IHPS II-2017 mencatat ada sekitar 15.000 temuan BPK yang belum ditindaklanjuti selama Pemerintahan Jokowi atau sekitar periode 2015-2017.https://economy.okezone.com/read/2018/04/03/20/1881735/bpk-beri-waktu-60-hari-untuk-kementerian-dan-lembaga-tindak-lanjut-hasil-temuanidhttps://economy.okezone.com/read/2018/04/03/20/1881735/bpk-beri-waktu-60-hari-untuk-kementerian-dan-lembaga-tindak-lanjut-hasil-temuanhttps://economy.okezone.com/read/2018/04/03/20/1881735/bpk-beri-waktu-60-hari-untuk-kementerian-dan-lembaga-tindak-lanjut-hasil-temuanSelasa 03 April 2018 21:22 WIBLidya Julita SembiringBadan Pemeriksa Keuangan menyampaikan IHPS di Gedung DPR (Foto: Lidya/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/04/03/20/1881735/bpk-beri-waktu-60-hari-untuk-kementerian-dan-lembaga-tindak-lanjut-hasil-temuan-RIDRpT7M4C.jpegJAKARTA - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2017 mencatat ada sekitar 15.000 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti selama Pemerintahan Jokowi atau sekitar periode 2015-2017. Ketua BPK Moemahardi Soerja Djananegara mengatakan, yang belum ditindaklanjuti tersebut masih lebih sedikit dengan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 63.238 temuan BPK. Baca Juga: 15 Ribu Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti Pemerintah "Jadi tadi saya sampaikan ditindaklanjuti dan ada yang belum ditindaklanjuti. Kalau dari persentase sudah ada 54,5% yang ditindak lanjuti," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (3/4/2018). Menurutnya, yang belum ditindaklanjuti hingga saat ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti perubahan UU dan organisasi di pemerintahan. Namun, dia enggan menjelaskan secara lebih rinci K/L mana yang belum menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Baca Juga: BPK Temukan Banyak Guru yang Belum Memenuhi Kualifikasi dan Sertifikasi Sementara itu, dia menyebutkan untuk penindak lanjutan sendiri setiap K/L yang bersangkutan diberikan waktu selama 60 hari sejak surat rekomendasi dari temuan tersebut diberikan. "60 hari kita sudah sampaikan mereka mesti ditindaklanjuti," tukasnya. Baca Juga: BPK Temukan 70.000 Ton Beras Impor Tidak Memenuhi Persyaratan Sedangkan untuk K/L yang tidak menindaklanjuti selama waktu yang diberikan tidak akan dikenakan sanksi oleh BPK karena yang efektif melakukan pengawasan adalah DPR RI.JAKARTA - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2017 mencatat ada sekitar 15.000 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti selama Pemerintahan Jokowi atau sekitar periode 2015-2017. Ketua BPK Moemahardi Soerja Djananegara mengatakan, yang belum ditindaklanjuti tersebut masih lebih sedikit dengan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 63.238 temuan BPK. Baca Juga: 15 Ribu Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti Pemerintah "Jadi tadi saya sampaikan ditindaklanjuti dan ada yang belum ditindaklanjuti. Kalau dari persentase sudah ada 54,5% yang ditindak lanjuti," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (3/4/2018). Menurutnya, yang belum ditindaklanjuti hingga saat ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti perubahan UU dan organisasi di pemerintahan. Namun, dia enggan menjelaskan secara lebih rinci K/L mana yang belum menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Baca Juga: BPK Temukan Banyak Guru yang Belum Memenuhi Kualifikasi dan Sertifikasi Sementara itu, dia menyebutkan untuk penindak lanjutan sendiri setiap K/L yang bersangkutan diberikan waktu selama 60 hari sejak surat rekomendasi dari temuan tersebut diberikan. "60 hari kita sudah sampaikan mereka mesti ditindaklanjuti," tukasnya. Baca Juga: BPK Temukan 70.000 Ton Beras Impor Tidak Memenuhi Persyaratan Sedangkan untuk K/L yang tidak menindaklanjuti selama waktu yang diberikan tidak akan dikenakan sanksi oleh BPK karena yang efektif melakukan pengawasan adalah DPR RI.