Penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat, sampai akhir 2017 diprediksi tidak akan mencapai target.https://economy.okezone.com/read/2017/12/20/470/1833341/pencairan-apbnp-2017-terlambat-target-penyaluran-subsidi-kpr-tak-tercapaiidhttps://economy.okezone.com/read/2017/12/20/470/1833341/pencairan-apbnp-2017-terlambat-target-penyaluran-subsidi-kpr-tak-tercapaihttps://economy.okezone.com/read/2017/12/20/470/1833341/pencairan-apbnp-2017-terlambat-target-penyaluran-subsidi-kpr-tak-tercapaiRabu 20 Desember 2017 14:18 WIBGiri HartomoIlustrasi (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2017/12/20/470/1833341/pencairan-apbnp-2017-terlambat-target-penyaluran-subsidi-kpr-tak-tercapai-G9pRgmIu6B.jpgJAKARTA - Penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat, sampai akhir 2017 diprediksi tidak akan mencapai target. Padahal, target tersebut telah direvisi pada pertengahan tahun ini. Awalnya, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan bantuan 345.000 unit rumah. Dengan rincian, 120.000 untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 225.000 unit untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB).  Baca juga: Harga Kian Mahal, Program 1 Juta Rumah di 2017 Masih Jauh Panggang dari Api Target pun turun hanya menjadi 279.000 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 239.000 unit untuk SSB dan 40.000 unit untuk FLPP. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan sangat sulit mengejar target 40.000 unit penyaluran FLPP. Karena hingga saat ini, baru sekitar 21.000 unit FLPP yang tersalurkan.  Baca juga: Setelah Jakarta, Konsep TOD Cocok Diterapkan di Kota Besar Lain Sedangkan untuk penyaluran SSB hingga saat ini baru mencapai 21.000 unit. Dan BUM baru sekitar 160.000 unit. "Hingga akhir tahun 2017, diperkirakan akan tersalur FLPP sebesar 21.000 unit dari target 40.000 unit. SSB sebesar 140.000 unit dan BUM sebesar 160.000 unit," ujarnya dalam acara Outlook pembiayaan perumahan Indonwaia tahun 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Khusus FLPP, lanjut Lana, tidak tercapainya target itu disebabkan terlambatnya pencairan anggaran di dalam APBN-P 2017. Yang mana pencairan dana baru dilakukan pada bulan Oktober 2017. Baca juga: THR Cair, Pembelian Rumah Meningkat saat Lebaran "Sebenarnya (target FLPP 40.000 unit), cuma kan terlambat keluarnya dana dari APBN-P, baru keluar kan sekitar akhir Oktober jadi waktunya tidak cukup untuk kejar," jelasnya. Selain itu lanjut Lana, Bank BTN yang memutuskan untuk tidak lagi membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema FLPP juga menjadi penyebab target tersebut sulit tercapai. Karena selama ini, Bank BTN berkontribusi besar terhadap penyaluran KPR dengan skema FLPP. "Keluarnya Bank BTN juga berpengaruh memang terhadap realisasi target FLPP," ucapnya. Tak hanya itu lanjut Lana, sulit tercapainya target juga dikarenakan ada pergeseran pola hidup masyarakat Milenial. Yang mana, kebanyakan masyarakat milenial memilih untuk menyewa rumah jika dibandingkan harus membeli. "Secara umum memang tren pembelian rumah turun karena orang lebih suka sewa," ucapnya. Sebagai informasi, ada sepuluh provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar dalam periode yahun 2015-2017. Kesepuluh daerah tersebut meliputi provinsi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.JAKARTA - Penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat, sampai akhir 2017 diprediksi tidak akan mencapai target. Padahal, target tersebut telah direvisi pada pertengahan tahun ini. Awalnya, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan bantuan 345.000 unit rumah. Dengan rincian, 120.000 untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 225.000 unit untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB).  Baca juga: Harga Kian Mahal, Program 1 Juta Rumah di 2017 Masih Jauh Panggang dari Api Target pun turun hanya menjadi 279.000 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 239.000 unit untuk SSB dan 40.000 unit untuk FLPP. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan sangat sulit mengejar target 40.000 unit penyaluran FLPP. Karena hingga saat ini, baru sekitar 21.000 unit FLPP yang tersalurkan.  Baca juga: Setelah Jakarta, Konsep TOD Cocok Diterapkan di Kota Besar Lain Sedangkan untuk penyaluran SSB hingga saat ini baru mencapai 21.000 unit. Dan BUM baru sekitar 160.000 unit. "Hingga akhir tahun 2017, diperkirakan akan tersalur FLPP sebesar 21.000 unit dari target 40.000 unit. SSB sebesar 140.000 unit dan BUM sebesar 160.000 unit," ujarnya dalam acara Outlook pembiayaan perumahan Indonwaia tahun 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Khusus FLPP, lanjut Lana, tidak tercapainya target itu disebabkan terlambatnya pencairan anggaran di dalam APBN-P 2017. Yang mana pencairan dana baru dilakukan pada bulan Oktober 2017. Baca juga: THR Cair, Pembelian Rumah Meningkat saat Lebaran "Sebenarnya (target FLPP 40.000 unit), cuma kan terlambat keluarnya dana dari APBN-P, baru keluar kan sekitar akhir Oktober jadi waktunya tidak cukup untuk kejar," jelasnya. Selain itu lanjut Lana, Bank BTN yang memutuskan untuk tidak lagi membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema FLPP juga menjadi penyebab target tersebut sulit tercapai. Karena selama ini, Bank BTN berkontribusi besar terhadap penyaluran KPR dengan skema FLPP. "Keluarnya Bank BTN juga berpengaruh memang terhadap realisasi target FLPP," ucapnya. Tak hanya itu lanjut Lana, sulit tercapainya target juga dikarenakan ada pergeseran pola hidup masyarakat Milenial. Yang mana, kebanyakan masyarakat milenial memilih untuk menyewa rumah jika dibandingkan harus membeli. "Secara umum memang tren pembelian rumah turun karena orang lebih suka sewa," ucapnya. Sebagai informasi, ada sepuluh provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar dalam periode yahun 2015-2017. Kesepuluh daerah tersebut meliputi provinsi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.