Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini terus memberikan perhatian lebih kepada dunia bisnis di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2018/02/16/320/1860508/guyonan-dan-wejangan-ala-jokowi-soal-ekspor-hingga-pertumbuhan-ekonomiidhttps://economy.okezone.com/read/2018/02/16/320/1860508/guyonan-dan-wejangan-ala-jokowi-soal-ekspor-hingga-pertumbuhan-ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2018/02/16/320/1860508/guyonan-dan-wejangan-ala-jokowi-soal-ekspor-hingga-pertumbuhan-ekonomiJum'at 16 Februari 2018 19:20 WIBKeduari Rahmatana KholiqaIlustrasi: (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2018/02/16/320/1860508/guyonan-dan-wejangan-ala-jokowi-soal-ekspor-hingga-pertumbuhan-ekonomi-N9JiPTpUmA.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini terus memberikan perhatian lebih kepada dunia bisnis di Indonesia. Mulai dari candaan hingga wejangan-wejangan untuk tidak memandang Indonesia sebelah mata. Selain itu, Jokowi juga tidak henti-hentinya menyoroti kinerja ekspor Indonesia karena masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu, inilah sederet fakta tentang guyonan dan sentilan ala Jokowi bagi dunia bisnis di Indonesia, seperti dirangkum Okezone, Jumat (16/2/2018): 1. Jokowi: Kalau Tidak Ada yang Menarik Masuk, Malas Juga Mereka Indonesia akhirnya diberikan rekomendasi untuk masuk dalam negara layak investasi alias investment grade. Tetapi, itu tidak memberikan banyak dampak bagi Indonesia, bahkan tercatat pada 2016 Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia minus 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Jokowi mengatakan, dengan masuknya Indonesia ke tingkat investment grade sudah membuktikan ada kepercayaan besar dari para investor. "Tinggal bagaimana menarik mereka, kalau tidak ada yang menarik-menarik masuk ya malas juga mereka," kata Jokowi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018). Meskipun Ease of Doing Business mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya mengurus izin masih sulit. "Meskipun ease of doing bisnis melonjak. Izin sudah dipotong 259 jadi 58, itu pun masih ruwet. Karena kelihatannya izinnya 58, tapi syarat-syaratnya itu sendiri bisa jadi izin, bisa jadi duit itu, belum rekomedasi juga," katanya. Jokowi menjelaskan syarat untuk mendirikan bisnis tersebut memang 58 izin, namun ada saat di mana izin tersebut membutuhkan 10 syarat, atau pun satu izin membutuhkan lima rekomendasi. "Ya harus ngurus lima lagi. Yang kayak gini jangan diteruskan, enggak mau saya. Ada-ada saja, izinnya 58 tapi rekomendasi 10 ya sama saja," tukasnya. 2. Indonesia Lebih Monoton, Tidak Lakukan Terobosan Presiden Jokowi terus menyoroti kinerja ekspor Indonesia yang masih belum mencerminkan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sesungguhnya. Pasalnya, ekspor Indonesia masih keok dibandingkan negara-negara sekelas Filipina. "Masa Indonesia kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipin, apa yang keliru? Karena kita monoton, tidak pernah melakukan terobosan," kata dia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018). Menurut Jokowi, hal ini tidak terlepas dari masih fokusnya Indonesia menggarap pasar-pasar besar, padahal banyak pasar-pasar non-tradisional yang memiliki potensi tinggi. Sayangnya, ekspor ke negara-negara tersebut tidak dimaksimalkan oleh Indonesia. Kunci Meningkatkan Ekonomi Indonesia, Investasi dan Peningkatan Ekspor Presiden Jokowi mengatakan bahwa APBN meningkat tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan peningkatan ekspor merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN. Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017 mencapai USD145 miliar masih kalah dengan Thailand yang mencapai USD231 miliar, Malaysia USD184 miliar dan Vietnam yang mencapai USD160 miliar. Sementara itu, Jokowi juga mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Dalam pembukaan rapat kerja Kemendag ini beberapa menteri dan kepala lembaga hadir, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko. 3. Perbaikan dan penyederhanaan sistem Penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo ada dua, yaitu terkait sistem dan perizinan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya penyederhanaan sistem inklusi keuangan. "Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/2/2018). "Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima. Presiden Jokowi menambahkan, dia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. 4. Wejangan Ala Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi momentum pertumbuhan ekonomi yang trennya semakin meningkat. Dari 5,06% di triwulan ketiga 2017, tumbuh menjadi 5,19% di triwulan keempat 2017. Tak lupa, dia juga ingin pertumbuhan ekonomi terus berlanjut ke 2018. Salah satu wejangan yang diberikan Jokowi tentang peningkatan ekspor yaitu bahwa ekpsor memiliki kontribusi 20,37% dari PDB (Product Domestic Brutto), seharusnya bisa ditingkatkan lagi dengan langkah-langkah terobosan, mulai dari percepatan penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi para eksportir dalam negeri, dan juga harus mulai melibatkan para pelaku usaha dan BUMN untuk menggarap pasar-pasar ekspor non tradisional. Untuk itu, menurut Presiden, dirinya telah memerintahkan di Kementerian Luar Negeri untuk pameran di negara-negara non tradisional ini di mulai tahun depan. 5. Sedikit Malu, Jokowi Minta Lain Kali Pilih Tempat Strategis Presiden Jokowi menyatakan kekesalannya, lantaran setiap pameran perdagangan jarang mendapat tempat strategis. Alih-alih menjual produk Indonesia di pameran perdagangan, seringkali produk asal Indonesia hanya menjadi penggembira di pameran perdagangan negara lain. Jokowi berpesan agar stan pameran Indonesia menjadi sorotan utama para investor yang hadir. Pasalnya, dalam beberapa pameran terakhir stand yang didapat Indonesia hanya stand buangan dengan lokasi yang tidak strategis. "Saya dapat laporan dari dubes Uni Emirate Arab, kita hanya ikut dua stand, malu kita. Kita itu negara besar, harusnya ikut 50 stand atau 60 stand. Pameran hanya dua stand, dekat toilet lagi, saya minta Stop, itu hanya cari proyek namanya," tambah dia. "Kalau ada pameran segera booking di depan gerbang, yang besar. Produknya juga disesuaikan, misalnya produknya apa yang di Bangladesh, produknya jangan yang tinggi, yang menengah saja, sesuaikan dengan pasar," tukas dia.JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini terus memberikan perhatian lebih kepada dunia bisnis di Indonesia. Mulai dari candaan hingga wejangan-wejangan untuk tidak memandang Indonesia sebelah mata. Selain itu, Jokowi juga tidak henti-hentinya menyoroti kinerja ekspor Indonesia karena masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu, inilah sederet fakta tentang guyonan dan sentilan ala Jokowi bagi dunia bisnis di Indonesia, seperti dirangkum Okezone, Jumat (16/2/2018): 1. Jokowi: Kalau Tidak Ada yang Menarik Masuk, Malas Juga Mereka Indonesia akhirnya diberikan rekomendasi untuk masuk dalam negara layak investasi alias investment grade. Tetapi, itu tidak memberikan banyak dampak bagi Indonesia, bahkan tercatat pada 2016 Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia minus 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Jokowi mengatakan, dengan masuknya Indonesia ke tingkat investment grade sudah membuktikan ada kepercayaan besar dari para investor. "Tinggal bagaimana menarik mereka, kalau tidak ada yang menarik-menarik masuk ya malas juga mereka," kata Jokowi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018). Meskipun Ease of Doing Business mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya mengurus izin masih sulit. "Meskipun ease of doing bisnis melonjak. Izin sudah dipotong 259 jadi 58, itu pun masih ruwet. Karena kelihatannya izinnya 58, tapi syarat-syaratnya itu sendiri bisa jadi izin, bisa jadi duit itu, belum rekomedasi juga," katanya. Jokowi menjelaskan syarat untuk mendirikan bisnis tersebut memang 58 izin, namun ada saat di mana izin tersebut membutuhkan 10 syarat, atau pun satu izin membutuhkan lima rekomendasi. "Ya harus ngurus lima lagi. Yang kayak gini jangan diteruskan, enggak mau saya. Ada-ada saja, izinnya 58 tapi rekomendasi 10 ya sama saja," tukasnya. 