Ada selisih antara realisasi dan target (shortfall) sebesar Rp132,1 triliun dari target APBN-P 2017.https://economy.okezone.com/read/2018/01/03/20/1839336/cetak-rekor-perpajakan-2017-ini-12-fakta-di-baliknya-mulai-dari-strategi-hingga-gagal-targetidhttps://economy.okezone.com/read/2018/01/03/20/1839336/cetak-rekor-perpajakan-2017-ini-12-fakta-di-baliknya-mulai-dari-strategi-hingga-gagal-targethttps://economy.okezone.com/read/2018/01/03/20/1839336/cetak-rekor-perpajakan-2017-ini-12-fakta-di-baliknya-mulai-dari-strategi-hingga-gagal-targetRabu 03 Januari 2018 13:09 WIBEfira Tamara Thenu Ilustrasi Pajak. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2018/01/03/20/1839336/cetak-rekor-perpajakan-2017-ini-12-fakta-di-baliknya-mulai-dari-strategi-hingga-gagal-target-fZFPgArXMF.jpgJAKARTA – Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak tahun 2017 kebali gagal mencapai target. Pajak yang diterima selama tahun 2017 tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun. Angka penerimaan pajak sebesar Rp1.151,5 triliun ini hanya mencapai 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Dengan angka ini, ada selisih antara realisasi dan target (shortfall) sebesar Rp132,1 triliun dari target APBN-P 2017. APBN-P 2017 sendiri memiliki target sebesar Rp1.283,6 triliun. Berikut adalah fakta-fakta mengenai penerimaan pajak tahun 2017 seperti dirangkum Okezone, Rabu (03/01/2018). Baca Juga: Disebut Bikin Resah, DJP: Kami Cari Pajak Enggak Ngawur! 1. Gagal Capai Target Penerimaan pajak 2017 yang tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun ini gagal mencapai target APBN-P 2017. Penerimaan pajak pun hanya mampu memenuhi 89,4% dari target APBN-P 2017 dan mengalami shortfall sebesar Rp132,1 triliun. 2. Target Pajak 2017 Lebih Rendah dari 2015 dan 2016 Target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun ini memang sebenarnya lebih rendah dibandingkan target penerimaan pajak pada dua tahun sebelumnya. Target penerimaan pajak tahun 2015 memiliki besaran hingga Rp1.489,3 triliun sedangkan target pajak 2016 mencapai angka Rp1.355 triliun. Tercatat, target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. 3. Rekor Tertinggi dari Sektor Perpajakan 2017 Meski penerimaan pajak gagal mencapai target, namun Kemenkeu mengungkapkan, penerimaan perpajakan 2017 mencapai 91% dengan angka Rp1.339,8 triliun dari target APBN-P 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari tahun 2016. 4. Pertumbuhan Perpajakan Penerimaan perpajakan 2017 tercatat tumbuh hingga 12,6% jika tidak memperhitungkan hasil program amnesti pajak. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015, pertumbuhan perpajakan hanya sebesar 8,2% dan capaian sebesar 83,3%. Sedangkan pada 2016, dengan adanya program amnesti pajak, pencapaian pajak sebesar 83,3% atau tumbuh 3,6%. Baca Juga: Setoran Pajak Kurang Rp132 Triliun, Sri Mulyani: Targetnya Memang Tinggi 5. Faktor Rekor Perpajakan 2017 Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut dipengaruhi peningkatan kinerja konsumsi domestik yang menunjukkan masih cukup tingginya daya beli masyarakat, adanya kenaikan tarif cukai, dan mulai menguatnya kinerja ekspor impor. Selain itu, meningkatnya harga komoditas internasional, penertiban importir berisiko tinggi (PIBT), dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga mempengaruhi capaian perpajakan 2017. 6. Kredibilitas APBN Dengan adanya penurunan target pada penerimaan pajak 2017 dibanding dengan target penerimaan pajak 2015 dan 2016 ini pada akhirnya menimbulkan gap besar. Dengan adanya gap yang besar tentu berdampak pada kredibilitas APBN serta masyarakat yang merasa dikejar oleh penerimaan pajak.7. Kondisi Global dan Wajib Pajak Dengan gagalnya pencapaian penerimaan pajak 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak mau membebankan wajib pajak dengan target pajak yang tinggi di tengah tekanan ekonomi. Menurutnya, ada banyak faktor dari kondisi global yang mempengaruhi kondisi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Dia menjelaskan, banyak perusahaan yang sangat terpengaruh dengan harga komoditas. Jadi, dirinya mengaku tidak mau mengejar pajak dalam situasi ekonomi yang tertekan ini yang kemudian malah makin membuat kontraksi. 