Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru mencapai 60%.https://economy.okezone.com/read/2017/10/18/320/1797735/tingkat-kepuasan-masyarakat-baru-60-angka-kemiskinan-disarankan-jadi-fokusidhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/18/320/1797735/tingkat-kepuasan-masyarakat-baru-60-angka-kemiskinan-disarankan-jadi-fokushttps://economy.okezone.com/read/2017/10/18/320/1797735/tingkat-kepuasan-masyarakat-baru-60-angka-kemiskinan-disarankan-jadi-fokusRabu 18 Oktober 2017 13:51 WIBGiri HartomoFoto: Giri Hartomo/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/10/18/320/1797735/tingkat-kepuasan-masyarakat-baru-60-angka-kemiskinan-disarankan-jadi-fokus-w9BPKV34dV.jpgJAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera memasuki tahun ketiga. Namun tingkat Kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru mencapai 60%. Artinya, kebanyakan masyarakat belum puas terhadap kinerja kedua pemimpin tersebut dalam bidang ekonomi. Ada sekitar 40% masyarakat yang tidak puas dalam bidang ekonomi. Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dengan tidak melulu berfokus kepada infrastruktur. Sudah saatnya, pemerintah mulai berfokus kepada pengentasan kemiskinan yang ada. Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Tingkat Kepuasan Masyarakat Capai 60% "Angka kemiskinan masih stagnan di level 11% dari total penduduk atau sekitar 27,8 juta. Namun justru proyek infrastruktur justru banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas bahkan asing," Menurut Enny, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya program mengentaskan kemiskinan tersebut bisa berjalan. Padahal jumlah anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan juga sudah tergolong besar yakni Rp 100 triliun. "Mengenai program pengentasan kemiskinan yang masih saja tidak berubah secara signifikan. Padahal anggaran yang digelontorkan melalui APBN lebih dari Rp100 triliun," jelasnya Menurut Enny, belum optimalnya program pengentasan kemiskinan karena dinilai ada kebijakan yang salah dan tidak konsisten. Salah satu contohnya adalah akses masyarakat golongan bawah yang masih terbatas. Baca juga: 3 Tahun Presiden Jokowi, Proyek Wisata Mangkrak 30 Tahun Berhasil Dijalankan "Akses masyarakat golongan bawah masih terbatas bahkan tidak tersentuh," ucapnya. Untuk itu dia meminta pemerintah segera merealisasikan janji kampanyenya untuk pengentasan kemiskinan . Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kementerian dan lembaga teknis yang menerima APBN untuk program ini menjalankannya dengan maksimalJAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera memasuki tahun ketiga. Namun tingkat Kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru mencapai 60%. Artinya, kebanyakan masyarakat belum puas terhadap kinerja kedua pemimpin tersebut dalam bidang ekonomi. Ada sekitar 40% masyarakat yang tidak puas dalam bidang ekonomi. Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dengan tidak melulu berfokus kepada infrastruktur. Sudah saatnya, pemerintah mulai berfokus kepada pengentasan kemiskinan yang ada. Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Tingkat Kepuasan Masyarakat Capai 60% "Angka kemiskinan masih stagnan di level 11% dari total penduduk atau sekitar 27,8 juta. Namun justru proyek infrastruktur justru banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas bahkan asing," Menurut Enny, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya program mengentaskan kemiskinan tersebut bisa berjalan. Padahal jumlah anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan juga sudah tergolong besar yakni Rp 100 triliun. "Mengenai program pengentasan kemiskinan yang masih saja tidak berubah secara signifikan. Padahal anggaran yang digelontorkan melalui APBN lebih dari Rp100 triliun," jelasnya Menurut Enny, belum optimalnya program pengentasan kemiskinan karena dinilai ada kebijakan yang salah dan tidak konsisten. Salah satu contohnya adalah akses masyarakat golongan bawah yang masih terbatas. Baca juga: 3 Tahun Presiden Jokowi, Proyek Wisata Mangkrak 30 Tahun Berhasil Dijalankan "Akses masyarakat golongan bawah masih terbatas bahkan tidak tersentuh," ucapnya. Untuk itu dia meminta pemerintah segera merealisasikan janji kampanyenya untuk pengentasan kemiskinan . Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kementerian dan lembaga teknis yang menerima APBN untuk program ini menjalankannya dengan maksimal