Salah satu caranya adalah pembelian hak partisipasi Rio Tinto yang dikonversi menjadi saham Freeport.https://economy.okezone.com/read/2018/01/12/320/1844158/pembelian-saham-rio-tinto-diklaim-jadi-cara-masuk-ke-freeportidhttps://economy.okezone.com/read/2018/01/12/320/1844158/pembelian-saham-rio-tinto-diklaim-jadi-cara-masuk-ke-freeporthttps://economy.okezone.com/read/2018/01/12/320/1844158/pembelian-saham-rio-tinto-diklaim-jadi-cara-masuk-ke-freeportJum'at 12 Januari 2018 16:33 WIBFeby NovaliusMoU Divestasi Saham Freeport. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/01/12/320/1844158/pembelian-saham-rio-tinto-diklaim-jadi-cara-masuk-ke-freeport-DqU4MDUbeW.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini bahwa pemerintah akan memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Salah satu caranya adalah pembelian hak partisipasi Rio Tinto yang dikonversi menjadi saham Freeport. "Indonesia akan memiliki 51%, itu diwakili dalam penandatangan hari ini. Proses untuk dapatkan 51% apakah termasuk participacing interest (Rio Tinto) yang nanti dikonversi jadi saham, itu masih kami diskusikan dan proses negosiasi," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Menurut Sri Mulyani, ada beberapa poin dalam proses negosiasi yang tidak bisa disampaikan ke pada publik, karena berkaitan dengan keterbukaan perusahaan. Yang jelas, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa 51% kepemilikan Freeport menjadi punya negara. "Kami yakinakan komitmen 51% sesuasi adalah tidak ada negosiasi. Menuju situ kami umumkan dalam satu paket," tandasnya. Baca Juga: Pemda Papua Dapat 10% Saham Freeport, Sri Mulyani: Divestasi Harus Dilakukan Secara Transparan Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah membuat langkah maju dalam proses perundingan Freeport utamanya terkait divestasi 51%. Di mana hari ini dilakukan perjanjian kerjasama pengambilan saham divestasi Freeport antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero). Dari divestasi 51% yang akan menjadi kepemilikan negara, PT Inalum mendapat 41% dan 10 diberikan kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini bahwa pemerintah akan memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Salah satu caranya adalah pembelian hak partisipasi Rio Tinto yang dikonversi menjadi saham Freeport. "Indonesia akan memiliki 51%, itu diwakili dalam penandatangan hari ini. Proses untuk dapatkan 51% apakah termasuk participacing interest (Rio Tinto) yang nanti dikonversi jadi saham, itu masih kami diskusikan dan proses negosiasi," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Menurut Sri Mulyani, ada beberapa poin dalam proses negosiasi yang tidak bisa disampaikan ke pada publik, karena berkaitan dengan keterbukaan perusahaan. Yang jelas, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa 51% kepemilikan Freeport menjadi punya negara. "Kami yakinakan komitmen 51% sesuasi adalah tidak ada negosiasi. Menuju situ kami umumkan dalam satu paket," tandasnya. Baca Juga: Pemda Papua Dapat 10% Saham Freeport, Sri Mulyani: Divestasi Harus Dilakukan Secara Transparan Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah membuat langkah maju dalam proses perundingan Freeport utamanya terkait divestasi 51%. Di mana hari ini dilakukan perjanjian kerjasama pengambilan saham divestasi Freeport antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero). Dari divestasi 51% yang akan menjadi kepemilikan negara, PT Inalum mendapat 41% dan 10 diberikan kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.