8. Ruang Pertumbuhan Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk melakukan kehati-hatian dengan cara menyediakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan ruang bernapas bagi ekonomi, diharapkan ekonomi dapat tumbuh confident-nya lebih naik lagi. 9. Realisasi PNBP Meningkat Realisasi PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5% dari APBN-P) ini tumbuh sebesar 17,7% dibanding realisasi 2016, meliputi realisasi penerimaan PNBP sumber daya alam Rp111,0 triliun (116% dari APBN-P), atau tumbuh 71%. Realisasi penerimaan dividen BUMN sebesar Rp43,9 triliun (107,1% dari APBN-P), tumbuh 18,2% dan PNBP lain sebesar Rp108,8 triliun (127,9% dari APBN-P), tumbuh negatif 7,8%. Hal ini didukung oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas (ICP dan batubara), perbaikan laba BUMN, serta perbaikan layanan PNBP Kementerian/Lembaga. 10. Defisit Anggaran Kemenkeu juga mencatat defisit anggaran sepanjang tahun 2017 dalam batas aman yaitu sebesar 2,57% PDB, jauh lebih rendah dari APBN-P 2017 sebesar 2,92% PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran 2017 sebesar 2,57% di bawah perkiraan selama ini, antara 2,6-2,92%. Angka ini hanya 87,2% dari estimasi APBN-P. Keseimbangan primer mengecil menjadi negatif Rp129,3 triliun, jauh lebih kecil dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp178 triliun. Dengan demikian, APBN tetap memiliki daya dorong dan rasio utang masih di bawah 30%. 11. Realisasi Pendapatan Negara Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.655,8 triliun (95,4% dari APBN-P), atau tumbuh 6,4% dari realisasi 2016. Jumlah itu terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp1.339,8 triliun (91% dari APBN-P) atau tumbuh 4,3% dan PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5% dari APBN-P) atau tumbuh 17,7%. Adapun realisasi belanja negara sebesar Rp2.001,6 triliun atau 93,8% dari APBN-P 2017 dengan pertumbuhan sebesar 7,4%. Rinciannya meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.259,6 triliun (92,1% dari APBN-P), dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp742 triliun (96,8% dari APBN-P), tumbuh 4,5%. 12. Strategi ke Depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan strategi untuk mencapai target pajak, di antaranya inventarisasi dari data perpajakan. Sistem ini akan mulai efektif pada pertengahan tahun. Dengan adanya sistem tersebut, koordinasi pajak dan bea cukai akan semakin erat, lantaran pelapisan informasi sehingga diharapkan konsistensi. Dengan demikian, beban yang ditanggung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dapat melonjak capai 36 juta.JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak tahun 2017 kebali gagal mencapai target. Pajak yang diterima selama tahun 2017 tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun. Angka penerimaan pajak sebesar Rp1.151,5 triliun ini hanya mencapai 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Dengan angka ini, ada selisih antara realisasi dan target (shortfall) sebesar Rp132,1 triliun dari target APBN-P 2017. APBN-P 2017 sendiri memiliki target sebesar Rp1.283,6 triliun. Berikut adalah fakta-fakta mengenai penerimaan pajak tahun 2017 seperti dirangkum Okezone, Rabu (03/01/2018). Baca Juga: Disebut Bikin Resah, DJP: Kami Cari Pajak Enggak Ngawur! 1. Gagal Capai Target Penerimaan pajak 2017 yang tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun ini gagal mencapai target APBN-P 2017. Penerimaan pajak pun hanya mampu memenuhi 89,4% dari target APBN-P 2017 dan mengalami shortfall sebesar Rp132,1 triliun. 2. Target Pajak 2017 Lebih Rendah dari 2015 dan 2016 Target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun ini memang sebenarnya lebih rendah dibandingkan target penerimaan pajak pada dua tahun sebelumnya. Target penerimaan pajak tahun 2015 memiliki besaran hingga Rp1.489,3 triliun sedangkan target pajak 2016 mencapai angka Rp1.355 triliun. Tercatat, target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. 3. Rekor Tertinggi dari Sektor Perpajakan 2017 Meski penerimaan pajak gagal mencapai target, namun Kemenkeu mengungkapkan, penerimaan perpajakan 2017 mencapai 91% dengan angka Rp1.339,8 triliun dari target APBN-P 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari tahun 2016. 4. Pertumbuhan Perpajakan Penerimaan perpajakan 2017 tercatat tumbuh hingga 12,6% jika tidak memperhitungkan hasil program amnesti pajak. