Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong pengembangan instrumen pasar modal yang mampu mendukung pembiayaan infrastruktur.https://economy.okezone.com/read/2018/01/26/320/1850515/cara-ojk-geber-pasar-modal-biayai-infrastruktur-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2018/01/26/320/1850515/cara-ojk-geber-pasar-modal-biayai-infrastruktur-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2018/01/26/320/1850515/cara-ojk-geber-pasar-modal-biayai-infrastruktur-jokowiJum'at 26 Januari 2018 12:32 WIBKoran SINDOIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/01/26/320/1850515/cara-ojk-geber-pasar-modal-biayai-infrastruktur-jokowi-TQUyTX7aOU.jpgJAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kontribusi pasar modal terhadap pembangunan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong pengembangan instrumen pasar modal yang mampu mendukung pembiayaan infrastruktur. OJK akan melakukan beberapa program, di antaranya perpetual bonds, obligasi daerah, green bonds, Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), pemanfaatan dana Tabungan perumahan Rakyat (Tapera), serta blended finance. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpetual bonds merupakan instrumen obligasi tanpa tanggal jatuh tempo yang pada dasarnya merupakan near equity instruments. “Umumnya dalam instrumen ini bisa juga terdapat call option yang memberikan kesempatan bagi issuer untuk membeli kembali obligasi tersebut di masa mendatang,” kata Wimboh di Jakarta kemarin.  Baca juga: Biayai Pembangunan Infrastruktur, OJK Dorong Diversifikasi Produk di Pasar Modal Adapun untuk obligasi daerah, OJK akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) menerbitkan obligasi daerah un tuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut dia, hal ini penting untuk memanfaatkan momentum, jangan sampai daerah hanya mengandalkan peneri maan daerah sebagai satu-satunya sumber pembiayaan infra struktur. Untuk green bonds, OJK ber harap ada satu atau dua perusahaan yang bisa menerbitkan green bonds tahun ini. “Tentu proyek infrastruktur yang didanai melalui green bonds harus memenuhi syarat menjaga kelestarian lingkungan,” papar dia. Terkait dana investasi infrastruktur, pada dasarnya berupa wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada aset infrastruk tur oleh manajer investasi. Sampai akhir 2017, menurut dia, belum ada yang memanfaatkan mekanisme ini. “Untuk itu, kami akan terus mendorong mekanisme ini dengan melalui koordinasi dengan otoritas terkait khususnya menyangkut aspek perpajakan,” ungkapnya. Baca juga: Gencar Bangun Infrastruktur, Presiden Jokowi: Untuk Menyatukan Bangsa Kembali Adapun untuk Danapera, OJK juga akan menerbitkan ketentuan pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif. Tentunya dana kelolaan tersebut dapat disalurkan ke proyek-proyek infra struktur yang membutuhkan, disesuaikan dengan stra tegi manajer investasi. “Kalau blended finance di artikan sebagai strategi yang digunakan dalam rangka mobilisasi dana-dana swasta ke proyek-proyek pembangunan dengan memasukkan dana-dana pembangunan dan dana yang berasal dari filantropis,” papar dia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sebagian besar proyek-proyek yang ditawarkan atau dibutuhkan me miliki karakteristik berisiko tinggi dan tingkat keuntungan rendah. Melalui blended finance diharapkan akan memberikan hasil positif bagi investor dan masyarakat. Dia berharap keenam instrumen tersebut akan menambah variasi menu investasi portofolio baik oleh investor domestik maupun investor asing. Di sisi lain, OJK mencatat sepanjang 2017 arus modal masuk investor nonresiden ke pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp130,5 triliun. Sementara penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp264 triliun, yang terdiri atas Rp254 triliun melalui penawaran umum dan Rp10 triliun melalui produk pengelolaan investasi. Menurut dia, capaian ini melampaui capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar total Rp195,4 triliun. “Apabila dilihat dari pertambahan jumlah emiten baru, ter dapat penambahan 46 emiten baru, melampaui penambahan emiten baru pada 2016 yang tercatat sebanyak 21 emiten,” ujar Wimboh. Melihat perkembangan tersebut, menjadi penting bagi OJK untuk lebih mengem bangkan industri pasar modal dalam menyediakan pembiayaan jangka menengah dan pan jang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. “Kita harus secara bertahap beralih dari bank based financing ke market based financing dengan pengembangan instrumen dan infrastruktur pasar modal kita,” ungkapnya. Pasar modal juga dinilai telah mampu menjadi alternatif sumber pembiayaan, mulai dari infrastruktur hingga program-program strategis pemerintah lainnya. Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada mengata kan, jika OJK mau mendorong pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur maka sosialisasi pasar modal harus lebih digencarkan. ”Tidak hanya mengandalkan dari rekan-rekan di asset ma nagement maupun se kuritas, mereka pun juga harus mau turun gunung membantu terlaksanakannya inklusi keuangan secara menyeluruh,” ujar dia, beberapa waktu lalu. (Kunthi Fahmar Sandy) JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kontribusi pasar modal terhadap pembangunan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong pengembangan instrumen pasar modal yang mampu mendukung pembiayaan infrastruktur. OJK akan melakukan beberapa program, di antaranya perpetual bonds, obligasi daerah, green bonds, Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), pemanfaatan dana Tabungan perumahan Rakyat (Tapera), serta blended finance. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpetual bonds merupakan instrumen obligasi tanpa tanggal jatuh tempo yang pada dasarnya merupakan near equity instruments. “Umumnya dalam instrumen ini bisa juga terdapat call option yang memberikan kesempatan bagi issuer untuk membeli kembali obligasi tersebut di masa mendatang,” kata Wimboh di Jakarta kemarin.  Baca juga: Biayai Pembangunan Infrastruktur, OJK Dorong Diversifikasi Produk di Pasar Modal Adapun untuk obligasi daerah, OJK akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) menerbitkan obligasi daerah un tuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut dia, hal ini penting untuk memanfaatkan momentum, jangan sampai daerah hanya mengandalkan peneri maan daerah sebagai satu-satunya sumber pembiayaan infra struktur. Untuk green bonds, OJK ber harap ada satu atau dua perusahaan yang bisa menerbitkan green bonds tahun ini. “Tentu proyek infrastruktur yang didanai melalui green bonds harus memenuhi syarat menjaga kelestarian lingkungan,” papar dia. Terkait dana investasi infrastruktur, pada dasarnya berupa wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada aset infrastruk tur oleh manajer investasi. Sampai akhir 2017, menurut dia, belum ada yang memanfaatkan mekanisme ini. “Untuk itu, kami akan terus mendorong mekanisme ini dengan melalui koordinasi dengan otoritas terkait khususnya menyangkut aspek perpajakan,” ungkapnya. Baca juga: Gencar Bangun Infrastruktur, Presiden Jokowi: Untuk Menyatukan Bangsa Kembali Adapun untuk Danapera, OJK juga akan menerbitkan ketentuan pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif. Tentunya dana kelolaan tersebut dapat disalurkan ke proyek-proyek infra struktur yang membutuhkan, disesuaikan dengan stra tegi manajer investasi. “Kalau blended finance di artikan sebagai strategi yang digunakan dalam rangka mobilisasi dana-dana swasta ke proyek-proyek pembangunan dengan memasukkan dana-dana pembangunan dan dana yang berasal dari filantropis,” papar dia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sebagian besar proyek-proyek yang ditawarkan atau dibutuhkan me miliki karakteristik berisiko tinggi dan tingkat keuntungan rendah. Melalui blended finance diharapkan akan memberikan hasil positif bagi investor dan masyarakat. Dia berharap keenam instrumen tersebut akan menambah variasi menu investasi portofolio baik oleh investor domestik maupun investor asing. Di sisi lain, OJK mencatat sepanjang 2017 arus modal masuk investor nonresiden ke pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp130,5 triliun. Sementara penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp264 triliun, yang terdiri atas Rp254 triliun melalui penawaran umum dan Rp10 triliun melalui produk pengelolaan investasi. Menurut dia, capaian ini melampaui capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar total Rp195,4 triliun. “Apabila dilihat dari pertambahan jumlah emiten baru, ter dapat penambahan 46 emiten baru, melampaui penambahan emiten baru pada 2016 yang tercatat sebanyak 21 emiten,” ujar Wimboh. Melihat perkembangan tersebut, menjadi penting bagi OJK untuk lebih mengem bangkan industri pasar modal dalam menyediakan pembiayaan jangka menengah dan pan jang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. “Kita harus secara bertahap beralih dari bank based financing ke market based financing dengan pengembangan instrumen dan infrastruktur pasar modal kita,” ungkapnya. Pasar modal juga dinilai telah mampu menjadi alternatif sumber pembiayaan, mulai dari infrastruktur hingga program-program strategis pemerintah lainnya. Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada mengata kan, jika OJK mau mendorong pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur maka sosialisasi pasar modal harus lebih digencarkan. ”Tidak hanya mengandalkan dari rekan-rekan di asset ma nagement maupun se kuritas, mereka pun juga harus mau turun gunung membantu terlaksanakannya inklusi keuangan secara menyeluruh,” ujar dia, beberapa waktu lalu. (Kunthi Fahmar Sandy)