Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai tidak perlu ada impor telepon selular (ponsel) ilegal.https://economy.okezone.com/read/2018/02/15/320/1860242/bea-masuk-sudah-0-menperin-sayangkan-masih-ada-ponsel-ilegalidhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/15/320/1860242/bea-masuk-sudah-0-menperin-sayangkan-masih-ada-ponsel-ilegalhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/15/320/1860242/bea-masuk-sudah-0-menperin-sayangkan-masih-ada-ponsel-ilegalKamis 15 Februari 2018 19:04 WIBFeby NovaliusIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/02/15/320/1860242/bea-masuk-sudah-0-menperin-sayangkan-masih-ada-ponsel-ilegal-c2W56kHUAf.jpgJAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai tidak perlu ada impor telepon selular (ponsel) ilegal. Pasalnya, semua industri ponsel yang ada di dalam negeri sudah didukung dengan bea masuk 0%. "Ada 70 industri, ada 22 merek ponsel global dan nasional, dan ini tentu nilai tambah bagus dan industri tidak terprotect karena bea masuk 0%," tuturnya, di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2/2018). Oleh karena itu, kata Airlangga, sebaiknya masuk menjadi industri ponsel dalam negeri. Apalagi, market atau pasar di sini besar, sehingga tidak ada alasan untuk impor ilegal. "Karena impor ilegal itu opportunity-nya sudah terwakili di sini, tidak ada merek yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hilirisasinya sudah terbentuk," tuturnya. Dia melanjutkan, pada 2017 Indonesia impor ponsel 60 juta unit dan hanya memproduksi 5,7 juta. Pada 2017 jumlah ponsel impor menurun, di mana produksi sudah 60,5 juta unit. "Impornya itu hanya 11,4 juta. Ini terdiri dari 11 merek dalam negeri dan 11 merek luar negeri. Jumlah market share terbesar adalah merek lokal," ujarnya.JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai tidak perlu ada impor telepon selular (ponsel) ilegal. Pasalnya, semua industri ponsel yang ada di dalam negeri sudah didukung dengan bea masuk 0%. "Ada 70 industri, ada 22 merek ponsel global dan nasional, dan ini tentu nilai tambah bagus dan industri tidak terprotect karena bea masuk 0%," tuturnya, di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2/2018). Oleh karena itu, kata Airlangga, sebaiknya masuk menjadi industri ponsel dalam negeri. Apalagi, market atau pasar di sini besar, sehingga tidak ada alasan untuk impor ilegal. "Karena impor ilegal itu opportunity-nya sudah terwakili di sini, tidak ada merek yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hilirisasinya sudah terbentuk," tuturnya. Dia melanjutkan, pada 2017 Indonesia impor ponsel 60 juta unit dan hanya memproduksi 5,7 juta. Pada 2017 jumlah ponsel impor menurun, di mana produksi sudah 60,5 juta unit. "Impornya itu hanya 11,4 juta. Ini terdiri dari 11 merek dalam negeri dan 11 merek luar negeri. Jumlah market share terbesar adalah merek lokal," ujarnya.