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015, pertumbuhan perpajakan hanya sebesar 8,2% dan capaian sebesar 83,3%. Sedangkan pada 2016, dengan adanya program amnesti pajak, pencapaian pajak sebesar 83,3% atau tumbuh 3,6%. Baca Juga: Setoran Pajak Kurang Rp132 Triliun, Sri Mulyani: Targetnya Memang Tinggi 5. Faktor Rekor Perpajakan 2017 Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut dipengaruhi peningkatan kinerja konsumsi domestik yang menunjukkan masih cukup tingginya daya beli masyarakat, adanya kenaikan tarif cukai, dan mulai menguatnya kinerja ekspor impor. Selain itu, meningkatnya harga komoditas internasional, penertiban importir berisiko tinggi (PIBT), dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga mempengaruhi capaian perpajakan 2017. 6. Kredibilitas APBN Dengan adanya penurunan target pada penerimaan pajak 2017 dibanding dengan target penerimaan pajak 2015 dan 2016 ini pada akhirnya menimbulkan gap besar. Dengan adanya gap yang besar tentu berdampak pada kredibilitas APBN serta masyarakat yang merasa dikejar oleh penerimaan pajak.7. Kondisi Global dan Wajib Pajak Dengan gagalnya pencapaian penerimaan pajak 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak mau membebankan wajib pajak dengan target pajak yang tinggi di tengah tekanan ekonomi. Menurutnya, ada banyak faktor dari kondisi global yang mempengaruhi kondisi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Dia menjelaskan, banyak perusahaan yang sangat terpengaruh dengan harga komoditas. Jadi, dirinya mengaku tidak mau mengejar pajak dalam situasi ekonomi yang tertekan ini yang kemudian malah makin membuat kontraksi. 8. Ruang Pertumbuhan Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk melakukan kehati-hatian dengan cara menyediakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan ruang bernapas bagi ekonomi, diharapkan ekonomi dapat tumbuh confident-nya lebih naik lagi. 9. Realisasi PNBP Meningkat Realisasi PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5% dari APBN-P) ini tumbuh sebesar 17,7% dibanding realisasi 2016, meliputi realisasi penerimaan PNBP sumber daya alam Rp111,0 triliun (116% dari APBN-P), atau tumbuh 71%. Realisasi penerimaan dividen BUMN sebesar Rp43,9 triliun (107,1% dari APBN-P), tumbuh 18,2% dan PNBP lain sebesar Rp108,8 triliun (127,9% dari APBN-P), tumbuh negatif 7,8%. Hal ini didukung oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas (ICP dan batubara), perbaikan laba BUMN, serta perbaikan layanan PNBP Kementerian/Lembaga. 10. Defisit Anggaran Kemenkeu juga mencatat defisit anggaran sepanjang tahun 2017 dalam batas aman yaitu sebesar 2,57% PDB, jauh lebih rendah dari APBN-P 2017 sebesar 2,92% PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran 2017 sebesar 2,57% di bawah perkiraan selama ini, antara 2,6-2,92%. Angka ini hanya 87,2% dari estimasi APBN-P. Keseimbangan primer mengecil menjadi negatif Rp129,3 triliun, jauh lebih kecil dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp178 triliun. Dengan demikian, APBN tetap memiliki daya dorong dan rasio utang masih di bawah 30%. 11. Realisasi Pendapatan Negara Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.655,8 triliun (95,4% dari APBN-P), atau tumbuh 6,4% dari realisasi 2016. Jumlah itu terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp1.339,8 triliun (91% dari APBN-P) atau tumbuh 4,3% dan PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5% dari APBN-P) atau tumbuh 17,7%. Adapun realisasi belanja negara sebesar Rp2.001,6 triliun atau 93,8% dari APBN-P 2017 dengan pertumbuhan sebesar 7,4%. Rinciannya meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.259,6 triliun (92,1% dari APBN-P), dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp742 triliun (96,8% dari APBN-P), tumbuh 4,5%. 12. Strategi ke Depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan strategi untuk mencapai target pajak, di antaranya inventarisasi dari data perpajakan. Sistem ini akan mulai efektif pada pertengahan tahun. Dengan adanya sistem tersebut, koordinasi pajak dan bea cukai akan semakin erat, lantaran pelapisan informasi sehingga diharapkan konsistensi. Dengan demikian, beban yang ditanggung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dapat melonjak capai 36 juta.