Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan kewajiban pajak.https://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1870986/demam-wajib-lapor-spt-berikut-fakta-di-baliknyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1870986/demam-wajib-lapor-spt-berikut-fakta-di-baliknyahttps://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1870986/demam-wajib-lapor-spt-berikut-fakta-di-baliknyaMinggu 11 Maret 2018 13:22 WIBKeduari Rahmatana KholiqaIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2018/03/11/320/1870986/demam-wajib-lapor-spt-berikut-fakta-di-baliknya-i4Cx8RRSa8.jpgJAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Hal itu ditandai dengan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 243 tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi PMK nomor 9 tahun 2018.Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada sekitar 12 poin yang diubah dari PMK lama ke PMK yang baru. Salah satunya menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil.Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), berikut seperti dirangkum Okezone Finance, Minggu (11/3/2018).1. Tidak Wajib Lapor Bagi yang Berpenghasilan Dibawah PTKPDengan penghapusan PPh Pasal 21, artinya seluruh karyawannya yang penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tidak perlu lapor SPT."Karena untuk SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember terdapat Lampiran 1721-I yang berisi informasi pembayaran gaji dan lain-lain yang merupakan objek PPh Pasal 21 selama setahun," ungkap Hestu Yoga kepada Okezone, Jumat, 16 Februari 2018."Hal tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Pajak untuk terus membuat pelayanan pajak menjadi semakin efisien bagi WP," jelas dia.Hestu Yoga kembali menekankan bahwa SPT PPh Pasal 21 itu adalah kewajiban pajak yang dilaporkan oleh WP Badan (Perusahaan) yang memotong PPh Pasal 21 dari gaji atau penghasilan karyawannya. Sedangkan untuk WP Orang Pribadi tetap harus memberikan laporan SPT nya.2. Mudahnya Lapor SPTPresiden Joko Widodo telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 dan memuji kemudahan pelaporan yang dilakukan."Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana saja, kapan saja. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bisa semuanya," kata Presiden usai menyerahkan SPT PPh secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.Kepala Negara melaporkan SPT tahunan melalui "e-Filling" serta langsung mendapatkan bukti penerimaan secara digital.Sistem digital itu, ujar Presiden, memberi kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.3. Batas Laprkan SPT Sampai 31 Maret 2018Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan."Ayo segera laporkan SPT Tahunan Pajak. Ditunggu sampai 31 Maret 2018," demikian Presiden dalam keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarta.4. Hingga Bikin Tim Khusus SPTDirekorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan membuat satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan Surat Pembertahuan (SPT) Tahunan tahun ini. Karena dari tahun sebelumnya setiap akhir masa pelaporan SPT pasti wajib pajak (WP) akan berlomba-lomba melaporkan kewajiban perpajakannya.Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan usai melakukan penandatanganan bersama lkatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak untuk membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan."SPT kan orang pribadi jatuh tempo 31 Maret, kami di kantor pusat dan di kantor wilayah sudah membentuk satgas untuk menyiapkan diri mengantisipasi masa sibuk," ungkap Robert di Pejaten, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.5. Sudah 2 Juta Pelapor dari 18 Juta WPDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, selama dua hari terakhir WP yang sudah melaporkan SPT mencapai 2 juta pelapor dari 18 juta WP yang wajib melaporkan SPT di tanggal 28 Feruari 2018."Kira-kira sudah 2 juta sampai hari ini. Sebagian besar e-filling," ujar Hestu.Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Senin 26 Februari 2018 telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik atau e-filling di Istana Merdeka, Jakarta.6. Cara Pelaporan SPTPenyampaian pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT Tahunan juga dapat disampaikan dengan cara mengirimkan lewat jasa pos/ekspedisi, lapor online melalui websitehttps://djponline.pajak.go.idatau melalui Aplication Service Provider(ASP).Jika penyampaian SPT Tahunan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), wajib pajak (WP) dapat melaporkan SPT Tahunan ke seluruh KPP terdekat sampai dengan tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan. WP hanya perlu membawa formulir SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian formulir tersebut diserahkan secara langsung ke petugas pajak pada KPP. WP akan mendapatkan tanda terima pelaporan SPT Tahunan yang telah dilaporkan tersebut. Bukti pelaporan SPT Tahunan disimpan jika suatu waktu dibutuhkan.Selanjutnya, dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, WP menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi bertuliskan nama WP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tahun pajak, status SPT Tahunan (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-…), nomor telepon, pernyataan, dan tanda tangan WP. Selanjutnya berkas SPT Tahunan tersebut dikirimkan ke alamat KPP sesuai tempat Anda terdaftar.Satu Surat Tercatat (Bukti Pengiriman atau Tanda Terima berkas) hanya berlaku untuk satu SPT. