Pemerintah menjamin keputusan untuk mengizinkan impor 500.000 ton beras tidak akan mengganggu para petani.https://economy.okezone.com/read/2018/01/19/320/1847287/impor-beras-dijamin-tak-ganggu-petaniidhttps://economy.okezone.com/read/2018/01/19/320/1847287/impor-beras-dijamin-tak-ganggu-petanihttps://economy.okezone.com/read/2018/01/19/320/1847287/impor-beras-dijamin-tak-ganggu-petaniJum'at 19 Januari 2018 11:08 WIBKoran SINDOFoto: Koran SINDOhttps://img.okezone.com/content/2018/01/19/320/1847287/impor-beras-dijamin-tak-ganggu-petani-emHR4lsmiy.jpgJAKARTA – Pemerintah menjamin keputusan untuk mengizinkan impor 500.000 ton beras tidak akan mengganggu para petani. Pasalnya, beras impor tersebut hanya digunakan untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya yang diperkirakan Maret mendatang. ”Impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta. Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga 17 Januari 2018 stok beras untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation /PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 134.646 ton. Sementara rata-rata penyaluran beras untuk Operasi Pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton per hari. Dengan rencana penyaluran pada 18 Januari hingga 31 Maret 2018 sebesar 462.918 ton, maka sisa stok Perum Bulog pada 31 Maret 2018 menurut perkiraan hanya 142.029 ton. Baca Juga: Penyelundupan 72 Ton Beras Operasi Pasar Digagalkan ”Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, meng ingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Maret 2018,” kata Enggartiasto. Berdasar data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, pada Rabu (17/1) harga rata-rata nasional beras kualitas medium Rp11.334 per kilogram (kg) dan pada Kamis (18/1) turunmenjadiRp11.043 per kg. Walaupun kecenderungannya turun, masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjaga impor beras tidak sampai berdampak buruk pada para petani dalam negeri, Perum Bulog juga ditugasi menyerap gabah atau beras saat panen raya dengan harga pokok penjualan (HPP) yang sudah di tetapkan. Baca Juga: DPR Pertanyakan Impor Beras ke Mendag dan Bos Bulog Sebelumnya, pemerintah mengizinkan impor 1,5 juta ton beras pada 2015 untuk mengamankan pasokan. Beras impor tersebut masuk ke Indonesia pada Desember 2015 sebanyak 600.000 ton, sementara sisanya 900.000 ton baru masuk pada 2016. Konsumsi beras Indonesia pada 2017 berkisar 117 kg per kapita per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 262 juta, maka kebutuhan beras pada 2017 sebanyak 30,65 juta ton. Dengan asumsi konsumsi beras nasional tetap pada 2018 dan ada penambahan penduduk 10%, kebutuhan konsumsi beras nasional menjadi diperhitungkan 33,8 juta ton.Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, produksi beras dalam negeri mengalami surplus. Pada Januari 2018, produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi per bulan berkisar antara 2,4 sampai 2,5 juta ton. Produksi diperkirakan akan melonjak menjadi 8,6 juta ton GKG pada Februari dan sebanyak 11,9 juta ton GKG pada Maret 2018. Namun, berdasarkan data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) stok beras dari awal 2018 terus mengalami penurunan. Pada 1 Januari 2018, stok beras yang ada 35.392 ton dengan pasokan rata-rata per hari berkisar 3.000 sampai 3.500 ton. Baca Juga: Mendag: Sejak Pengumuman Impor, Harga Beras Sudah Turun Rp700 Stok tersebut terus menurun dan pada 17 Januari 2018 stok PIBC sudah di angka 29.040 ton, dengan pasokan rata-rata per hari 2.000 ton. Dalam kesempatan berbeda, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu mengatakan, tim bersama dengan BPPT akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala. ”Kami lagi kontribusi metode penghitungan itu. Kami dengan BPPT gunakan satelit. Baru selesai paling cepat Agustus. Pembenahannya kan lama,” kata Bustanul dalam diskusi di Kampus UI Salemba, Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, saat ini hanya bisa menunggu sampai pembenahan data pangan selesai sambil menggunakan data yang ada. Ada pun sebelumnya sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, semua data produksi harus berasal dari BPS dengan bekerja sama BPPT menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). (Hatim Varaby/Sudarsono/Ant)JAKARTA – Pemerintah menjamin keputusan untuk mengizinkan impor 500.000 ton beras tidak akan mengganggu para petani. Pasalnya, beras impor tersebut hanya digunakan untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya yang diperkirakan Maret mendatang. ”Impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta. Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga 17 Januari 2018 stok beras untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation /PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 134.646 ton. Sementara rata-rata penyaluran beras untuk Operasi Pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton per hari. Dengan rencana penyaluran pada 18 Januari hingga 31 Maret 2018 sebesar 462.918 ton, maka sisa stok Perum Bulog pada 31 Maret 2018 menurut perkiraan hanya 142.029 ton. Baca Juga: Penyelundupan 72 Ton Beras Operasi Pasar Digagalkan ”Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, meng ingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Maret 2018,” kata Enggartiasto. Berdasar data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, pada Rabu (17/1) harga rata-rata nasional beras kualitas medium Rp11.334 per kilogram (kg) dan pada Kamis (18/1) turunmenjadiRp11.043 per kg. Walaupun kecenderungannya turun, masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjaga impor beras tidak sampai berdampak buruk pada para petani dalam negeri, Perum Bulog juga ditugasi menyerap gabah atau beras saat panen raya dengan harga pokok penjualan (HPP) yang sudah di tetapkan. Baca Juga: DPR Pertanyakan Impor Beras ke Mendag dan Bos Bulog Sebelumnya, pemerintah mengizinkan impor 1,5 juta ton beras pada 2015 untuk mengamankan pasokan. Beras impor tersebut masuk ke Indonesia pada Desember 2015 sebanyak 600.000 ton, sementara sisanya 900.000 ton baru masuk pada 2016. Konsumsi beras Indonesia pada 2017 berkisar 117 kg per kapita per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 262 juta, maka kebutuhan beras pada 2017 sebanyak 30,65 juta ton. Dengan asumsi konsumsi beras nasional tetap pada 2018 dan ada penambahan penduduk 10%, kebutuhan konsumsi beras nasional menjadi diperhitungkan 33,8 juta ton.Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, produksi beras dalam negeri mengalami surplus. Pada Januari 2018, produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi per bulan berkisar antara 2,4 sampai 2,5 juta ton. Produksi diperkirakan akan melonjak menjadi 8,6 juta ton GKG pada Februari dan sebanyak 11,9 juta ton GKG pada Maret 2018. Namun, berdasarkan data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) stok beras dari awal 2018 terus mengalami penurunan. Pada 1 Januari 2018, stok beras yang ada 35.392 ton dengan pasokan rata-rata per hari berkisar 3.000 sampai 3.500 ton. Baca Juga: Mendag: Sejak Pengumuman Impor, Harga Beras Sudah Turun Rp700 Stok tersebut terus menurun dan pada 17 Januari 2018 stok PIBC sudah di angka 29.040 ton, dengan pasokan rata-rata per hari 2.000 ton. Dalam kesempatan berbeda, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu mengatakan, tim bersama dengan BPPT akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala. ”Kami lagi kontribusi metode penghitungan itu. Kami dengan BPPT gunakan satelit. Baru selesai paling cepat Agustus. Pembenahannya kan lama,” kata Bustanul dalam diskusi di Kampus UI Salemba, Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, saat ini hanya bisa menunggu sampai pembenahan data pangan selesai sambil menggunakan data yang ada. Ada pun sebelumnya sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, semua data produksi harus berasal dari BPS dengan bekerja sama BPPT menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). (Hatim Varaby/Sudarsono/Ant)