BKPM mengonsolidasikan seluruh aparatur penanaman modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.https://economy.okezone.com/read/2018/03/14/320/1872466/investor-diberi-kemudahan-berinvestasiidhttps://economy.okezone.com/read/2018/03/14/320/1872466/investor-diberi-kemudahan-berinvestasihttps://economy.okezone.com/read/2018/03/14/320/1872466/investor-diberi-kemudahan-berinvestasiRabu 14 Maret 2018 10:43 WIBKoran SINDOFoto: Koran Sindohttps://img.okezone.com/content/2018/03/14/320/1872466/investor-diberi-kemudahan-berinvestasi-JZyK1jD5Hb.jpgYOGYAKARTA – Persaingan untuk menarik investasi dari negara-negara lain semakin ketat. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan pro-investasi yang berdampak signifikan serta memberikan wow effect bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  Salah satu langkah aktif dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengonsolidasikan seluruh aparatur penanaman modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.  Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah saat ini sangat concern terhadap masalah penanaman modal.  ”Hampir setiap minggu kita selalu membahas masalah penanaman modal dengan Presiden Joko Widodo. Investasi ini berperan sangat penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujarnya dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta.  Menurut Darmin, pemerintah juga terus berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Baca Juga: Sri Mulyani Pede Insentif Pajak RI Akan Lebih Menggiurkan Dibandingkan Malaysia ”Itulah salah satu alasan pemerintah menginisiasi OSS (online single submission) untuk memberikan kemudahan bagi investor hingga ke daerah,” katanya.  Darmin menambahkan, pemerintah sedang mengkaji skema pemberian insentif investasi yang lebih menarik lagi bagi investor. ”Insentif merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan investor sebelum memutuskan akan berinvestasi di suatu lokasi terutama terkait dengan kalkulasi skala ekonomis suatu proyek investasi,” ujar dia.  Selain itu, Darmin menilai, pemenuhan tata ruang dan standar bangunan menjadi penting untuk dipenuhi oleh calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan, investor perlu kebijakan yang memberikan wow effect sehingga menarik bagi investor.  ”Jadi, seperti Tax Holiday, kalau tidak 100% berarti bukan Tax Holiday tapi Tax Weekend. Kita perlu kebijakan-kebijakan pro-investasi yang nendang,” ujarnya.  Mantan Menteri Perdagangan tersebut menambahkan, rantai produksi semakin terkait antarnegara menjadi global supply chain. Baca Juga: Sri Mulyani Cs Siapkan Aturan Khusus Perpajakan untuk Percepat Investasi ”Negara-negara bergabung dalam kerjasama regional dan internasional, menjadi kesatuan saling komplementer. Memperkuat konektivitas ekonomi berarti meningkatkan daya saing untuk kemajuan bersama,” ujar Lembong.  Dia mengungkapkan, Indonesia harus menjadi satu pasar besar yang terintegrasi, terstandardisasi, dan terkoordinasi. Dengan konektivitas ekonomi yang baik, Indonesia adalah pasar ke-4 terbesar dan ekonomi ke-16 terbesar di dunia.  ”Tanpa konektivitas ekonomi, kita akan menjadi 34 pasar kecil, bahkan 500 lebih pasar berdaya saing lebih rendah. Teknologi informasi dan komunikasi adalah peluang kita untuk meningkatkan koneksi, baik dengan eksternal maupun internal,” katanya.  KP3MN sendiri, menurut Tom, dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi nasional dengan meningkatkan daya saing antardaerah maupun daya saing nasional sehingga bisa lebih baik merealisasikan minat-minat investasi yang muncul. BKPM tahun ini menargetkan total realisasi investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) menembus angka Rp765 triliun.Jumlah ini dipatok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kontribusi terbesarnya diperoleh dari investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik apabila dibandingkan dengan sejumlah negara bisa tumbuh lebih pesat, seperti China (6,8%), India (7,7%), dan Vietnam (6,8%). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah daerah harus dapat mendukung upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi. ”Langkah untuk memperbaiki iklim investasi merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya upaya secara bersama-sama, maka kepastian investasi serta konektivitas yang menjadi tema sentral konsolidasi akan sulit diwujudkan,” ungkapnya.  Tjahjo mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun terakhir melaksanakan amanah Nawacita. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa di atas 5,5%.  Seluruh pemangku kebijakan, baik di pusat dan daerah, harus bahu membahu menghilangkan hambatan iklim investasi. Terutama memotong regulasi yang terlalu birokratis. Saat itu seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten, dan kota, didorong segera membentuk.  Menurut Tjahjo, investasi yang masuk sangat penting karena itu menghidupkan denyut nadi perekonomian. Merujuk pada data yang dilansir Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang2017mencapaiRp692,8 triliun. Ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp678,8 triliun.  ”Pemerintah sendiri menetapkan target realisasi investasi tahun 2018 menjadi Rp765 triliun. Meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang capaian kinerja realisasi investasi rendah,” katanya.  Tentu, kata dia, untuk mengejar target itu dibutuhkan sinergi, baik pusat dan daerah harus saling dukung, bahu membahu, satu suara, dan satu irama. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 5 permendagri terkait pencabutan 37 Permendagri yang menghambat investasi dan birokrasi. Langkah lainnya untuk mendukung itu adalah pembentukan Satgas Percepatan Berusaha yang kini sedang dalam proses.  Tercatat ada 8 provinsi dan 74 kabupaten/kota yang telah menerbitkan keputusan kepala daerahnya tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.  ”Sebanyak 26 provinsi dan 440 kabupaten atau kota belum membentuk satgas,” ujarnya.  Dengan dibentuknya satgas tersebut, perda dan peraturan kepala daerah yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha bisa diinventarisasikan dan dievaluasi.  (Oktiani Endarwati)YOGYAKARTA – Persaingan untuk menarik investasi dari negara-negara lain semakin ketat. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan pro-investasi yang berdampak signifikan serta memberikan wow effect bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  Salah satu langkah aktif dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengonsolidasikan seluruh aparatur penanaman modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.  Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah saat ini sangat concern terhadap masalah penanaman modal.  ”Hampir setiap minggu kita selalu membahas masalah penanaman modal dengan Presiden Joko Widodo. Investasi ini berperan sangat penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujarnya dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta.  Menurut Darmin, pemerintah juga terus berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Baca Juga: Sri Mulyani Pede Insentif Pajak RI Akan Lebih Menggiurkan Dibandingkan Malaysia ”Itulah salah satu alasan pemerintah menginisiasi OSS (online single submission) untuk memberikan kemudahan bagi investor hingga ke daerah,” katanya.  Darmin menambahkan, pemerintah sedang mengkaji skema pemberian insentif investasi yang lebih menarik lagi bagi investor. ”Insentif merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan investor sebelum memutuskan akan berinvestasi di suatu lokasi terutama terkait dengan kalkulasi skala ekonomis suatu proyek investasi,” ujar dia.  Selain itu, Darmin menilai, pemenuhan tata ruang dan standar bangunan menjadi penting untuk dipenuhi oleh calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan, investor perlu kebijakan yang memberikan wow effect sehingga menarik bagi investor.  ”Jadi, seperti Tax Holiday, kalau tidak 100% berarti bukan Tax Holiday tapi Tax Weekend. Kita perlu kebijakan-kebijakan pro-investasi yang nendang,” ujarnya.  Mantan Menteri Perdagangan tersebut menambahkan, rantai produksi semakin terkait antarnegara menjadi global supply chain. Baca Juga: Sri Mulyani Cs Siapkan Aturan Khusus Perpajakan untuk Percepat Investasi ”Negara-negara bergabung dalam kerjasama regional dan internasional, menjadi kesatuan saling komplementer. Memperkuat konektivitas ekonomi berarti meningkatkan daya saing untuk kemajuan bersama,” ujar Lembong.  Dia mengungkapkan, Indonesia harus menjadi satu pasar besar yang terintegrasi, terstandardisasi, dan terkoordinasi. Dengan konektivitas ekonomi yang baik, Indonesia adalah pasar ke-4 terbesar dan ekonomi ke-16 terbesar di dunia.  ”Tanpa konektivitas ekonomi, kita akan menjadi 34 pasar kecil, bahkan 500 lebih pasar berdaya saing lebih rendah. Teknologi informasi dan komunikasi adalah peluang kita untuk meningkatkan koneksi, baik dengan eksternal maupun internal,” katanya.  KP3MN sendiri, menurut Tom, dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi nasional dengan meningkatkan daya saing antardaerah maupun daya saing nasional sehingga bisa lebih baik merealisasikan minat-minat investasi yang muncul. BKPM tahun ini menargetkan total realisasi investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) menembus angka Rp765 triliun.Jumlah ini dipatok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kontribusi terbesarnya diperoleh dari investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik apabila dibandingkan dengan sejumlah negara bisa tumbuh lebih pesat, seperti China (6,8%), India (7,7%), dan Vietnam (6,8%). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah daerah harus dapat mendukung upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi. ”Langkah untuk memperbaiki iklim investasi merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya upaya secara bersama-sama, maka kepastian investasi serta konektivitas yang menjadi tema sentral konsolidasi akan sulit diwujudkan,” ungkapnya.  Tjahjo mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun terakhir melaksanakan amanah Nawacita. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa di atas 5,5%.  Seluruh pemangku kebijakan, baik di pusat dan daerah, harus bahu membahu menghilangkan hambatan iklim investasi. Terutama memotong regulasi yang terlalu birokratis. Saat itu seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten, dan kota, didorong segera membentuk.  Menurut Tjahjo, investasi yang masuk sangat penting karena itu menghidupkan denyut nadi perekonomian. Merujuk pada data yang dilansir Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang2017mencapaiRp692,8 triliun. Ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp678,8 triliun.  ”Pemerintah sendiri menetapkan target realisasi investasi tahun 2018 menjadi Rp765 triliun. Meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang capaian kinerja realisasi investasi rendah,” katanya.  Tentu, kata dia, untuk mengejar target itu dibutuhkan sinergi, baik pusat dan daerah harus saling dukung, bahu membahu, satu suara, dan satu irama. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 5 permendagri terkait pencabutan 37 Permendagri yang menghambat investasi dan birokrasi. Langkah lainnya untuk mendukung itu adalah pembentukan Satgas Percepatan Berusaha yang kini sedang dalam proses.  Tercatat ada 8 provinsi dan 74 kabupaten/kota yang telah menerbitkan keputusan kepala daerahnya tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.  ”Sebanyak 26 provinsi dan 440 kabupaten atau kota belum membentuk satgas,” ujarnya.  Dengan dibentuknya satgas tersebut, perda dan peraturan kepala daerah yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha bisa diinventarisasikan dan dievaluasi.  (Oktiani Endarwati)