Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) menegaskan OJK perlu mengenali lebih dekat, membedakan, dan mengawasi kegiatan Fintech.https://economy.okezone.com/read/2018/03/07/320/1868977/fintech-bunga-tinggi-dan-rentenir-digitalidhttps://economy.okezone.com/read/2018/03/07/320/1868977/fintech-bunga-tinggi-dan-rentenir-digitalhttps://economy.okezone.com/read/2018/03/07/320/1868977/fintech-bunga-tinggi-dan-rentenir-digitalRabu 07 Maret 2018 08:26 WIBKoran SINDOIlustrasi Fintech (Foto: Betanews)https://img.okezone.com/content/2018/03/07/320/1868977/fintech-bunga-tinggi-dan-rentenir-digital-NmE7Kr17Yr.jpgJAKARTA – Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengenali lebih dekat, membedakan, dan mengawasi kegiatan financial technology (Fintech), khususnya yang bergerak di usaha peer to peer lending (P2P) secara proporsional. Aftech juga mendorong OJK mengenali perbedaan antara penyedia layanan peer to peer lending yang beroperasi murni didasari semangat inklusi keuangan untuk merengkuh mereka yang underbanked serta profesi nonformal dengan penyedia layanan memb erlakukan pay-day loan atau mengenakan bunga harian kepada nasabah.   Wakil Ketua Umum Aftech sekaligus CEO lnvestree Adrian Gunadi mengatakan, kegiatan pinjam meminjam dalam teknologi finansial (fintech) tidak bisa disamaratakan dengan kegiatan rentenir. ”P2P lending yang sejati tidak beroperasi seperti pemberi pay-day loan. Sangat berbahaya bila OJK menyamakan semua model bisnis fintech sebagai rentenir,” ujar dia di Jakarta, kemarin.  Baca juga: Perusahaan Fintech Jangan Sampai Jadi Rentenir Digital Hal ini terutama ditujukan Aftech untuk menanggapi pernyataan Ketua OJK Wimboh Santoso yang juga menyamakan fintech dengan rentenir. Selain itu, Wimboh juga menyebutkan, fintech hanya penyedia platform yang menghubungkan antara pemodal dan peminjam. Oleh karenanya, tidak diperkenankan menggunakan logo OJK sebagai bentuk validasi kegiatannya. Fintech sebagai penyedia layanan keuangan dirujuk oleh Aftech sebagai usaha yang tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kerja sama seperti lembaga keuangan formal atau institusi incumbent lainnya yang telah beroperasi lebih dulu Fintech bahkan juga diminta untuk bisa memenuhi standar setara lSO27001 seperti yang harus dipenuhi pelaku usaha keuangan lainnya. Adrian menuturkan, terdapat banyak fitur yang sebenarnya dapat ditelaah OJK untuk menentukan kesungguhan operasi dan kinerja sebuah usaha P2P lending, seperti tata kelola usaha yang baik, mencakup transparansi transaksi, pelaporan dengan melibatkan auditor indepen den, serta manajemen risiko yang tertata rapi untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha, terutama untuk menekan angka non-performing loan.   Baca juga: Baru 36 Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK Hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan OJK dalam menilai penyedia P2P lending yang berkualitas. Bahkan, fitur-fitur tersebut juga perlu ditekankan dan terus diawasi OJK. Terlebih penyedia layanan P2P lending dapat dan perlu dilindungi oleh asuransi penjaminan. ”Hal semacam ini yang dapat didorong OJK, alih-alih melarang pemanfaatan identitas OJK dan menyatakan tidak akan bertanggungjawab atas kegiatan fintech P2P lending dan risiko yang mungkin menimpa nasabah atau konsumen,” katanya. Ketua Kelompok Kerja P2P Lending Aftech sekaligus CEO Modalku, Reynold Vthjaya menambahkan, fintech lahir didorong kebutuhan untuk mengisi gap pembiayaan UMKM yang tinggi di Indonesia. Meski telah diakselerasi dengan baik, belum bisa sepenuhnya dicapai oleh lembaga keuangan lain selama ini karena usia usaha yang masih muda, minimnya data, dan ketiadaan agunan. Karena itu, dengan adanya fintech, UMKM di Indonesia diharapkan bisa berkembang menjadi bankable sehingga fintech dan layanan jasa keuangan incumbent bersifat saling mendukung dan melengkapi. OJK sendiri, kata Reynold, kerap menegaskan adanya gap pembiayaan sebesar Rp988 triliun yang belum mampu dipe nuhi perbankan saat ini. Fintech memiliki potensi sangat besar untuk membantu mewujudkan inklusi keuangan sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan prioritas agenda nasional, yaitu membuka akses layanan keuangan kepada sedikitnya 75% penduduk Indo nesia yang belum bankable. Pengamat IT, Heru Sutadi me nilai, perlunya melihat perspektif berbeda dari kegiatan keuangan yang selama ini terjadi. Menurut dia, P2P lending sebenarnya proses yang biasa terjadi di perbankan, hanya dengan per kembangan terkini prosesnya menjadi lebih cepat. ”Sepanjang itu transparan dan peminjam suka atau setuju kenapa tidak. Bahkan yang meminjamkan kan sebenarnya juga be risi ko uangnya tidak dikembalikan,” ujarnya. Dia mengatakan, kalau memang OJK tidak ingin