Ekonom UI Lana Soelistianingsih menilai stabilisasi harga tak perlu dikejar lewat importasi komoditas, syaratnya pangan harus swasembada.https://economy.okezone.com/read/2018/03/26/320/1877821/harga-pangan-bisa-stabil-begini-syaratnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/03/26/320/1877821/harga-pangan-bisa-stabil-begini-syaratnyahttps://economy.okezone.com/read/2018/03/26/320/1877821/harga-pangan-bisa-stabil-begini-syaratnyaSenin 26 Maret 2018 09:21 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/03/26/320/1877821/harga-pangan-bisa-stabil-begini-syaratnya-V8MTEIfXOP.jpgJAKARTA - Langkah stabilisasi harga pangan di dalam negeri lewat pembukaan keran impor, menjadi langkah realistis yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Pasalnya, realisasi dari program ketahanan pangan sejumlah komoditas pangan masih minim. Importasi juga adalah solusi efektif untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari produksi pangan dalam negeri yang sulit mencapai target swasembada. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menuturkan, tugas Kementerian Perdagangan di sektor pangan memang tak terlepas dari dua aspek, yakni ekspor komoditas dan upaya untuk stabilisasi harga pangan lewat impor. “Fokus dari Kementerian Perdagangan, saat ini lebih besar kepada stabilisasi dalam negeri. Ya kita melihatnya itu enggak salah karena memang ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap stabilisasi harga pangan,” tuturnya dikutip Senin (26/3/2018). Baca Juga: Mendag Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan Menurutnya, persoalan stabilisasi harga sebenarnya tak perlu dikejar lewat importasi komoditas, syaratnya produksi pangan dalam negeri sudah berlebih atau swasembada. “Nah, kalau itu terjadi sih kita bisa mengurangi impor secara bertahap. Itu tentunya bagus ya, tapi belum dimulai, jadi harus impor. Kalau tidak harga melonjak tinggi, pada teriak di dalam negeri. Akibatnya, bisa menimbulkan kondisi sosial yang tidak baik. Itu yang akhirnya disiasati dengan program jangka pendek seperti impor,” bebernya. Dia mencontohkan soal impor bawang putih yang mau tak mau harus dilakukan karena lahan yang terbatas untuk produksi bawang putih. “Jadi, lebih banyak untuk jangka pendek sih, shortcut demi stabilisasi. Di dalam jangka panjang semestinya ketahanan pangan yang diusulkan Pak Jokowi pada awal pemerintahan itu betul-betul semestinya dikerjakan mulai dari sekarang. Kan kita belum, akibatnya ya harus impor,” kata Chief Economist Samuel Sekuritas tersebut. Dia melihat, antisipasi jangka pendek ini cukup efektif untuk menekan lonjakan harga yang berujung terkereknya inflasi pangan. ”Inflasi kita kan hanya 3%-an. Di antaranya adalah efek dari impor tadi kan,” imbuhnya.Keterbatasan Di Dalam Negeri Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, dengan keterbatasan produksi bawang putih di dalam negeri, saat ini importasi menjadi satu-satunya jalan keluar agar pasokan dan harga tetap terjaga. Hanya saja, Enny berharap, impor yang dilakukan tidak sampai membuat petani bawang putih lokal rugi. "Impor sebenarnya tidak apa-apa asal tidak mengganggu petani kita. Untuk bawang putih porsi impor memang masih besar, karena itu hanya bisa diproduksi di dataran tinggi," tandasnya. Lana sendiri mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang tengah berupaya terus menyelidiki importir-importir nakal yang berusaha mennyiasati aturan impor. “Kalau perlu disebutkan importirnya siapa namanya, terus nggak boleh dikasih mandat lagi untuk impor,” ucapnya. Dia pun yakin, langkah memerangi kecurangan yang dilakukan importir nakal, tidak akan membuat jumlah importir berkurang. “Nggak ada