuskan pengguna jalan tol memakai kartu elektronik agar antrean di gerbang tol tidak menumpuk dan menyebabkan kemacetan. Namun, menggunakan kartu elektronik mengharuskan pengisian ulang dikenakan biaya tambahan sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional dampak pemberantasan pencurian ikan, jangan sampai turun lagi ke depannya. "Sekarang ikan banyak, jangan sampai stok ikan turun lagi. Kita harus pastikan ikan tetap banyak dan ada," kata Menteri Susi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin. Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal finance Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap. Harusnya Didiskon, Kok Top Up Uang Elektronik Malah Kena Biaya? Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi keberatan atas penarikan uang administrasi saat top up e-money. Menurut dia, upaya mewujudkan transaksi noncash adalah sebuah keniscayaan. Cashless society adalah sejalan dengan fenomena ekonomi digital. “Kontra produktif jika Bank Indonesia justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya topup pada setiap uang elektroniknya,” ujarnya di Jakarta.  Baca juga: Bayar Tol Tak Perlu Berhenti, Alatnya Dijual Rp200.000 Pengenaan biaya top up, lanjut dia, hanya bisa di toleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. Selebihnya mestinya tidak dipungut biaya. “Kami YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut,” tegas dia. Baca juga: Wajib Pakai Kartu, Jasa Marga Tegaskan Tak Ada PHK Pekerja Tol Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) merencanakan peraturan pemungutan biaya isi ulang saldo uang elektronik akan terbit akhir September 2017. Namun Gubernur BI Agus Martowardojo memastikan biaya top up tidak akan berlebihan membebani konsumen.Kena Biaya, Antusias Masyarakat Gunakan Uang Elektronik Bisa Melemah! Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisa pun memandang kebijakan penarikan fee itu tidak tepat. Selain menjadi disinsentif dari upaya mendorong cashless, perbankan saat ini dalam posisi profit yang tinggi, net interest margin rata-rata tinggi. Begitu pula biaya operasional (BOP) rata-rata perbankan juga tinggi sehingga terlalu berlebihan jika harus kenakan fee lagi. Alasan lain, para pengguna tidak diberikan pilihan untuk cash lagi, semua harus menggunakan e-money. Baca juga: Harusnya Didiskon, Kok Top Up Uang Elektronik Malah Kena Biaya? “Jadi ini sifatnya pemaksaan, tapi merugikan kalau dikenakan fee,” ujarnya, Jakarta. Sementara itu, Researcher Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, protes dari masyarakat maupun pengamat sangat rasional. Jika rencana pengenaan fee tersebut jadi diterapkan, akan menjadi kontra bagi upaya cashless society yang sedang dilakukan. Baca juga: Isi Uang Elektronik Kena Biaya, Otoritas Jalan Tol: Jangan Sampai Bebani Masyarakat! “Bisa jadi antusias masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai melemah gara-gara ide yang aneh ini,” kata Eko.Menteri Susi: Ikan Banyak, Jangan Turun Lagi Pasokannya! Menurut Susi Pudjiastuti, semua orang wajib menjaga dan memantau kondisi kawasan perairan di berbagai daerah agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan agar kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mengeruk ikan di laut nasional harus ditindak oleh aparat.  Baca juga: Ingat! Sinergi Swasta-Pemerintah Membuat Tol Laut Lebih Efisien Sebagaimana diwartakan, KKP mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala. "Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan 'stock assessment' melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar, Jumat (8/9). Baca juga: Wih, Program Tol Laut Diincar Pengusaha China Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan. Sebelumnya, KKP memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton. Hal tersebut berasal dari "stock assesment" yang dilakukan sepanjang tahun 2016 dengan cakupan wilayah 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan. Berdasarkan hasil itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton. Pada 2017 ini, Balitbang KP juga telah menganggarkan Rp736,5 miliar sebagai alokasi pagu untuk menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yang meliputi pembangunan Piamari dan Miamari, melaksanakan "stock assessment" dan implementasi Sistem Informasi Nelayan Pintar di 7 pelabuhan. Terkait dengan peningkatan stok ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai keberhasilan meningkatkan beragam jumlah spesies perikanan itu antara lain karena suksesnya kebijakan untuk memberantas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Stok ikan yang melimpah juga bukanlah hanya kata-kata dirinya, karena berdasarkan teknologi citra satelit pada saat ini bisa diketahui tingkat kesuburan laut di kawasan perairan mana saja yang ada di beragam belahan dunia.