dilibatkan, sebaiknya dihapus saja perizinan dan pengaturan yang ada. ”Teknis memang, seperti middle man saja, menghubungkan peminjam dan investor,” ujarnya. Dia pun menyebutkan, OJK perlu berhati-hati dalam menanggapi keuangan model baru dan berpikir out of the box sesuai dengan zaman sekarang. (Kunthi Fahmar Sandy) JAKARTA – Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengenali lebih dekat, membedakan, dan mengawasi kegiatan financial technology (Fintech), khususnya yang bergerak di usaha peer to peer lending (P2P) secara proporsional. Aftech juga mendorong OJK mengenali perbedaan antara penyedia layanan peer to peer lending yang beroperasi murni didasari semangat inklusi keuangan untuk merengkuh mereka yang underbanked serta profesi nonformal dengan penyedia layanan memb erlakukan pay-day loan atau mengenakan bunga harian kepada nasabah.   Wakil Ketua Umum Aftech sekaligus CEO lnvestree Adrian Gunadi mengatakan, kegiatan pinjam meminjam dalam teknologi finansial (fintech) tidak bisa disamaratakan dengan kegiatan rentenir. ”P2P lending yang sejati tidak beroperasi seperti pemberi pay-day loan. Sangat berbahaya bila OJK menyamakan semua model bisnis fintech sebagai rentenir,” ujar dia di Jakarta, kemarin.  Baca juga: Perusahaan Fintech Jangan Sampai Jadi Rentenir Digital Hal ini terutama ditujukan Aftech untuk menanggapi pernyataan Ketua OJK Wimboh Santoso yang juga menyamakan fintech dengan rentenir. Selain itu, Wimboh juga menyebutkan, fintech hanya penyedia platform yang menghubungkan antara pemodal dan peminjam. Oleh karenanya, tidak diperkenankan menggunakan logo OJK sebagai bentuk validasi kegiatannya. Fintech sebagai penyedia layanan keuangan dirujuk oleh Aftech sebagai usaha yang tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kerja sama seperti lembaga keuangan formal atau institusi incumbent lainnya yang telah beroperasi lebih dulu Fintech bahkan juga diminta untuk bisa memenuhi standar setara lSO27001 seperti yang harus dipenuhi pelaku usaha keuangan lainnya. Adrian menuturkan, terdapat banyak fitur yang sebenarnya dapat ditelaah OJK untuk menentukan kesungguhan operasi dan kinerja sebuah usaha P2P lending, seperti tata kelola usaha yang baik, mencakup transparansi transaksi, pelaporan dengan melibatkan auditor indepen den, serta manajemen risiko yang tertata rapi untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha, terutama untuk menekan angka non-performing loan.   Baca juga: Baru 36 Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK Hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan OJK dalam menilai penyedia P2P lending yang berkualitas. Bahkan, fitur-fitur tersebut juga perlu ditekankan dan terus diawasi OJK. Terlebih penyedia layanan P2P lending dapat dan perlu dilindungi oleh asuransi penjaminan. ”Hal semacam ini yang dapat didorong OJK, alih-alih melarang pemanfaatan identitas OJK dan menyatakan tidak akan bertanggungjawab atas kegiatan fintech P2P lending dan risiko yang mungkin menimpa nasabah atau konsumen,” katanya. Ketua Kelompok Kerja P2P Lending Aftech sekaligus CEO Modalku, Reynold Vthjaya menambahkan, fintech lahir didorong kebutuhan untuk mengisi gap pembiayaan UMKM yang tinggi di Indonesia. Meski telah diakselerasi dengan baik, belum bisa sepenuhnya dicapai oleh lembaga keuangan lain selama ini karena usia usaha yang masih muda, minimnya data, dan ketiadaan agunan. Karena itu, dengan adanya fintech, UMKM di Indonesia diharapkan bisa berkembang menjadi bankable sehingga fintech dan layanan jasa keuangan incumbent bersifat saling mendukung dan melengkapi. OJK sendiri, kata Reynold, kerap menegaskan adanya gap pembiayaan sebesar Rp988 triliun yang belum mampu dipe nuhi perbankan saat ini. Fintech memiliki potensi sangat besar untuk membantu mewujudkan inklusi keuangan sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan prioritas agenda nasional, yaitu membuka akses layanan keuangan kepada sedikitnya 75% penduduk Indo nesia yang belum bankable. Pengamat IT, Heru Sutadi me nilai, perlunya melihat perspektif berbeda dari kegiatan keuangan yang selama ini terjadi. Menurut dia, P2P lending sebenarnya proses yang biasa terjadi di perbankan, hanya dengan per kembangan terkini prosesnya menjadi lebih cepat. ”Sepanjang itu transparan dan peminjam suka atau setuju kenapa tidak. Bahkan yang meminjamkan kan sebenarnya juga be risi ko uangnya tidak dikembalikan,” ujarnya. Dia mengatakan, kalau memang OJK tidak ingin dilibatkan, sebaiknya dihapus saja perizinan dan pengaturan yang ada. ”Teknis memang, seperti middle man saja, menghubungkan peminjam dan investor,” ujarnya. Dia pun menyebutkan, OJK perlu berhati-hati dalam menanggapi keuangan model baru dan berpikir out of the box sesuai dengan zaman sekarang. (Kunthi Fahmar Sandy)