efeknya. Banyak yang mau jadi importir. Kalau ada yang nakal, terus diganti sama yang lain, kan dia (importir) yang rugi sendiri,” ujar Lana. Baca Juga: Mendag: Tol Laut dan Digitalisasi Jadi Solusi Penurunan Harga di Daerah Timur Sekadar mengingatkan, Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono baru-baru ini menyebutkan, ada dua usaha kucing-kucingan importir nakal yang berhasil dicegah Kemendag. Pertama adalah impor bibit bawang putih yang ternyata dijual ke pasar sebagai produk konsumsi. Kedua, masuknya jeruk impor illegal dari Cina. Pada awal bulan ini Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag mengamankan 5 ton atau sekitar 254 karung bibit bawang putih impor. Pengamanan dilakukan karena bibit bawang putih tersebut malah diperjualbelikan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. “Segel di karungnya tercantum bibit bawang putih atau garlic seed, bukan untuk konsumsi. Tapi, dijual di pasar. Ini kita amankan dari pasar,” jelas Veri. Sementara itu, selain menjalankan langkah stabilisasi, Kementerian Perdagangan mendorong Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi bawang putih di Indonesia. Sebab saat ini sekira 95% dari kebutuhan bawang putih masih dipenuhi lewat pasokan impor, terutama dari China. Baca Juga: Sektor Pangan Masih Dibayangi Ketimpangan, Kok Bisa? "Kami ingin buat keseimbangan, kalau kita gelontorkan begitu saja (impor bawang putih) maka tidak akan ada yang mau tanam bawang putih," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, usai memimpin Rapat Koordinasi Nasional Stabilisasi Harga dan Stok atau Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran 2018, di Kota Bandung, Jumat 23 Maret 2018. Menurut dia, Kementan  saat ini sedang bersemangat untuk mengembalikan eksistensi pertanian bawang putih di Indonesia. Di waktu bersamaan Kemendag berusaha menjaga stabilitas harga bawang putih yang kini mencapai Rp13.000-Rp15.000 per kilogram. "Tentunya harus ada keseimbangan untuk mewujudkan itu dengan kebijakan impor bawang putih. Keseimbangan juga dengan rencana penanaman. Kalau tidak menanam, seumur-umur kita impor bawang putih," tuturnya. (yau)JAKARTA - Langkah stabilisasi harga pangan di dalam negeri lewat pembukaan keran impor, menjadi langkah realistis yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Pasalnya, realisasi dari program ketahanan pangan sejumlah komoditas pangan masih minim. Importasi juga adalah solusi efektif untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari produksi pangan dalam negeri yang sulit mencapai target swasembada. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menuturkan, tugas Kementerian Perdagangan di sektor pangan memang tak terlepas dari dua aspek, yakni ekspor komoditas dan upaya untuk stabilisasi harga pangan lewat impor. “Fokus dari Kementerian Perdagangan, saat ini lebih besar kepada stabilisasi dalam negeri. Ya kita melihatnya itu enggak salah karena memang ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap stabilisasi harga pangan,” tuturnya dikutip Senin (26/3/2018). Baca Juga: Mendag Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan Menurutnya, persoalan stabilisasi harga sebenarnya tak perlu dikejar lewat importasi komoditas, syaratnya produksi pangan dalam negeri sudah berlebih atau swasembada. “Nah, kalau itu terjadi sih kita bisa mengurangi impor secara bertahap. Itu tentunya bagus ya, tapi belum dimulai, jadi harus impor. Kalau tidak harga melonjak tinggi, pada teriak di dalam negeri. Akibatnya, bisa menimbulkan kondisi sosial yang tidak baik. Itu yang akhirnya disiasati dengan program jangka pendek seperti impor,” bebernya. Dia mencontohkan soal impor bawang putih yang mau tak mau