<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>   Jokowi: Indonesia Punya Potensi Besar Kembangkan Ekonomi Syariah</title><description>Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah"/><item><title>   Jokowi: Indonesia Punya Potensi Besar Kembangkan Ekonomi Syariah</title><link>https://economy.okezone.com/read/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah</guid><pubDate>Selasa 06 Februari 2018 09:03 WIB</pubDate><dc:creator>Dani Jumadil Akhir</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah-LlTNaR5dow.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: Presiden Jokowi Pimpin Rapat Pleno Komite Keuangan Syariah (setkab)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2018/02/06/20/1855282/jokowi-indonesia-punya-potensi-besar-kembangkan-ekonomi-syariah-LlTNaR5dow.jpg</image><title>Foto: Presiden Jokowi Pimpin Rapat Pleno Komite Keuangan Syariah (setkab)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar dari konsumen.

&amp;ldquo;Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,&amp;rdquo; kata Presiden Jokowi dilansir setkab, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
&amp;nbsp;Baca juga: Perlu Banyak Berbenah, Share Perbankan Syariah Indonesia 5,5% Malaysia Sudah Tembus 23%
Hal ini disampaikan Jokowi saat saat memberikan pengantar pada Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 5 Februari 2018 sore.

Kepala Negara menekankan, agar dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan.

Menurut Presiden, sesuai data yang diterimanya penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8%. Sebagian besar, menurut Presiden, masih digunakan untuk konsumsi, sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%.
&amp;nbsp;Baca Juga: Ekonomi Umat Akan Serap Lulusan Pondok Pesantren untuk Dunia Industri
Presiden juga meminta agar pada tahun 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, pembenahan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, sehingga bisa mendukung program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.
Potensi Besar

Pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengemukakan, sebagai negara  dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi  yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi  syariah.

Dia menunjuk contoh, pada sektor industri keuangan syariah, aset  perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp435  triliun atau sekitar 5,8% dari total aset Perbankan Indonesia.

Begitu juga dengan pasar modal syariah, menurut Presiden, angkanya  terus membaik. Dia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk  international sovereign sukuk, pangsa pasar sukuk telah mencapai 19%  dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.

&amp;ldquo;Selain itu, total aset industri keuangan non bank syariah juga naik 2  kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini,&amp;rdquo; ungkap Presiden seraya  menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam  pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dan  dana wakaf, serta dana infak dan sedekah.
Kepala Negara juga mengemukakan, dalam ekonomi syariah banyak potensi   yang bisa dikembangkan dan harus segera digarap mulai dari bidang   industri fashion, busana-busana muslim, industri makanan halal, industri   farmasi dan juga sektor pariwisata.

&amp;ldquo;Kita memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia.   Indonesia masuk 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, dan   juga kosmetik halal terbesar di dunia. Indonesia adalah pasar terbesar   kelima di dunia untuk konsumsi busana muslim,&amp;rdquo; tegas Kepala Negara.

Sementara dalam ekonomi pariwisata, menurut Presien, Indonesia juga   menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari   negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang  potensinya  masih sangat menjanjikan.

&amp;ldquo;Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai USD169 miliar atau   11,8% dari pengeluaran konsumsi wisata global,&amp;rdquo; ujar Presiden Jokowi.

Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah itu dihadiri oleh Wakil   Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko   Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet   Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Bank   Indonesia Agus Martowardjojo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan   Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala   Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,   Menristekdikti M. Nasir,  Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Ketua LPS Halim   Alamsyah, Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Anggito Abimanyu,   dan Ketua MUI Ma&amp;rsquo;ruf Amin</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar dari konsumen.

&amp;ldquo;Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,&amp;rdquo; kata Presiden Jokowi dilansir setkab, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
&amp;nbsp;Baca juga: Perlu Banyak Berbenah, Share Perbankan Syariah Indonesia 5,5% Malaysia Sudah Tembus 23%
Hal ini disampaikan Jokowi saat saat memberikan pengantar pada Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 5 Februari 2018 sore.

Kepala Negara menekankan, agar dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan.

Menurut Presiden, sesuai data yang diterimanya penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8%. Sebagian besar, menurut Presiden, masih digunakan untuk konsumsi, sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%.
&amp;nbsp;Baca Juga: Ekonomi Umat Akan Serap Lulusan Pondok Pesantren untuk Dunia Industri
Presiden juga meminta agar pada tahun 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, pembenahan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, sehingga bisa mendukung program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.
Potensi Besar

Pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengemukakan, sebagai negara  dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi  yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi  syariah.

Dia menunjuk contoh, pada sektor industri keuangan syariah, aset  perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp435  triliun atau sekitar 5,8% dari total aset Perbankan Indonesia.

Begitu juga dengan pasar modal syariah, menurut Presiden, angkanya  terus membaik. Dia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk  international sovereign sukuk, pangsa pasar sukuk telah mencapai 19%  dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.

&amp;ldquo;Selain itu, total aset industri keuangan non bank syariah juga naik 2  kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini,&amp;rdquo; ungkap Presiden seraya  menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam  pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dan  dana wakaf, serta dana infak dan sedekah.
Kepala Negara juga mengemukakan, dalam ekonomi syariah banyak potensi   yang bisa dikembangkan dan harus segera digarap mulai dari bidang   industri fashion, busana-busana muslim, industri makanan halal, industri   farmasi dan juga sektor pariwisata.

&amp;ldquo;Kita memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia.   Indonesia masuk 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, dan   juga kosmetik halal terbesar di dunia. Indonesia adalah pasar terbesar   kelima di dunia untuk konsumsi busana muslim,&amp;rdquo; tegas Kepala Negara.

Sementara dalam ekonomi pariwisata, menurut Presien, Indonesia juga   menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari   negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang  potensinya  masih sangat menjanjikan.

&amp;ldquo;Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai USD169 miliar atau   11,8% dari pengeluaran konsumsi wisata global,&amp;rdquo; ujar Presiden Jokowi.

Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah itu dihadiri oleh Wakil   Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko   Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet   Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Bank   Indonesia Agus Martowardjojo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan   Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala   Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,   Menristekdikti M. Nasir,  Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Ketua LPS Halim   Alamsyah, Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Anggito Abimanyu,   dan Ketua MUI Ma&amp;rsquo;ruf Amin</content:encoded></item></channel></rss>
