Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).https://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823852/tak-produktif-sri-mulyani-sindir-pengelolaan-apbd-yang-tanpa-hasilidhttps://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823852/tak-produktif-sri-mulyani-sindir-pengelolaan-apbd-yang-tanpa-hasilhttps://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823852/tak-produktif-sri-mulyani-sindir-pengelolaan-apbd-yang-tanpa-hasilJum'at 01 Desember 2017 21:23 WIBYohana Artha UlyFoto: Menkeu Sri Mulyani (Yohana/Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/12/01/20/1823852/tak-produktif-sri-mulyani-sindir-pengelolaan-apbd-yang-tanpa-hasil-aRr9RXGePG.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(APBD) sering kali tak tersalurkan dengan baik. Dia menyatakan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil. Dia menjelaskan daerah menggunakan dananya untuk mengerjakan program-program yang tidak produktif. Berbeda halnya dengan pusat yang memiliki standar program dan kegiatan sehingga memiliki arahan yang jelas. "Di satu kabupaten itu bahkan miliki 600 program. Udah uangnya dikit programnya banyak, biasanya abis untuk panitia program sehingga tidak betul-betul tidak dirasakan manfaatnya ke masyarakat," ujarnya dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Jumat (1/12/2017).  Baca Juga: Nasihat Jokowi ke Pemda: Anggaran Ikuti Program, Bukan Sebaliknya Lanjut dia, saat ini terdapat 19.500 program atau 277.000 kegiatan yang tersebar di pemerintah daerah namun tidak memberikan hasil. "Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga ga fokus dan hasilnya sangat nihil," tambahnya. Selain itu, ujar Sri Mulyani, permasalahan program juga ada pada tingkat kementerian dan lembaga (K/L) yang sering bertabrakan dengan pemerintah daerah. Bahkan seringkali yang harusnyaa dikerjakan oleh oemerintah daerah namun menjadi pekerjaan pemerintah pusat. "Misal belanja fungsional pendidikan, rehab tambah kelas, sebenernya K/L udah delegasi ke daerah tapi tetap dikerjakan. Lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu seluruhnya diberikan pemerintah pusat. Ada juga belanja sosial bantuan fakir miskin dikelola pemerintah pusat," ujarnya.  Baca Juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola APBD Jangan Pakai Pola Lama! Menurutnya ini disebabkan ketidakjelasaan pembagian antara pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga terjadi tumoang tindih program atau bahkan terjadi vakum tanggung jawab. "Kalau tumpang tindih tanggung jawab ini efisiensinya dipertanyakan, kalau vakum ini malah enggak ada yang mau tanggung jawab. Kemudian pada akhirnya saling menyalahkan," pungkasnya. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(APBD) sering kali tak tersalurkan dengan baik. Dia menyatakan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil. Dia menjelaskan daerah menggunakan dananya untuk mengerjakan program-program yang tidak produktif. Berbeda halnya dengan pusat yang memiliki standar program dan kegiatan sehingga memiliki arahan yang jelas. "Di satu kabupaten itu bahkan miliki 600 program. Udah uangnya dikit programnya banyak, biasanya abis untuk panitia program sehingga tidak betul-betul tidak dirasakan manfaatnya ke masyarakat," ujarnya dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Jumat (1/12/2017).  Baca Juga: Nasihat Jokowi ke Pemda: Anggaran Ikuti Program, Bukan Sebaliknya Lanjut dia, saat ini terdapat 19.500 program atau 277.000 kegiatan yang tersebar di pemerintah daerah namun tidak memberikan hasil. "Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga ga fokus dan hasilnya sangat nihil," tambahnya. Selain itu, ujar Sri Mulyani, permasalahan program juga ada pada tingkat kementerian dan lembaga (K/L) yang sering bertabrakan dengan pemerintah daerah. Bahkan seringkali yang harusnyaa dikerjakan oleh oemerintah daerah namun menjadi pekerjaan pemerintah pusat. "Misal belanja fungsional pendidikan, rehab tambah kelas, sebenernya K/L udah delegasi ke daerah tapi tetap dikerjakan. Lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu seluruhnya diberikan pemerintah pusat. Ada juga belanja sosial bantuan fakir miskin dikelola pemerintah pusat," ujarnya.  Baca Juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola APBD Jangan Pakai Pola Lama! Menurutnya ini disebabkan ketidakjelasaan pembagian antara pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga terjadi tumoang tindih program atau bahkan terjadi vakum tanggung jawab. "Kalau tumpang tindih tanggung jawab ini efisiensinya dipertanyakan, kalau vakum ini malah enggak ada yang mau tanggung jawab. Kemudian pada akhirnya saling menyalahkan," pungkasnya.