Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance.https://economy.okezone.com/read/2018/04/05/320/1882255/revolusi-industri-4-0-beri-lapangan-kerja-hingga-waspada-penerapan-e-budgetingidhttps://economy.okezone.com/read/2018/04/05/320/1882255/revolusi-industri-4-0-beri-lapangan-kerja-hingga-waspada-penerapan-e-budgetinghttps://economy.okezone.com/read/2018/04/05/320/1882255/revolusi-industri-4-0-beri-lapangan-kerja-hingga-waspada-penerapan-e-budgetingKamis 05 April 2018 06:48 WIBKeduari Rahmatana KholiqaIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2018/04/04/320/1882255/revolusi-industri-4-0-beri-hingga-waspada-penerapan-e-budgeting-01tOrVnVbs.jpgJAKARTA - Pemerintah hari ini meluncurkan roadmap revolusi Industri 4.0 dengan nama Making Indonesia 4.0 dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center Senayan. Sementara itu, Dalam rangka efisiensi dan meningkatkan likuiditas, anak usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang bergerak di bidang distribusi, PT Muncul Mekar memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme pengurangan nilai nominal. Disebutkan, semula nilai nominal saham Muncul Mekar adalah Rp1.000.000 per saham. Kini, setelah melalui pengurangan nominal, nilai sahamnya menjadi Rp650.000 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Lalu, Penerapan e-budgeting di beberapa daerah dinilai belum maksimal dalam mencegah pemborosan anggaran. Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.  Revolusi Industri 4.0 Ciptakan Lapangan Pekerjaan hingga 19 Juta Orang Pemerintah hari ini meluncurkan roadmap revolusi Industri 4.0 dengan nama Making Indonesia 4.0 dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center Senayan. Peluncuran dilakukan langsung oleh Presiden Joko Wododo (Jokowi) yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga dalam sambutannya mengatakan, Making Indonesia 4.0 bisa meningkatkan produktivitas Indonesia sehingga bisa membantu mendorong pertumbuhan perekonomian di kisaran 6%-7% pada periode 2018-2030. Selain itu dia menilai revolusi Industri 4.0 ini juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. "Selain kenaikan produktivitas, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan Iapangan pekerjaan sebanyak 7 juta orang-19 juta orang, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur pada tahun 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar," ungkap Airlangga di JCC Senayan, Rabu (4/4/2018). Menurutnya, untuk target tersebut, industri nasionaI perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saingnya. Adapun Iima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Sementara itu, untuk penerapan awal Industri 4.0, Indonesia akan berfokus pada Iima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektonik. Di samping itu, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasionai yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Kesepuluh inisiatif tersebut, mencakup perbaikan aIur aIiran barang dan material, membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, memberdayakan industri kecil dan menengah, serta membangun infrastruktur digital nasionaI. Kemudian, untuk menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, serta harmonisasi aturan dan kebijakan juga akan terus dilakukan oleh Pemerintah. ”Dengan adanya manfaat yang nyata, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0 dan menjadikannya sebagai agenda nasional," tukasnya. Pada kegiatan IIS 2018 ini juga akan dihadiri oelh 1.200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, juga akan diIaksanakan diskusi mengenai sosialisasi konsep, potensi dan kesiapan implementasi Industri 4.0 pada Iima sektor yang menjadi percontohan. Kemudian IIS 2018 juga menampilkan pameran tematik yang menghadirkan industri pionir dalam implementasi Industri 4-0.Sido Muncul Kurangi Modal Anak Usahanya Demi Efisiensi Dalam rangka efisiensi dan meningkatkan likuiditas, anak usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang bergerak di bidang distribusi, PT Muncul Mekar memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme pengurangan nilai nominal. Disebutkan, semula nilai nominal saham Muncul Mekar adalah Rp1.000.000 per saham. Kini, setelah melalui pengurangan nominal, nilai sahamnya menjadi Rp650.000 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Kemudian modal dasar Muncul Mekar yang semula sebesar Rp1,5 triliun berkurang menjadi Rp975 miliar. Sementara, modal ditempatkan dan disetor yang sebelumnya sebesar Rp925,55 miliar menjadi Rp601,87 miliar. Susunan modal ditempatkan dan disetor dalam Muncul Mekar kini terdiri dari SIDO dengan jumlah saham sebanyak 925.954 lembar senilai Rp601,87 miliar dan PT Hotel Candi Baru sebanyak satu lembar saham senilai Rp650.000. Selisih setoran modal atas pengurangan tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham proporsional. Manajemen SIDO menyatakan, tidak ada dampak yang signifikan terhadap pengurangan modal pada Muncul Mekar. Sebab, Muncul Mekar merupakan anak usaha SIDO. Pengurangan modal pada Muncul Mekar ini justru akan berdampak positif bagi kondisi keuangan SIDO. Pasalnya, dengan menggunakan mekanisme penurunan nilai nominal saham, maka SIDO akan mendapatkan pengembalian setoran modal sebesar Rp324,08 miliar. Dana dari pengembalian setoran