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT yang dilaporkan telah lengkap. Simpan bukti pengiriman, jangan sampai hilang.7. Meningkat Jadi 3,2 Juta SPT Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 5 Maret 2018 mencapai 3,2 juta SPT."Sekitar 3,2 juta SPT sudah masuk di mana penyampaian secara elektronik mencapai 72% dan 28% secara manual," kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat diskusi dengan awak media di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018).Jumlah penyampaian SPT tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2017 lalu yaitu naik 51%.8. Progres Pelaporan SPTDari 72% penyampaian SPT secara elektronik, 70% melalui e-filing, sedangkan dua% melalui e-SPT. E-filing dapat dilakukan di mana saja asal terhubung dengan koneksi internet. Sedangkan e-SPT dilakukan dengan menyerahkan 'softcopy' SPT langsung ke kantor pajak.Dirjen Pajak Robert Pakpahan menuturkan, pihaknya berupaya agar pelaksanaan pelaporan SPT dapat berjalan dengan baik dan ia mengimbau masyarakat supaya sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT sehingga tidak terjadi 'jammed' atau sesaknya SPT yang masuk jelang tenggat waktu 31 Maret 2018 untuk WP Pribadi dan 30 April 2018 untuk WP Badan.9. Yang Tidak Taat Pajak Jangan DilayaniMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, bagi semua pemangku kepentingan sektor energi yang tidak taat membayar pajak jangan minta dilayani."Membayar pajak dengan mengisi SPT itu merupakan sebuah kewajiban, jadi yang namanya kewajiban ya harus dilaksanakan, bukan hanya pegawai di lingkungan Kementerian ESDM saja, tapi juga semua stakeholder energi dan sumber daya mineral. Itu harus, wajib untuk mengisi SPT, dan jika mereka tidak mengisi pajak dengan baik dan benar atau tidak mengisi SPT, tidak kita layani," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.Jonan menuturkan, dengan membayar pajak maka telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia karena pajak merupakan modal untuk pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, Jonan mengimbau kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan ESDM untuk melaksanakan kewajibannya sebelum tanggal 31 Maret 2018. (yau)JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Hal itu ditandai dengan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 243 tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi PMK nomor 9 tahun 2018.Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada sekitar 12 poin yang diubah dari PMK lama ke PMK yang baru. Salah satunya menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil.Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), berikut seperti dirangkum Okezone Finance, Minggu (11/3/2018).1. Tidak Wajib Lapor Bagi yang Berpenghasilan Dibawah PTKPDengan penghapusan PPh Pasal 21, artinya seluruh karyawannya yang penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tidak perlu lapor SPT."Karena untuk SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember terdapat Lampiran 1721-I yang berisi informasi pembayaran gaji dan lain-lain yang merupakan objek PPh Pasal 21 selama setahun," ungkap Hestu Yoga kepada Okezone, Jumat, 16 Februari 2018."Hal tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Pajak untuk terus membuat pelayanan pajak menjadi semakin efisien bagi WP," jelas dia.Hestu Yoga kembali menekankan bahwa SPT PPh Pasal 21 itu adalah kewajiban pajak yang dilaporkan oleh WP Badan (Perusahaan) yang memotong PPh Pasal 21 dari gaji atau penghasilan karyawannya. Sedangkan untuk WP Orang Pribadi tetap harus memberikan laporan SPT nya.2. Mudahnya Lapor SPTPresiden Joko Widodo telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 dan memuji kemudahan pelaporan yang dilakukan."Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana saja, kapan saja. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bisa semuanya," kata Presiden usai menyerahkan SPT PPh secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.Kepala Negara melaporkan SPT tahunan melalui "e-Filling" serta langsung mendapatkan bukti penerimaan secara digital.Sistem digital itu, ujar Presiden, memberi kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.3. Batas Laprkan SPT Sampai 31 Maret 2018Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan."Ayo segera laporkan SPT Tahunan Pajak. Ditunggu sampai 31 Maret 2018," demikian Presiden dalam keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarta.4. Hingga Bikin Tim Khusus SPTDirekorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan membuat satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan Surat Pembertahuan (SPT) Tahunan tahun ini. Karena dari tahun sebelumnya setiap akhir masa pelaporan SPT pasti wajib pajak (WP) akan berlomba-lomba melaporkan kewajiban perpajakannya.Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan usai melakukan penandatanganan bersama lkatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak untuk membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan."SPT kan orang pribadi jatuh tempo 31 Maret, kami di kantor pusat dan di kantor wilayah sudah membentuk satgas untuk menyiapkan diri mengantisipasi masa sibuk," ungkap Robert di Pejaten, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.5. Sudah 2 Juta Pelapor dari 18 Juta WPDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, selama dua hari terakhir WP yang sudah melaporkan SPT mencapai 2 juta pelapor dari 18 juta WP yang wajib melaporkan SPT di tanggal 28 Feruari 2018."Kira-kira sudah 2 juta sampai hari ini. Sebagian besar e-filling," ujar Hestu.Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Senin 26 Februari 2018 telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik atau e-filling di Istana Merdeka, Jakarta.6. Cara Pelaporan SPTPenyampaian pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT Tahunan juga dapat disampaikan dengan cara mengirimkan lewat jasa pos/ekspedisi, lapor online melalui websitehttps://djponline.pajak.go.idatau melalui Aplication Service Provider(ASP).Jika penyampaian SPT Tahunan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), wajib pajak (WP) dapat melaporkan SPT Tahunan ke seluruh KPP terdekat sampai dengan tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan. WP hanya perlu membawa formulir SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian formulir tersebut diserahkan secara langsung ke petugas pajak pada KPP. WP akan mendapatkan tanda terima pelaporan SPT Tahunan yang telah dilaporkan tersebut. Bukti pelaporan SPT Tahunan disimpan jika suatu waktu dibutuhkan.Selanjutnya, dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, WP menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi bertuliskan nama WP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tahun pajak, status SPT Tahunan (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-…), nomor telepon, pernyataan, dan tanda tangan WP. Selanjutnya berkas SPT Tahunan tersebut dikirimkan ke alamat KPP sesuai tempat Anda terdaftar.Satu Surat Tercatat (Bukti Pengiriman atau Tanda Terima berkas) hanya berlaku untuk satu SPT. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT yang dilaporkan telah lengkap. Simpan bukti pengiriman, jangan sampai hilang.7. Meningkat Jadi 3,2 Juta SPT Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 5 Maret 2018 mencapai 3,2 juta SPT."Sekitar 3,2 juta SPT sudah masuk di mana penyampaian secara elektronik mencapai 72% dan 28% secara manual," kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat diskusi dengan awak media di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018).Jumlah penyampaian SPT tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2017 lalu yaitu naik 51%.8. Progres Pelaporan SPTDari 72% penyampaian SPT secara elektronik, 70% melalui e-filing, sedangkan dua% melalui e-SPT. E-filing dapat dilakukan di mana saja asal terhubung dengan koneksi internet. Sedangkan e-SPT dilakukan dengan menyerahkan 'softcopy' SPT langsung ke kantor pajak.Dirjen Pajak Robert Pakpahan menuturkan, pihaknya berupaya agar pelaksanaan pelaporan SPT dapat berjalan dengan baik dan ia mengimbau masyarakat supaya sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT sehingga tidak terjadi 'jammed' atau sesaknya SPT yang masuk jelang tenggat waktu 31 Maret 2018 untuk WP Pribadi dan 30 April 2018 untuk WP Badan.9. Yang Tidak Taat Pajak Jangan DilayaniMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, bagi semua pemangku kepentingan sektor energi yang tidak taat membayar pajak jangan minta dilayani."Membayar pajak dengan mengisi SPT itu merupakan sebuah kewajiban, jadi yang namanya kewajiban ya harus dilaksanakan, bukan hanya pegawai di lingkungan Kementerian ESDM saja, tapi juga semua stakeholder energi dan sumber daya mineral. Itu harus, wajib untuk mengisi SPT, dan jika mereka tidak mengisi pajak dengan baik dan benar atau tidak mengisi SPT, tidak kita layani," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.Jonan menuturkan, dengan membayar pajak maka telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia karena pajak merupakan modal untuk pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, Jonan mengimbau kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan ESDM untuk melaksanakan kewajibannya sebelum tanggal 31 Maret 2018. (yau)