Dibutuhkan creative financing yang merupakan sumber pembiayaan non APBN untuk mendanai infrastruktur.https://economy.okezone.com/read/2018/01/18/320/1846946/34-proyek-infrastruktur-senilai-rp348-3-triliun-dimodali-pinaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/01/18/320/1846946/34-proyek-infrastruktur-senilai-rp348-3-triliun-dimodali-pinahttps://economy.okezone.com/read/2018/01/18/320/1846946/34-proyek-infrastruktur-senilai-rp348-3-triliun-dimodali-pinaKamis 18 Januari 2018 16:22 WIBUlfa AriezaIlustrasi Infrastruktur. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2018/01/18/320/1846946/34-proyek-infrastruktur-senilai-rp348-3-triliun-dimodali-pina-iV8gDURDbB.jpgJAKARTA - Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema pembiayaan di luar APBN ini akan mendanai 34 proyek senilai USD25,8 miliar atau setara dengan Rp348,3 triliun mengacu kurs Rp13.500. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan creative financing yang merupakan sumber pembiayaan non APBN untuk mendanai infrastruktur. "Nah di situ kenapa PINA bisa kami dorong untuk jadi satu alternatif, karena dari namanya adalah pembiayaann investasi non-anggaran," ujarnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Menteri Bambang melanjutkan, skema PINA telah sukses membiayai beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Salah satunya adalah proyek milik PT Waskita Toll Road dalam membangun sejumlah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan nilai investasi Rp70 triliun dengan nilai proyek Rp135 triliun. Baca Juga: Gara-Gara Krisis 1998, Infrastruktur Indonesia Terpuruk di Bawah Standar Global Selanjutnya pengembangan PLTU Batubara di Meulaboh, Aceh dengan nilai proyek sebesar Rp7, 5 triliun. Pemerintah pun akan melanjutkan 34 proyek PINA lainnya yang masih belum terealisasi. Adapun 8 proyek yang tercata dalam pipeline Bappenas meliputi pembangunan Jalan Tol di Sumatera Utara senilai Rp13,4 triliun, pembangkit listrik 2 proyek senilai Rp14,5 triliun, pembangkit listrik 6 proyek Rp78,3 triliun, transmisi listrik 1 proyek senilai Rp27,5 triliun. Selanjutnya pengembangan fase 2 dan aerocity senilai Rp300 triliun, proyek Bandara Kulon Progo DIY senilai Rp6,7 triliun, proyek pesawat R-80 senilai Rp21,6 triliun serta pengembangan area terintegrasi pulau flores dengan nilai Rp13,5 triliun. Baca Juga: Menteri Bambang: Modal Tak Selalu soal Uang "Kita mulai harus melihat potensi swasta, potensi BUMN dalam kita mendukung investasi infrastruktur yang nantinya bermanfaaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain infrastruktur dasar untuk mendorong pengentasan kemiskinan yang hampir 100% dibiayai oleh APBN," kata dia. Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%. Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.JAKARTA - Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema pembiayaan di luar APBN ini akan mendanai 34 proyek senilai USD25,8 miliar atau setara dengan Rp348,3 triliun mengacu kurs Rp13.500. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan creative financing yang merupakan sumber pembiayaan non APBN untuk mendanai infrastruktur. "Nah di situ kenapa PINA bisa kami dorong untuk jadi satu alternatif, karena dari namanya adalah pembiayaann investasi non-anggaran," ujarnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Menteri Bambang melanjutkan, skema PINA telah sukses membiayai beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Salah satunya adalah proyek milik PT Waskita Toll Road dalam membangun sejumlah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan nilai investasi Rp70 triliun dengan nilai proyek Rp135 triliun. Baca Juga: Gara-Gara Krisis 1998, Infrastruktur Indonesia Terpuruk di Bawah Standar Global Selanjutnya pengembangan PLTU Batubara di Meulaboh, Aceh dengan nilai proyek sebesar Rp7, 5 triliun. Pemerintah pun akan melanjutkan 34 proyek PINA lainnya yang masih belum terealisasi. Adapun 8 proyek yang tercata dalam pipeline Bappenas meliputi pembangunan Jalan Tol di Sumatera Utara senilai Rp13,4 triliun, pembangkit listrik 2 proyek senilai Rp14,5 triliun, pembangkit listrik 6 proyek Rp78,3 triliun, transmisi listrik 1 proyek senilai Rp27,5 triliun. Selanjutnya pengembangan fase 2 dan aerocity senilai Rp300 triliun, proyek Bandara Kulon Progo DIY senilai Rp6,7 triliun, proyek pesawat R-80 senilai Rp21,6 triliun serta pengembangan area terintegrasi pulau flores dengan nilai Rp13,5 triliun. Baca Juga: Menteri Bambang: Modal Tak Selalu soal Uang "Kita mulai harus melihat potensi swasta, potensi BUMN dalam kita mendukung investasi infrastruktur yang nantinya bermanfaaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain infrastruktur dasar untuk mendorong pengentasan kemiskinan yang hampir 100% dibiayai oleh APBN," kata dia. Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%. Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.