BPK menemukan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun.https://economy.okezone.com/read/2017/10/03/20/1788157/bpk-temukan-7-549-pelanggaran-negara-berpotensi-rugi-rp25-14-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/03/20/1788157/bpk-temukan-7-549-pelanggaran-negara-berpotensi-rugi-rp25-14-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/03/20/1788157/bpk-temukan-7-549-pelanggaran-negara-berpotensi-rugi-rp25-14-triliunSelasa 03 Oktober 2017 22:08 WIBUlfa AriezaFoto: Ulfa/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/10/03/20/1788157/bpk-temukan-7-549-pelanggaran-negara-berpotensi-rugi-rp25-14-triliun-hihKqDctcf.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun.  Mengutip dari laporan IHPS-I 2017, secara terperinci BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan. Baca juga: Waduh! BPK Temukan 5.108 Unit Rumah Subsidi Tak Berpenghuni Meliputi, 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.  Baca juga: 5.108 Rumah Subsidi Tidak Dihuni, Apa Alasannya? Dari permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun rinciannya sebagai berikut:  - Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun.  - Lalu potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun.  - Serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun.  Baca juga: Dari Rumah Subsidi, BPK Temuka Permasalahan Kekurangan Penerimaan Rp366 Miliar Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:  - Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan.  - Lalu hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kerja yang cukup efektif  - Dan hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun.  Mengutip dari laporan IHPS-I 2017, secara terperinci BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan. Baca juga: Waduh! BPK Temukan 5.108 Unit Rumah Subsidi Tak Berpenghuni Meliputi, 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.  Baca juga: 5.108 Rumah Subsidi Tidak Dihuni, Apa Alasannya? Dari permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun rinciannya sebagai berikut:  - Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun.  - Lalu potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun.  - Serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun.  Baca juga: Dari Rumah Subsidi, BPK Temuka Permasalahan Kekurangan Penerimaan Rp366 Miliar Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:  - Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan.  - Lalu hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kerja yang cukup efektif  - Dan hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.