Indonesia segera akan menjadi sasaran para profesional teknologi informasi (TI) dunia untuk mengembangkan karier.https://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853630/keran-tenaga-ti-asing-dibuka-lebaridhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853630/keran-tenaga-ti-asing-dibuka-lebarhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853630/keran-tenaga-ti-asing-dibuka-lebarJum'at 02 Februari 2018 10:12 WIBKoran SINDOFoto: Koran SINDOhttps://img.okezone.com/content/2018/02/02/320/1853630/keran-tenaga-ti-asing-dibuka-lebar-1a2SbLY8fa.jpgJAKARTA – Indonesia segera akan menjadi sasaran para profesional teknologi informasi (TI) dunia untuk mengembangkan karier. Hal ini karena pemerintah membuka peluang mereka untuk masuk pasar kerja di Tanah Air. Langkah ini diambil sebagai solusi kurangnya tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat. Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berbakat di sektor tersebut. Namun langkah instan yang diambil pemerintah itu menuai kritik dari kalangan profesional TI. Baca Juga: Honor Tenaga Kontrak Terancam Tak Dibayar Mereka menyebut talenta bidang TI jebolan dari universitas terkemuka di negeri ini sangat banyak. Mereka mengingatkan bahwa masalah muncul karena kebanyakan vendor di bidang TI merupakan perusahaan asing sehingga mereka lebih senang mendatangkan tenaga kerja dari negara masing-masing. Kebijakan membuka keran bagi profesional TI disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia mengungkapkan, talenta sektor ekonomi digital seperti e-commerce di Tanah Air agak sulit didapat. Menurut dia, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut juga masih sangat rendah. Di sisi lain jika harus mengandalkan tenaga kerja dalam negeri, perlu waktu untuk mendidiknya menjadi tenaga profesional. Baca Juga: Sandiaga: 60.000 Lapangan Kerja Baru Tersedia di Sektor Properti “Kita akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing yang memang menguasai bidang-bidang keahlian tertentu, terutama e-commerce, secara spesifik,” ujarnya di Jakarta kemarin. Darmin menuturkan, selama ini banyak tenaga kerja asi ng yang mengeluhkan sulitnya mendapat izin tinggal. Untuk itu pemerintah akan memberikan kemudahan agar tenaga kerja asing bisa tertarik. “Ini mendesak. Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada tenaga Indonesia yang diaspora. Selain itu juga mengembangkan pendidikannya. Jadi komplet,” tuturnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membenarkan ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang khusus seperti statistik dan coding . Karena itu dia mendorong generasi muda untuk menguasai statistik dan coding . ”Jadi kalau digital ekonomi itu tidak hanya didominasi mereka yang sekolah teknologi informasi. Tapi karena dianggap ekonomi digital, maka harus memberi solusi, solusi kesehatan, ekonomi, segala macam se hingga pendidikan coding dan analisis itu diajarkan di semua sektor,” tuturnya. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai positif langkah pemerintah mendatangkan tenaga profesional TI asing. Namun dia berharap langkah tersebut tetap memperhatikan aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah tetap melakukan pengawasan.”Sebab banyak pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia malah membawa masalah. Oleh karena itu dia meminta tim pengawasan dari Imigrasi dan Kemenaker memperkuat jajarannya,” ujar dia. Di sisi lain Dede mengingatkan, ada janji pemerintah kepada rakyat yang berpotensi dilanggar, yakni janji pemerintah untuk menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan yang sudah tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN). Un tuk itu jangan sampai dibukanya keran TKA ini menggerus kesempatan tenaga kerja dalam negeri. “Tentu jika ada lowongan kerja menjadi kewajiban pemerintah untuk mengisinya dengan tenaga lokal,” katanya. Baca Juga: Pekerjaan yang Disukai Kaum Milenial, Ini 5 Kriterianya Sementara itu sejumlah kalangan profesional TI mempersoalkan kebijakan pemerintah tersebut. Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), misalnya, mengingatkan pemerintah seharusnya lebih mendorong tenaga TI lokal daripada mempermudah masuknya tenaga kerja asing di sektor tersebut. “Tenaga TI kita ini cukup banyak, tapi tidak terdata. Mereka banyak yang autodidak, jago TI karena hobi dan belajar sendiri. Mereka ini perlu mendapatkan pendataan dan bagaimana caranya mereka bisa lebih maju,” ujar Ketua Umum idEA Aulia Marinto di Jakarta. Dia menandaskan, seharusnya pemerintah mencetak tenaga ahli TI dari akademisi formal. Dengan demikian tenaga ahli TI dari negeri sendiri bisa terus berkembang. Aulia menyatakan industri teknologi komunikasi dan informasi saat ini membutuhkan lulusan tenaga ahli TI yang profesional. “Jadi bukan berati kita tidak butuh tenaga kerja asing, kita butuh mereka untuk transfer knowledge, tapi