Presiden Joko Widodo meminta agar laporan pertanggungjawaban program dana desa dibuat lebih sederhana agar tidak terlalu memberatkan desa.https://economy.okezone.com/read/2017/11/03/320/1808028/catat-jokowi-minta-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa-disederhanakanidhttps://economy.okezone.com/read/2017/11/03/320/1808028/catat-jokowi-minta-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa-disederhanakanhttps://economy.okezone.com/read/2017/11/03/320/1808028/catat-jokowi-minta-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa-disederhanakanJum'at 03 November 2017 18:50 WIBAntara(Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2017/11/03/320/1808028/catat-jokowi-minta-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa-disederhanakan-XHYy6UgXoh.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar laporan pertanggungjawaban program dana desa dibuat lebih sederhana agar tidak terlalu memberatkan desa dengan hal-hal yang bersifat administratif. "Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11/2017). Dia juga berpesan agar urusan administratif itu tidak sampai menghabiskan waktu dan biaya pelaksanaan program. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar sesegera mungkin dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. "Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ. Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, semakin sederhana semakin baik," katanya. Meski begitu, Presiden menekankan agar kontrol atau pengawasan baik dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin kerumitan hal-hal teknis justru akan membuat desa enggan memanfaatkan program tersebut. "Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk teknis yang kurang jelas membuat desa enggan memanfaatkan dana desa ini secara swakelola," katanya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar laporan pertanggungjawaban program dana desa dibuat lebih sederhana agar tidak terlalu memberatkan desa dengan hal-hal yang bersifat administratif. "Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11/2017). Dia juga berpesan agar urusan administratif itu tidak sampai menghabiskan waktu dan biaya pelaksanaan program. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar sesegera mungkin dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. "Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ. Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, semakin sederhana semakin baik," katanya. Meski begitu, Presiden menekankan agar kontrol atau pengawasan baik dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin kerumitan hal-hal teknis justru akan membuat desa enggan memanfaatkan program tersebut. "Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk teknis yang kurang jelas membuat desa enggan memanfaatkan dana desa ini secara swakelola," katanya.