Keberadaan mass rapid transit (MRT) Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus mendorong percepatan Transit Oriented Development (TOD).https://economy.okezone.com/read/2017/10/19/470/1798330/keren-proyek-mrt-percepat-hunian-dekat-stasiun-keretaidhttps://economy.okezone.com/read/2017/10/19/470/1798330/keren-proyek-mrt-percepat-hunian-dekat-stasiun-keretahttps://economy.okezone.com/read/2017/10/19/470/1798330/keren-proyek-mrt-percepat-hunian-dekat-stasiun-keretaKamis 19 Oktober 2017 10:36 WIBKoran SINDOIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/10/19/470/1798330/keren-proyek-mrt-percepat-hunian-dekat-stasiun-kereta-CN04n8V9j9.jpgJAKARTA - Keberadaan mass rapid transit (MRT) Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus mendorong percepatan Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan pengembangan terpadu. Dengan begitu, mobilisasi masyarakat semakin mudah dan nyaman. PT MRT Jakarta merupakan operator utama pengembangan TOD dan penyelenggara moda transportasi massal. Konkret TOD ini di dalamnya terdapat kawasan hunian komersial dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, stasiun, maupun terminal. ”Kemudian terjadi perubahan gaya hidup perkotaan dan mendorong keberlanjutan secara finansial serta memberi nilai tambah bagi kawasan TOD,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah, kemarin. Untuk merealisasikan TOD, MRT sedang menyusun rencana induk pembangunan kawasan bersama pemerintah maupun swasta. Penyusunan rencana induk ini sebagai upaya menghadirkan negara dalam pengelolaan dan penataan kota sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. ”PT MRT diharapkan bisa mengusahakan pengembangan fungsi komersial pada lahan milik pemerintah daerah dalam kawasan TOD. Bangunan-bangunan terhubung secara langsung dengan sistem MRT yang memberi nilai tambah dan keuntungan komersial sebagai sumber penerimaan di luar tiket (non-fare box revenue ),” ungkap Tubagus. PT MRT memang tengah mempercepat proyek MRT agar selesai pada Maret 2019. Berbagai persiapan penunjang kelancaran penyelenggaraan moda transportasi massal tersebut mulai dilakukan. Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Agung Wicaksono mengatakan, hingga saat ini kesiapan pengoperasian MRT pada Maret 2019 sekitar 31,94%. ”Kesiapan ini meliputi institusi dan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya dalam Fellowship Programme Journalists di Kantor PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta, kemarin. Terkait institusi, MRT sudah mempersiapkan standard operational procedure (SOP) atau manual dan sistem dalam menyambut kesiapan operasi Maret 2019. ”Kami bekerja sama dengan konsultan berpengalaman di Jepang dalam mempersiapkan sistem MRT,” ucapnya. Untuk SDM, PT MRT bekerja sama dengan institusi lain, seperti PT KAI, PT INKA, PLN, MRT Hong Kong, dan Malaysia. ”SDM disiapkan dari sisi teori dan praktik untuk menyambut teknologi baru yang digunakan MRT,” ucapnya. Saat MRT dioperasikan pada 2019, PT MRT membutuhkan 700 karyawan dan saat ini dalam proses perekrutan. Dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan, PT MRT juga telah menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta pada 13 Oktober 2017. ”Hari terakhir Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur DKI pada 13 Oktober lalu, sempat menandatangani perjanjian No 22 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan prasarana angkutan umum massal kereta (MRT),” ujarnya. Perjanjian itu penting karena selain perda dan pergub, MRT juga membutuhkan kepastian dan jaminan sarana prasarana MRT yang digunakan di atas lahan milik Pemprov DKI selama 30 tahun. ”Kalau perda dan pergub kan searah, tapi jika perjanjian sifatnya dua arah sehingga penting di antaranya mengatur aset MRT dan DKI,” kata Agung. Terkait pengembangan kawasan terpadu, rencananya akan dibangun TOD di beberapa stasiun yang dilintasi MRT. Gubernur DKI sudah menerbitkan Pergub No 140 Tahun 2017 yang menunjuk PT MRT sebagai operator utama pengelola kawasan TOD pada MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. Dalam pergub itu, PT MRT mempunyai empat tugas, yaitu mengoordinasikan pemilik lahan dan atau bangunan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan, mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana TOD sesuai panduan rancang kota. ”Kemudian mengoordinasikan pemilik lahan dan atau