Keterbatasan pendanaan menjadi persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program kerja.https://economy.okezone.com/read/2017/11/09/320/1811246/tambah-modal-infrastruktur-pemerintah-akan-jual-obligasi-ke-swastaidhttps://economy.okezone.com/read/2017/11/09/320/1811246/tambah-modal-infrastruktur-pemerintah-akan-jual-obligasi-ke-swastahttps://economy.okezone.com/read/2017/11/09/320/1811246/tambah-modal-infrastruktur-pemerintah-akan-jual-obligasi-ke-swastaKamis 09 November 2017 14:36 WIBYohana Artha UlyIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/11/09/320/1811246/tambah-modal-infrastruktur-pemerintah-akan-jual-obligasi-ke-swasta-napncBEjMg.jpgJAKARTA - Keterbatasan pendanaan menjadi persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program kerja. Karena itu pemerintah tengah membidik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menjual aset infrastruktur melalui bermacam cara, salah satunya melalui sekuritisasi aset. Hal ini dikatakan Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadiliga sebagai bentuk creative financing untuk lebih melibatkan pihak swasta, mengingat pembangunan infrastruktur tak dapat hanya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Baca juga: Percepat Infrastruktur, Menteri Bambang Ingin Naikkan Kelas Swasta "Tugas membangun infrastruktur tidak mungkin hanya dibiayai APBN sehingga kita harus mencari pembiayaan lain dengan mengajak pihak swasta terlibat. Apakah bentuknya obligasi atau filantropi? Itu dalam rangka mencari sumber pembiayaan atau creative finacing," ujar Danis di JCC Senayan, Kamis (9/11/2017).  Baca juga: Percepat Pembangunan Infrastruktur, RI Contek Korea Selatan Denis menyatakan, pemerintah saat ini menargetkan 30% keterlibatan pihak swasta dari angka anggaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 Rp4.800 triliun. Kendati demikian hingga saat ini diperkirakan keterlibatan swasta baru mencapai 20%.  Baca juga:Indonesia Infrastructure Week 2017, Menteri Bambang: Makin Tinggi Peran Swasta Bangun Infrastruktur "Dari program kita hampir Rp4.800 triliun itu kan sekitar 41% dari pemerintah, sisanya sekitar 30% untuk swasta kita harapkan. Ini belum sampai yang kalau kita prediksi sampai 2019 masih kurang. Sehingga kita dorong alternatif-alternatif financing untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya. Lanjutnya, dengan demikian hal tersebut dapat menambah modal pembangunan. "Kalau sudah dirintis apakah dijual, diagunkan atau mau disekuritisasi, bisa saja. Kalau dijual kan dia gak hutang, menambah ekuitas uangnya untuk menambah modal. Gak mungkin pemerintah sendiri, Bumn sendiri, swasta itu yang kita dorong" pungkasnya.JAKARTA - Keterbatasan pendanaan menjadi persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program kerja. Karena itu pemerintah tengah membidik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menjual aset infrastruktur melalui bermacam cara, salah satunya melalui sekuritisasi aset. Hal ini dikatakan Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadiliga sebagai bentuk creative financing untuk lebih melibatkan pihak swasta, mengingat pembangunan infrastruktur tak dapat hanya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Baca juga: Percepat Infrastruktur, Menteri Bambang Ingin Naikkan Kelas Swasta "Tugas membangun infrastruktur tidak mungkin hanya dibiayai APBN sehingga kita harus mencari pembiayaan lain dengan mengajak pihak swasta terlibat. Apakah bentuknya obligasi atau filantropi? Itu dalam rangka mencari sumber pembiayaan atau creative finacing," ujar Danis di JCC Senayan, Kamis (9/11/2017).  Baca juga: Percepat Pembangunan Infrastruktur, RI Contek Korea Selatan Denis menyatakan, pemerintah saat ini menargetkan 30% keterlibatan pihak swasta dari angka anggaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 Rp4.800 triliun. Kendati demikian hingga saat ini diperkirakan keterlibatan swasta baru mencapai 20%.  Baca juga:Indonesia Infrastructure Week 2017, Menteri Bambang: Makin Tinggi Peran Swasta Bangun Infrastruktur "Dari program kita hampir Rp4.800 triliun itu kan sekitar 41% dari pemerintah, sisanya sekitar 30% untuk swasta kita harapkan. Ini belum sampai yang kalau kita prediksi sampai 2019 masih kurang. Sehingga kita dorong alternatif-alternatif financing untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya. Lanjutnya, dengan demikian hal tersebut dapat menambah modal pembangunan. "Kalau sudah dirintis apakah dijual, diagunkan atau mau disekuritisasi, bisa saja. Kalau dijual kan dia gak hutang, menambah ekuitas uangnya untuk menambah modal. Gak mungkin pemerintah sendiri, Bumn sendiri, swasta itu yang kita dorong" pungkasnya.