Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para pengusaha di Kadin Indonesia terkait dengan mendominasinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN)https://economy.okezone.com/read/2017/10/03/320/1788029/terima-keluhan-pengusaha-soal-bumn-jokowi-saya-perintahkan-dimerger-atau-dijualidhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/03/320/1788029/terima-keluhan-pengusaha-soal-bumn-jokowi-saya-perintahkan-dimerger-atau-dijualhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/03/320/1788029/terima-keluhan-pengusaha-soal-bumn-jokowi-saya-perintahkan-dimerger-atau-dijualSelasa 03 Oktober 2017 19:04 WIBFeby NovaliusFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/10/03/320/1788029/terima-keluhan-pengusaha-soal-bumn-jokowi-saya-perintahkan-dimerger-atau-dijual-H3tftN9J8z.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait dengan mendominasinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam usaha di Indonesia. Dia menceritakan, di dalam rapat paripurna bersama seluruh menteri Kabinet Kerja sudah disampaikan bahwa jumlah BUMN beserta anak usahanya telalu banyak. Jumlah BUMN ada 118 dengan anak usaha hingga cicit mencapai 800 perusahaan. Baca juga: Waduh! BUMN Bikin Anak Perusahaan, Kontraktor Swasta Mulai Lay Off "Tapi yang buat anak dan cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa baru ngomong sekarang, jangan-jangan ada yang mau main politik. Saya perintahkan sudahlah 800 itu di merger atau dijual, ngapain BUMN urus katering dan urus baju," ujarnya dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, di Ritz Charlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Selain meminta untuk merger anak perusahaan BUMN, Presiden juga meminta BUMN yang ada di daerah bisa disubkan dengan pemerintah daerah. Baca juga: Menteri Rini: 3 BUMN Bakal Terbitkan "Komodo Bond" "Kenapa tidak di subkan dengan BUMN, apa karena Pemda tidak siap atau dikerjakan anak dan cucu. Sakit tidak apa-apa tapi untuk kebaikan negara,"tandasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait dengan mendominasinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam usaha di Indonesia. Dia menceritakan, di dalam rapat paripurna bersama seluruh menteri Kabinet Kerja sudah disampaikan bahwa jumlah BUMN beserta anak usahanya telalu banyak. Jumlah BUMN ada 118 dengan anak usaha hingga cicit mencapai 800 perusahaan. Baca juga: Waduh! BUMN Bikin Anak Perusahaan, Kontraktor Swasta Mulai Lay Off "Tapi yang buat anak dan cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa baru ngomong sekarang, jangan-jangan ada yang mau main politik. Saya perintahkan sudahlah 800 itu di merger atau dijual, ngapain BUMN urus katering dan urus baju," ujarnya dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, di Ritz Charlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Selain meminta untuk merger anak perusahaan BUMN, Presiden juga meminta BUMN yang ada di daerah bisa disubkan dengan pemerintah daerah. Baca juga: Menteri Rini: 3 BUMN Bakal Terbitkan "Komodo Bond" "Kenapa tidak di subkan dengan BUMN, apa karena Pemda tidak siap atau dikerjakan anak dan cucu. Sakit tidak apa-apa tapi untuk kebaikan negara,"tandasnya.