2. Indonesia Lebih Monoton, Tidak Lakukan Terobosan Presiden Jokowi terus menyoroti kinerja ekspor Indonesia yang masih belum mencerminkan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sesungguhnya. Pasalnya, ekspor Indonesia masih keok dibandingkan negara-negara sekelas Filipina. "Masa Indonesia kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipin, apa yang keliru? Karena kita monoton, tidak pernah melakukan terobosan," kata dia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018). Menurut Jokowi, hal ini tidak terlepas dari masih fokusnya Indonesia menggarap pasar-pasar besar, padahal banyak pasar-pasar non-tradisional yang memiliki potensi tinggi. Sayangnya, ekspor ke negara-negara tersebut tidak dimaksimalkan oleh Indonesia. Kunci Meningkatkan Ekonomi Indonesia, Investasi dan Peningkatan Ekspor Presiden Jokowi mengatakan bahwa APBN meningkat tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan peningkatan ekspor merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN. Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017 mencapai USD145 miliar masih kalah dengan Thailand yang mencapai USD231 miliar, Malaysia USD184 miliar dan Vietnam yang mencapai USD160 miliar. Sementara itu, Jokowi juga mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Dalam pembukaan rapat kerja Kemendag ini beberapa menteri dan kepala lembaga hadir, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko. 3. Perbaikan dan penyederhanaan sistem Penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo ada dua, yaitu terkait sistem dan perizinan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya penyederhanaan sistem inklusi keuangan. "Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/2/2018). "Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima. Presiden Jokowi menambahkan, dia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. 4. Wejangan Ala Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi momentum pertumbuhan ekonomi yang trennya semakin meningkat. Dari 5,06% di triwulan ketiga 2017, tumbuh menjadi 5,19% di triwulan keempat 2017. Tak lupa, dia juga ingin pertumbuhan ekonomi terus berlanjut ke 2018. Salah satu wejangan yang diberikan Jokowi tentang peningkatan ekspor yaitu bahwa ekpsor memiliki kontribusi 20,37% dari PDB (Product Domestic Brutto), seharusnya bisa ditingkatkan lagi dengan langkah-langkah terobosan, mulai dari percepatan penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi para eksportir dalam negeri, dan juga harus mulai melibatkan para pelaku usaha dan BUMN untuk menggarap pasar-pasar ekspor non tradisional. Untuk itu, menurut Presiden, dirinya telah memerintahkan di Kementerian Luar Negeri untuk pameran di negara-negara non tradisional ini di mulai tahun depan. 5. Sedikit Malu, Jokowi Minta Lain Kali Pilih Tempat Strategis Presiden Jokowi menyatakan kekesalannya, lantaran setiap pameran perdagangan jarang mendapat tempat strategis. Alih-alih menjual produk Indonesia di pameran perdagangan, seringkali produk asal Indonesia hanya menjadi penggembira di pameran perdagangan negara lain. Jokowi berpesan agar stan pameran Indonesia menjadi sorotan utama para investor yang hadir. Pasalnya, dalam beberapa pameran terakhir stand yang didapat Indonesia hanya stand buangan dengan lokasi yang tidak strategis. "Saya dapat laporan dari dubes Uni Emirate Arab, kita hanya ikut dua stand, malu kita. Kita itu negara besar, harusnya ikut 50 stand atau 60 stand. Pameran hanya dua stand, dekat toilet lagi, saya minta Stop, itu hanya cari proyek namanya," tambah dia. "Kalau ada pameran segera booking di depan gerbang, yang besar. Produknya juga disesuaikan, misalnya produknya apa yang di Bangladesh, produknya jangan yang tinggi, yang menengah saja, sesuaikan dengan pasar," tukas dia.