harus dilakukan karena lahan yang terbatas untuk produksi bawang putih. “Jadi, lebih banyak untuk jangka pendek sih, shortcut demi stabilisasi. Di dalam jangka panjang semestinya ketahanan pangan yang diusulkan Pak Jokowi pada awal pemerintahan itu betul-betul semestinya dikerjakan mulai dari sekarang. Kan kita belum, akibatnya ya harus impor,” kata Chief Economist Samuel Sekuritas tersebut. Dia melihat, antisipasi jangka pendek ini cukup efektif untuk menekan lonjakan harga yang berujung terkereknya inflasi pangan. ”Inflasi kita kan hanya 3%-an. Di antaranya adalah efek dari impor tadi kan,” imbuhnya.Keterbatasan Di Dalam Negeri Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, dengan keterbatasan produksi bawang putih di dalam negeri, saat ini importasi menjadi satu-satunya jalan keluar agar pasokan dan harga tetap terjaga. Hanya saja, Enny berharap, impor yang dilakukan tidak sampai membuat petani bawang putih lokal rugi. "Impor sebenarnya tidak apa-apa asal tidak mengganggu petani kita. Untuk bawang putih porsi impor memang masih besar, karena itu hanya bisa diproduksi di dataran tinggi," tandasnya. Lana sendiri mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang tengah berupaya terus menyelidiki importir-importir nakal yang berusaha mennyiasati aturan impor. “Kalau perlu disebutkan importirnya siapa namanya, terus nggak boleh dikasih mandat lagi untuk impor,” ucapnya. Dia pun yakin, langkah memerangi kecurangan yang dilakukan importir nakal, tidak akan membuat jumlah importir berkurang. “Nggak ada efeknya. Banyak yang mau jadi importir. Kalau ada yang nakal, terus diganti sama yang lain, kan dia (importir) yang rugi sendiri,” ujar Lana. Baca Juga: Mendag: Tol Laut dan Digitalisasi Jadi Solusi Penurunan Harga di Daerah Timur Sekadar mengingatkan, Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono baru-baru ini menyebutkan, ada dua usaha kucing-kucingan importir nakal yang berhasil dicegah Kemendag. Pertama adalah impor bibit bawang putih yang ternyata dijual ke pasar sebagai produk konsumsi. Kedua, masuknya jeruk impor illegal dari Cina. Pada awal bulan ini Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag mengamankan 5 ton atau sekitar 254 karung bibit bawang putih impor. Pengamanan dilakukan karena bibit bawang putih tersebut malah diperjualbelikan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. “Segel di karungnya tercantum bibit bawang putih atau garlic seed, bukan untuk konsumsi. Tapi, dijual di pasar. Ini kita amankan dari pasar,” jelas Veri. Sementara itu, selain menjalankan langkah stabilisasi, Kementerian Perdagangan mendorong Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi bawang putih di Indonesia. Sebab saat ini sekira 95% dari kebutuhan bawang putih masih dipenuhi lewat pasokan impor, terutama dari China. Baca Juga: Sektor Pangan Masih Dibayangi Ketimpangan, Kok Bisa? "Kami ingin buat keseimbangan, kalau kita gelontorkan begitu saja (impor bawang putih) maka tidak akan ada yang mau tanam bawang putih," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, usai memimpin Rapat Koordinasi Nasional Stabilisasi Harga dan Stok atau Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran 2018, di Kota Bandung, Jumat 23 Maret 2018. Menurut dia, Kementan  saat ini sedang bersemangat untuk mengembalikan eksistensi pertanian bawang putih di Indonesia. Di waktu bersamaan Kemendag berusaha menjaga stabilitas harga bawang putih yang kini mencapai Rp13.000-Rp15.000 per kilogram. "Tentunya harus ada keseimbangan untuk mewujudkan itu dengan kebijakan impor bawang putih. Keseimbangan juga dengan rencana penanaman. Kalau tidak menanam, seumur-umur kita impor bawang putih," tuturnya. (yau)