Berdasarkan data tahun 2014, indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36%.https://economy.okezone.com/read/2018/02/14/320/1859348/inklusi-keuangan-indonesia-terus-dipacu-hingga-75idhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/14/320/1859348/inklusi-keuangan-indonesia-terus-dipacu-hingga-75https://economy.okezone.com/read/2018/02/14/320/1859348/inklusi-keuangan-indonesia-terus-dipacu-hingga-75Rabu 14 Februari 2018 11:20 WIBKoran SINDOFoto: Koran SINDOhttps://img.okezone.com/content/2018/02/14/320/1859348/inklusi-keuangan-indonesia-terus-dipacu-hingga-75-6ZNRBCDtzJ.jpgJAKARTA – Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga mencapai 75% pada tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2014, indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan. ”Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujarnya di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Menko Darmin menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/ United Nations Secretary Generalís Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda. Baca Juga: Jokowi Ingin Semua Masyarakat Bisa Akses Perbankan Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang. Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya pada tahun 2016, Ratu Maxima juga datang ke Indonesia. Darmin menuturkan, dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI, yaitu (1) Pendidikan Keuangan, (2) Hak Kepemilikan Warga Negara, (3) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, (4) Jasa Keuangan di Sektor Pemerintahan, (5) Perlindungan Konsumen, (6) Peraturan, (7) Infrastruktur. Baca Juga: Menko Darmin hingga Agus Marto Susun Strategi Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia Darmin mengatakan, dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. ”Tahun 2018 targetnya naik jadi 7 juta dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Pada tahun 2020, kita berharap semua tanah sudah disertifikasi,” katanya.Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir mengatakan, program lain yang dilakukan mendorong keuangan inklusif adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjangkau 6 juta keluarga termiskin pada akhir 2017. ”Di masa lalu, penerima bantuan menerima uang tunai. Kini mereka menerima transfer uang di rekening bank yang mereka buka tahun lalu. Bantuan pangan nontunai juga telah diterima 1,2 juta keluarga,” ujarnya. Baca Juga: Proyek Palapa Ring Dorong Inklusi Keuangan 75% di 2019 Pemerintah juga telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk merangsang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah membiayai 4,3 juta UKM pada tahun 2016 dan 4,1 juta pada tahun 2017 melalui layanan keuangan tanpa kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan, dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir tahun 2017. Selain itu, melalui Simpanan Pelajar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menumbuhkan kesadaran sejak dini pada kalangan siswa. ”Sekarang sudah ada sekitar 17 juta rekening Simpanan Pelajar,” ungkapnya. Layanan Keuangan Digital yang diinisiasi Bank Indonesia juga telah menciptakan hampir 200.000 agen dan lebih dari 1,2 juta uang elektronik yang terdaftar. Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian meluncurkan Kartu Tani. ”Kartu ini untuk 4,7 juta petani menerima subsidi untuk pupuk,” tutur Iskandar. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meluncurkan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera untuk memberikan akses bagi perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh kredit. Melalui skema pinjaman kelompok, perusahaan negara memberikan pinjaman kepada 2 juta perempuan yang menggunakan uang tersebut untuk kegiatan dalam menghasilkan pendapatan. Iskandar menambahkan, untuk ke depannya ada beberapa prioritas yang dilakukan pemerintah mempercepat inklusi keuangan. Pertama, pemerintah ingin menggunakan data biometrik untuk mengimplementasikan Electronic Know Your Customer (EKYC). Dinas Kependudukan telah membentuk sistem ID elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data biometrik pelanggan. ”Salah satunya menggunakan KTP elektronik. Kedua, kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang bisa mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah perdesaan,” kata Iskandar. Pada kesempatan berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda yang hadir sebagai United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) untuk pembangunan inklusi keuangan. Dalam pertemuan itu, OJK menjelaskan program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan, termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan, yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. ”Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, kemajuan sejumlah program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan. (oktiani endarwati/kunthi fahmar sandy)JAKARTA – Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga mencapai 75% pada tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2014, indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan. ”Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujarnya di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Menko Darmin menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/ United Nations Secretary Generalís Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda. Baca Juga: Jokowi Ingin Semua Masyarakat Bisa Akses Perbankan Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang. Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya pada tahun 2016, Ratu Maxima juga datang ke Indonesia. Darmin menuturkan, dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI, yaitu (1) Pendidikan Keuangan, (2) Hak Kepemilikan Warga Negara, (3) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, (4) Jasa Keuangan di Sektor Pemerintahan, (5) Perlindungan Konsumen, (6) Peraturan, (7) Infrastruktur. Baca Juga: Menko Darmin hingga Agus Marto Susun Strategi Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia Darmin mengatakan, dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. ”Tahun 2018 targetnya naik jadi 7 juta dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Pada tahun 2020, kita berharap semua tanah sudah disertifikasi,” katanya.Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir mengatakan, program lain yang dilakukan mendorong keuangan inklusif adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjangkau 6 juta keluarga termiskin pada akhir 2017. ”Di masa lalu, penerima bantuan menerima uang tunai. Kini mereka menerima transfer uang di rekening bank yang mereka buka tahun lalu. Bantuan pangan nontunai juga telah diterima 1,2 juta keluarga,” ujarnya. Baca Juga: Proyek Palapa Ring Dorong Inklusi Keuangan 75% di 2019 Pemerintah juga telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk merangsang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah membiayai 4,3 juta UKM pada tahun 2016 dan 4,1 juta pada tahun 2017 melalui layanan keuangan tanpa kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan, dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir tahun 2017. Selain itu, melalui Simpanan Pelajar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menumbuhkan kesadaran sejak dini pada kalangan siswa. ”Sekarang sudah ada sekitar 17 juta rekening Simpanan Pelajar,” ungkapnya. Layanan Keuangan Digital yang diinisiasi Bank Indonesia juga telah menciptakan hampir 200.000 agen dan lebih dari 1,2 juta uang elektronik yang terdaftar. Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian meluncurkan Kartu Tani. ”Kartu ini untuk 4,7 juta petani menerima subsidi untuk pupuk,” tutur Iskandar. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meluncurkan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera untuk memberikan akses bagi perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh kredit. Melalui skema pinjaman kelompok, perusahaan negara memberikan pinjaman kepada 2 juta perempuan yang menggunakan uang tersebut untuk kegiatan dalam menghasilkan pendapatan. Iskandar menambahkan, untuk ke depannya ada beberapa prioritas yang dilakukan pemerintah mempercepat inklusi keuangan. Pertama, pemerintah ingin menggunakan data biometrik untuk mengimplementasikan Electronic Know Your Customer (EKYC). Dinas Kependudukan telah membentuk sistem ID elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data biometrik pelanggan. ”Salah satunya menggunakan KTP elektronik. Kedua, kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang bisa mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah perdesaan,” kata Iskandar. Pada kesempatan berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda yang hadir sebagai United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) untuk pembangunan inklusi keuangan. Dalam pertemuan itu, OJK menjelaskan program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan, termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan, yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. ”Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, kemajuan sejumlah program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan. (oktiani endarwati/kunthi fahmar sandy)