bangunan, penyewa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan di kawasan TOD, serta memonitori pelaksanaan pengembangan kawasan TOD, baik perencanaan maupun pemeliharaan,” ungkap Agung. Berdasarkan Pergub tersebut, ada delapan kawasan TOD di MRT Fase 1, yakni kawasan Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus. JAKARTA - Keberadaan mass rapid transit (MRT) Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus mendorong percepatan Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan pengembangan terpadu. Dengan begitu, mobilisasi masyarakat semakin mudah dan nyaman. PT MRT Jakarta merupakan operator utama pengembangan TOD dan penyelenggara moda transportasi massal. Konkret TOD ini di dalamnya terdapat kawasan hunian komersial dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, stasiun, maupun terminal. ”Kemudian terjadi perubahan gaya hidup perkotaan dan mendorong keberlanjutan secara finansial serta memberi nilai tambah bagi kawasan TOD,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah, kemarin. Untuk merealisasikan TOD, MRT sedang menyusun rencana induk pembangunan kawasan bersama pemerintah maupun swasta. Penyusunan rencana induk ini sebagai upaya menghadirkan negara dalam pengelolaan dan penataan kota sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. ”PT MRT diharapkan bisa mengusahakan pengembangan fungsi komersial pada lahan milik pemerintah daerah dalam kawasan TOD. Bangunan-bangunan terhubung secara langsung dengan sistem MRT yang memberi nilai tambah dan keuntungan komersial sebagai sumber penerimaan di luar tiket (non-fare box revenue ),” ungkap Tubagus. PT MRT memang tengah mempercepat proyek MRT agar selesai pada Maret 2019. Berbagai persiapan penunjang kelancaran penyelenggaraan moda transportasi massal tersebut mulai dilakukan. Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Agung Wicaksono mengatakan, hingga saat ini kesiapan pengoperasian MRT pada Maret 2019 sekitar 31,94%. ”Kesiapan ini meliputi institusi dan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya dalam Fellowship Programme Journalists di Kantor PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta, kemarin. Terkait institusi, MRT sudah mempersiapkan standard operational procedure (SOP) atau manual dan sistem dalam menyambut kesiapan operasi Maret 2019. ”Kami bekerja sama dengan konsultan berpengalaman di Jepang dalam mempersiapkan sistem MRT,” ucapnya. Untuk SDM, PT MRT bekerja sama dengan institusi lain, seperti PT KAI, PT INKA, PLN, MRT Hong Kong, dan Malaysia. ”SDM disiapkan dari sisi teori dan praktik untuk menyambut teknologi baru yang digunakan MRT,” ucapnya. Saat MRT dioperasikan pada 2019, PT MRT membutuhkan 700 karyawan dan saat ini dalam proses perekrutan. Dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan, PT MRT juga telah menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta pada 13 Oktober 2017. ”Hari terakhir Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur DKI pada 13 Oktober lalu, sempat menandatangani perjanjian No 22 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan prasarana angkutan umum massal kereta (MRT),” ujarnya. Perjanjian itu penting karena selain perda dan pergub, MRT juga membutuhkan kepastian dan jaminan sarana prasarana MRT yang digunakan di atas lahan milik Pemprov DKI selama 30 tahun. ”Kalau perda dan pergub kan searah, tapi jika perjanjian sifatnya dua arah sehingga penting di antaranya mengatur aset MRT dan DKI,” kata Agung. Terkait pengembangan kawasan terpadu, rencananya akan dibangun TOD di beberapa stasiun yang dilintasi MRT. Gubernur DKI sudah menerbitkan Pergub No 140 Tahun 2017 yang menunjuk PT MRT sebagai operator utama pengelola kawasan TOD pada MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. Dalam pergub itu, PT MRT mempunyai empat tugas, yaitu mengoordinasikan pemilik lahan dan atau bangunan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan, mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana TOD sesuai panduan rancang kota. ”Kemudian mengoordinasikan pemilik lahan dan atau bangunan, penyewa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan di kawasan TOD, serta memonitori pelaksanaan pengembangan kawasan TOD, baik perencanaan maupun pemeliharaan,” ungkap Agung. Berdasarkan Pergub tersebut, ada delapan kawasan TOD di MRT Fase 1, yakni kawasan Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus.