Kementerian Perdagangan akan mendorong produk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa dimanfaatkan ke luar negeri.https://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853758/mendag-segera-hapus-pengurusan-surat-keterangan-asal-untuk-ekspor-produk-ukmidhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853758/mendag-segera-hapus-pengurusan-surat-keterangan-asal-untuk-ekspor-produk-ukmhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853758/mendag-segera-hapus-pengurusan-surat-keterangan-asal-untuk-ekspor-produk-ukmJum'at 02 Februari 2018 14:25 WIBGiri HartomoIlustrasi (Foto: ant)https://img.okezone.com/content/2018/02/02/320/1853758/mendag-segera-hapus-pengurusan-surat-keterangan-asal-untuk-impor-produk-ukm-OoUxAlfHAX.jpgJAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mendorong produk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa dimanfaatkan ke luar negeri. Hal ini dilakukan guna menggenjot ekspor Indonesia yang secara jumlah masih kalah jauh dari negara tetangga seperti Thailand hingga Malaysia. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita mengatakan, untuk mendorong impor produk UKM mengeluarkan kebijakan dalam penyederhanaan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA). Dari mulai dihapuskannya biaya pengurusan SKA hingga penyederhanaan pengajuan SKA lewat elektronik.  Baca juga: Mendag: Negara Harus Hadir dan Berpihak ke Industri Kecil "Kami akan usulkan untuk bisa diberikan kebebasan kepada pungutan atu biaya atas SKA itu karena memang itu dipungut biayanya untuk cetak nah kami juga mau menyederhanakan lagi dengan elektronik. Untuk negara yang masih mengharuskan itu tidak elektronik maka tetapi kita lakukan, jadi kita kasih dimulai dengan dua opsi. Kita akan coba buat yang elektronik dan yang biasa, yang konvensional. Ini semata-mata kita mau dorong untuk ekspor kita," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/1/2018). Selain itu lanjut Enggar, dirinya juga akan mendorong produk-produk UKM untuk bisa masuk ke pasar online. Tentunya dengan cara menggandeng para perusahaan digital (e-commerce) seperti blibli.com.  Baca juga: Menkeu Segera Evaluasi Besaran Bunga Program Kredit Ultra Mikro "Nah yang kedua tadi kita minta dan disampaikan market place itu lebih banyak menjual produk dari luar, tadi ada pengakuan menarik dari Blibli.com dengan keprihatinan bahwa dari 2,5 juta baru 100-200 ribu yang produk kita," jelasnya. Dirinya juga meminta kepada kepala daerah untuk bisa membantu dengan cara menyiapkan produk-produk mana yang siap untuk di jual kepada market. Selain itu dirinya juga akan mengumpulkan para perusahaan e-commerce untuk memberikan sosialisasi bagaimana cara untuk bisa masuk ke market online  Baca juga: Kemenkop Siapkan Dana Bergulir UKM Rp1,2 Triliun di 2018 "Temen kepala dinas tolong siapkan yang sudah bisa lolos kami akan minta, maksa pada marketplace wajib jual. No others choice. IKM ini mereka gak tau gimana cara pasarkan di blibli. Kami akan undang Februari ini idEA. Klo gak, impor kita secara langsun atau tidak akan meningkat," ucap Enggar. Meskipun dipaksa untuk bisa menerima produk IKM, namun dirinya tetap akan berlaku fair. Dengan cara memperhatikan juga kualitasnya agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Saya meminta langsung dan akan kami kumpulkan mereka untuk bisa mebantu UKM kita bisa dipasarkan oleh mereka nah tetapi kita juga harus menyeleksi, tidak bisa kita lemparkan asal ukm masuk kesana. Kita minta seluruh kepala dinas diprovinsi untuk membantu menyeleksi dan kita kan terlibat utk melakukan itu," jelasnya.JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mendorong produk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa dimanfaatkan ke luar negeri. Hal ini dilakukan guna menggenjot ekspor Indonesia yang secara jumlah masih kalah jauh dari negara tetangga seperti Thailand hingga Malaysia. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita mengatakan, untuk mendorong impor produk UKM mengeluarkan kebijakan dalam penyederhanaan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA). Dari mulai dihapuskannya biaya pengurusan SKA hingga penyederhanaan pengajuan SKA lewat elektronik.  Baca juga: Mendag: Negara Harus Hadir dan Berpihak ke Industri Kecil "Kami akan usulkan untuk bisa diberikan kebebasan kepada pungutan atu biaya atas SKA itu karena memang itu dipungut biayanya untuk cetak nah kami juga mau menyederhanakan lagi dengan elektronik. Untuk negara yang masih mengharuskan itu tidak elektronik maka tetapi kita lakukan, jadi kita kasih dimulai dengan dua opsi. Kita akan coba buat yang elektronik dan yang biasa, yang konvensional. Ini semata-mata kita mau dorong untuk ekspor kita," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/1/2018). Selain itu lanjut Enggar, dirinya juga akan mendorong produk-produk UKM untuk bisa masuk ke pasar online. Tentunya dengan cara menggandeng para perusahaan digital (e-commerce) seperti blibli.com.  Baca juga: Menkeu Segera Evaluasi Besaran Bunga Program Kredit Ultra Mikro "Nah yang kedua tadi kita minta dan disampaikan market place itu lebih banyak menjual produk dari luar, tadi ada pengakuan menarik dari Blibli.com dengan keprihatinan bahwa dari 2,5 juta baru 100-200 ribu yang produk kita," jelasnya. Dirinya juga meminta kepada kepala daerah untuk bisa membantu dengan cara menyiapkan produk-produk mana yang siap untuk di jual kepada market. Selain itu dirinya juga akan mengumpulkan para perusahaan e-commerce untuk memberikan sosialisasi bagaimana cara untuk bisa masuk ke market online  Baca juga: Kemenkop Siapkan Dana Bergulir UKM Rp1,2 Triliun di 2018 "Temen kepala dinas tolong siapkan yang sudah bisa lolos kami akan minta, maksa pada marketplace wajib jual. No others choice. IKM ini mereka gak tau gimana cara pasarkan di blibli. Kami akan undang Februari ini idEA. Klo gak, impor kita secara langsun atau tidak akan meningkat," ucap Enggar. Meskipun dipaksa untuk bisa menerima produk IKM, namun dirinya tetap akan berlaku fair. Dengan cara memperhatikan juga kualitasnya agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Saya meminta langsung dan akan kami kumpulkan mereka untuk bisa mebantu UKM kita bisa dipasarkan oleh mereka nah tetapi kita juga harus menyeleksi, tidak bisa kita lemparkan asal ukm masuk kesana. Kita minta seluruh kepala dinas diprovinsi untuk membantu menyeleksi dan kita kan terlibat utk melakukan itu," jelasnya.