harus tetap mendorong tenaga TI lokal,” jelasnya. Senada, pengamat media sosial dari Indonesia Information and Communication Technology Institute (IICTI) Heru Sutadi menyatakan, saat ini Indonesia punya banyak lulusan tenaga TI dari sejumlah universitas terkemuka seperti UI, ITB, ITS. “Yang ada justru terbalik, kita kelebihan tenaga ahli ICT. Masalahnya kebanyakan vendor berasal dari asing sehingga mereka mempekerjakan karyawan dari negara mereka berasal,” tambahnya. Menurut Heru, setiap tahunnya Indonesia mencetak ribuan ahli ICT yang berkualitas. Namun penyerapannya hanya sekitar 30%. Pasalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Di sisi lain persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di industri ICT juga cukup ketat. “Sehingga mereka yang lulusan ICT be kerja bukan berdasarkan bidangnya, padahal tenaga kita cukup berkualitas, apalagi kalau pemerintah mempermudah para pekerja TI asing,” tegasnya.Heru menyatakan, pemerintah seharusnya membatasi tenaga kerja asing di bidang TI. Jika harus menerima para pekerja asing, seharusnya mereka lebih disaring dari segi kualitasnya. Saat ini sejumlah negara mengincar pangsa pasar teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia karena perekonomian yang terus tumbuh. Tren SDM Bidang TI 2018 Meningkat Survei gaji tahunan yang dirilis perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters menunjukkan kawasan Asia Tenggara akan tetap menarik untuk pendatang baru pasar. Pasar lapangan pekerjaan di Asia Tenggara akan tetap aktif dari 2017 hingga 2018 terlepas dari kondisi ekonomi beragam yang dihadapi. Tren ini didukung ekspektasi kebutuhan untuk mendukung perluasan bisnis yang telah ada. Survei ini merupakan edisi ke-19 yang menunjukkan prediksi optimistis di tahun 2018 dengan menunjukkan prospek ekonomi yang kuat di kawasan ini. Tren digitalisasi yang berkelanjutan dan perluasan pasar yang stabil akan mendorong pertumbuhan gaji pada tahun depan. Kandidat lokal dengan keterampilan teknis yang kuat, khususnya di bidang TI dan pengalaman internasional, akan sangat di minati. Managing Director untuk Asia Tenggara dari Robert Walters, Toby Fowlston, mengatakan, tren digitalisasi yang menyapu kawasan ini telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen. Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran maupun TI. Terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus. “Selain itu juga akan dibutuhkan profesional TI di bidang komputasi cloud, keamanan siber, dan big data juga diminati karena subsektor TI ini menjadi area pertumbuhan utama dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018,” ujar Fowlston di Jakarta beberapa waktu lalu. (Heru febriatno/Oktiani endarwati/Neneng zubaedah) JAKARTA – Indonesia segera akan menjadi sasaran para profesional teknologi informasi (TI) dunia untuk mengembangkan karier. Hal ini karena pemerintah membuka peluang mereka untuk masuk pasar kerja di Tanah Air. Langkah ini diambil sebagai solusi kurangnya tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat. Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berbakat di sektor tersebut. Namun langkah instan yang diambil pemerintah itu menuai kritik dari kalangan profesional TI. Baca Juga: Honor Tenaga Kontrak Terancam Tak Dibayar Mereka menyebut talenta bidang TI jebolan dari universitas terkemuka di negeri ini sangat banyak. Mereka mengingatkan bahwa masalah muncul karena kebanyakan vendor di bidang TI merupakan perusahaan asing sehingga mereka lebih senang mendatangkan tenaga kerja dari negara masing-masing. Kebijakan membuka keran bagi profesional TI disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia mengungkapkan, talenta sektor ekonomi digital seperti e-commerce di Tanah Air agak sulit didapat. Menurut dia, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut juga masih sangat rendah. Di sisi lain jika harus mengandalkan tenaga kerja dalam negeri, perlu waktu untuk mendidiknya menjadi tenaga profesional. Baca Juga: Sandiaga: 60.000 Lapangan Kerja Baru Tersedia di Sektor Properti “Kita akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing yang memang menguasai bidang-bidang keahlian tertentu, terutama e-commerce, secara spesifik,” ujarnya di Jakarta kemarin. Darmin menuturkan, selama ini banyak tenaga kerja asi ng yang mengeluhkan sulitnya mendapat izin tinggal. Untuk itu pemerintah akan memberikan kemudahan agar tenaga kerja asing bisa tertarik. “Ini mendesak. Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada tenaga Indonesia yang diaspora. Selain itu juga mengembangkan pendidikannya. Jadi komplet,” tuturnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membenarkan ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang khusus seperti statistik dan coding . Karena itu dia mendorong generasi muda untuk menguasai statistik dan coding . ”Jadi kalau digital ekonomi itu tidak hanya didominasi mereka yang sekolah teknologi informasi. Tapi karena dianggap ekonomi digital, maka harus memberi solusi, solusi kesehatan, ekonomi, segala macam se hingga pendidikan coding dan analisis itu diajarkan di semua sektor,” tuturnya. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai positif langkah pemerintah mendatangkan tenaga profesional TI asing. Namun dia berharap langkah tersebut tetap memperhatikan aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah tetap melakukan pengawasan.”Sebab banyak pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia malah membawa masalah. Oleh karena itu dia meminta tim pengawasan dari Imigrasi dan Kemenaker memperkuat jajarannya,” ujar dia. Di sisi lain Dede mengingatkan, ada janji pemerintah kepada rakyat yang berpotensi dilanggar, yakni janji pemerintah untuk menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan yang sudah tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN). Un tuk itu jangan sampai dibukanya keran TKA ini menggerus kesempatan tenaga kerja dalam negeri. “Tentu jika ada lowongan kerja menjadi kewajiban pemerintah untuk mengisinya dengan tenaga lokal,” katanya. Baca Juga: Pekerjaan yang Disukai Kaum Milenial, Ini 5 Kriterianya Sementara itu sejumlah kalangan profesional TI mempersoalkan kebijakan pemerintah tersebut. Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), misalnya, mengingatkan pemerintah seharusnya lebih mendorong tenaga TI lokal daripada mempermudah masuknya tenaga kerja asing di sektor tersebut. “Tenaga TI kita ini cukup banyak, tapi tidak terdata. Mereka banyak yang autodidak, jago TI karena hobi dan belajar sendiri. Mereka ini perlu mendapatkan pendataan dan bagaimana caranya mereka bisa lebih maju,” ujar Ketua Umum idEA Aulia Marinto di Jakarta. Dia menandaskan, seharusnya pemerintah mencetak tenaga ahli TI dari akademisi formal. Dengan demikian tenaga ahli TI dari negeri sendiri bisa terus berkembang. Aulia menyatakan industri teknologi komunikasi dan informasi saat ini membutuhkan lulusan tenaga ahli TI yang profesional. “Jadi bukan berati kita tidak butuh tenaga kerja asing, kita butuh mereka untuk transfer knowledge, tapi harus tetap mendorong tenaga TI lokal,” jelasnya. Senada, pengamat media sosial dari Indonesia Information and Communication Technology Institute (IICTI) Heru Sutadi menyatakan, saat ini Indonesia punya banyak lulusan tenaga TI dari sejumlah universitas terkemuka seperti UI, ITB, ITS. “Yang ada justru terbalik, kita kelebihan tenaga ahli ICT. Masalahnya kebanyakan vendor berasal dari asing sehingga mereka mempekerjakan karyawan dari negara mereka berasal,” tambahnya. Menurut Heru, setiap tahunnya Indonesia mencetak ribuan ahli ICT yang berkualitas. Namun penyerapannya hanya sekitar 30%. Pasalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Di sisi lain persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di industri ICT juga cukup ketat. “Sehingga mereka yang lulusan ICT be kerja bukan berdasarkan bidangnya, padahal tenaga kita cukup berkualitas, apalagi kalau pemerintah mempermudah para pekerja TI asing,” tegasnya.Heru menyatakan, pemerintah seharusnya membatasi tenaga kerja asing di bidang TI. Jika harus menerima para pekerja asing, seharusnya mereka lebih disaring dari segi kualitasnya. Saat ini sejumlah negara mengincar pangsa pasar teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia karena perekonomian yang terus tumbuh. Tren SDM Bidang TI 2018 Meningkat Survei gaji tahunan yang dirilis perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters menunjukkan kawasan Asia Tenggara akan tetap menarik untuk pendatang baru pasar. Pasar lapangan pekerjaan di Asia Tenggara akan tetap aktif dari 2017 hingga 2018 terlepas dari kondisi ekonomi beragam yang dihadapi. Tren ini didukung ekspektasi kebutuhan untuk mendukung perluasan bisnis yang telah ada. Survei ini merupakan edisi ke-19 yang menunjukkan prediksi optimistis di tahun 2018 dengan menunjukkan prospek ekonomi yang kuat di kawasan ini. Tren digitalisasi yang berkelanjutan dan perluasan pasar yang stabil akan mendorong pertumbuhan gaji pada tahun depan. Kandidat lokal dengan keterampilan teknis yang kuat, khususnya di bidang TI dan pengalaman internasional, akan sangat di minati. Managing Director untuk Asia Tenggara dari Robert Walters, Toby Fowlston, mengatakan, tren digitalisasi yang menyapu kawasan ini telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen. Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran maupun TI. Terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus. “Selain itu juga akan dibutuhkan profesional TI di bidang komputasi cloud, keamanan siber, dan big data juga diminati karena subsektor TI ini menjadi area pertumbuhan utama dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018,” ujar Fowlston di Jakarta beberapa waktu lalu. (Heru febriatno/Oktiani endarwati/Neneng zubaedah)