modal ini dapat digunakan SIDO untuk perkembangan usaha. Asal tahu saja, SIDO saat ini semakin giat mengembangkan bisnisnya di pasar global dengan membuka cabang di Filipina dan Nigeria. ”Kami masih terus menjajaki ke banyak Negara dengan memperluas wilayah pemasaran," kata Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saat ini, progres perluasan pasar ke negara tujuan masih dalam tahap pengurusan izin dan juga perseroan melakukan pendaftaran di Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). Dalam mengembangkan pasar, lanjut Irwan, pihaknya, lebih mengutamakan pembuatan marketing office di banyak negara, bukan membuat pabrik di luar negeri. ”Skema bisnis tersebut lebih efisien dan efektif bagi perusahaan ini. Kami cari distributor disitu, dan buat marketing office-nya, tidak perlu pabrik disana, dari Indonesia tinggal kirim," ujar Irwan. Di samping itu, dalam pengembangan bisnis di luar negeri, lanjut Irwan, perseroan juga mengandeng investor dari luar untuk ekspansi bisnis dan peningkatan profesionalitas. Disampaikannya, perseroan punya banyak rencana untuk memperlebar lini bisnisnya. Salah satu sektor yang disasar adalah bidang makanan dan minuman. Sebab jika hanya mengandalkan jamu saja, pangsa pasar produk tersebut masih kecil dibandingkan dengan obat. "Sebenarnya kami bisa kembangkan jadi besar, lagi pula antara makanan dan jamu itu produksinya hampir mirip," kata Irwan. Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Venancia Sri Indrijati Wijono pernah mengatakan, porsi ekspor terhadap pendapatan SIDO saat ini masih sangat kecil yakni dikisaran 1%. Namun, kurang dari dua tahun mendatang, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul menargetkan porsi ekspor bisa mencapai 5%.Penerapan E-Budgeting Belum Maksimal, Awas Ada Pemborosan Anggaran Penerapan e-budgeting di beberapa daerah dinilai belum maksimal dalam mencegah pemborosan anggaran. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan yang tidak terintegrasi dengan capaian kinerja yang diinginkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) saat ini terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. “Hal itu diperlukan untuk mencegah ada program atau kegiatan siluman serta mencegah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Jakarta kemarin. Asman mengakui sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansi. Namun, hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan. “Sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” ucapnya. Politikus PAN ini mengatakan, penerapan e-budgeting tidak dilakukan asal-asalan. Dia meminta agar hal tersebut segera diselaraskan dengan capaian kinerja. “Saya berharap e-budgeting yang implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting,” tambahnya. Penggunaan e-budgeting ini bagian dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dengan SAKIP, instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran. “Ini juga mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. Implemen tasi SAKIP juga men dorong instansi pemerintah untuk memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil,” ungkapnya. Asman menuturkan, mengacu pada hasil evaluasi pada 2016, ternyata masih ditemukan potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahun. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun. “Kemenpan-RB memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan terbangunnya e-performance based budgeting dan penerapan SAKIP di beberapa kementerian/lembaga, pemkab/kota, dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran sebesar Rp41,15 triliun,” paparnya. Sebelumnya disebutkan bahwa penerapan e-government belum maksimal. Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini, dalam penerapan e-government masih menemui beberapa kendala. “(Kendala) Harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar,” katanya. Setidaknya terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government. Pertama, proses bisnis yang belum terintegrasi. Hal ini karena masih rendahnya budaya berbagai data dan informasi antarinstansi pemerintah. “Kedua, infrastruktur TIK belum menjangkau seluruh instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengelolaan keamanan informasi di hampir seluruh instansi pemerintah,” tuturnya. Rini mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang e-government. Kebijakan itu menekankan pada tata kelola e-government secara terpadu. “Selanjutnya manajemen yang efektif dan efisien serta berkesinambungan. Lalu, juga memberikan layanan yang berkualitas antarkementerian, lembaga, dan pemda,” katanya. Rini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk penyelenggaraan e-government. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa e-government dalam perencanaan anggaran elektronik atau e-planning belum banyak diterapkan di daerah. Padahal, melalui sistem tersebut perencanaan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan bahwa dibandingkan e-procurement, penerapan eplanning masih tertinggal. “Saya harus sampaikan e-planning ini adalah menu yang paling tidak disukai. Dalam 1,5 tahun ini kemajuannya tidak lebih dari 50%. Sementara e-procurement ini majunya 80-90%,” katanya. Pahala menyebut e-procurement kurang efektif dalam pencegahan. Banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi meski sudah menerapkan sistem pengadaan barang elektronik ini. “Jadi kita paham ini bukan yang efektif,” tuturnya. Dia mengaku dalam proses penerapan e-planning mendapatkan banyak keluhan. Salah satunya keluhan dari DPRD terkait dengan pengajuan pokok pikiran dalam pembahasan anggaran. “Saya minta pokok pikiran ini taruh di jalurnya semua. Kalau daerahnya punya akses internet baik, pasti akan diketahui apa saja yang diusulkan. Kalaupun hilang juga, ketahuan oleh siapa,” jelasnya.JAKARTA - Pemerintah hari ini meluncurkan roadmap revolusi Industri 4.0 dengan nama Making Indonesia 4.0 dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center Senayan. Sementara itu, Dalam rangka efisiensi dan meningkatkan likuiditas, anak usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang bergerak di bidang distribusi, PT Muncul Mekar memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme pengurangan nilai nominal. Disebutkan, semula nilai nominal saham Muncul Mekar adalah Rp1.000.000 per saham. Kini, setelah melalui pengurangan nominal, nilai sahamnya menjadi Rp650.000 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Lalu, Penerapan e-budgeting di beberapa daerah dinilai belum maksimal dalam mencegah pemborosan anggaran. Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.  Revolusi Industri 4.0 Ciptakan Lapangan Pekerjaan hingga 19 Juta Orang Pemerintah hari ini meluncurkan roadmap revolusi Industri 4.0 dengan nama Making Indonesia 4.0 dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center Senayan. Peluncuran dilakukan langsung oleh Presiden Joko Wododo (Jokowi) yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga dalam sambutannya mengatakan, Making Indonesia 4.0 bisa meningkatkan produktivitas Indonesia sehingga bisa membantu mendorong pertumbuhan perekonomian di kisaran 6%-7% pada periode 2018-2030. Selain itu dia menilai revolusi Industri 4.0 ini juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. "Selain kenaikan produktivitas, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan Iapangan pekerjaan sebanyak 7 juta orang-19 juta orang, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur pada tahun 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar," ungkap Airlangga di JCC Senayan, Rabu (4/4/2018). Menurutnya, untuk target tersebut, industri nasionaI perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saingnya. Adapun Iima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Sementara itu, untuk penerapan awal Industri 4.0, Indonesia akan berfokus pada Iima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektonik. Di samping itu, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasionai yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Kesepuluh inisiatif tersebut, mencakup perbaikan aIur aIiran barang dan material, membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, memberdayakan industri kecil dan menengah, serta membangun infrastruktur digital nasionaI. Kemudian, untuk menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, serta harmonisasi aturan dan kebijakan juga akan terus dilakukan oleh Pemerintah. ”Dengan adanya manfaat yang nyata, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0 dan menjadikannya sebagai agenda nasional," tukasnya. Pada kegiatan IIS 2018 ini juga akan dihadiri oelh 1.200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, juga akan diIaksanakan diskusi mengenai sosialisasi konsep, potensi dan kesiapan implementasi Industri 4.0 pada Iima sektor yang menjadi percontohan. Kemudian IIS 2018 juga menampilkan pameran tematik yang menghadirkan industri pionir dalam implementasi Industri 4-0.Sido Muncul Kurangi Modal Anak Usahanya Demi Efisiensi Dalam rangka efisiensi dan meningkatkan likuiditas, anak usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang bergerak di bidang distribusi, PT Muncul Mekar memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme pengurangan nilai nominal. Disebutkan, semula nilai nominal saham Muncul Mekar adalah Rp1.000.000 per saham. Kini, setelah melalui pengurangan nominal, nilai sahamnya menjadi Rp650.000 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Kemudian modal dasar Muncul Mekar yang semula sebesar Rp1,5 triliun berkurang menjadi Rp975 miliar. Sementara, modal ditempatkan dan disetor yang sebelumnya sebesar Rp925,55 miliar menjadi Rp601,87 miliar. Susunan modal ditempatkan dan disetor dalam Muncul Mekar kini terdiri dari SIDO dengan jumlah saham sebanyak 925.954 lembar senilai Rp601,87 miliar dan PT Hotel Candi Baru sebanyak satu lembar saham senilai Rp650.000. Selisih setoran modal atas pengurangan tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham proporsional. Manajemen SIDO menyatakan, tidak ada dampak yang signifikan terhadap pengurangan modal pada Muncul Mekar. Sebab, Muncul Mekar merupakan anak usaha SIDO. Pengurangan modal pada Muncul Mekar ini justru akan berdampak positif bagi kondisi keuangan SIDO. Pasalnya, dengan menggunakan mekanisme penurunan nilai nominal saham, maka SIDO akan mendapatkan pengembalian setoran modal sebesar Rp324,08 miliar. Dana dari pengembalian setoran modal ini dapat digunakan SIDO untuk perkembangan usaha. Asal tahu saja, SIDO saat ini semakin giat mengembangkan bisnisnya di pasar global dengan membuka cabang di Filipina dan Nigeria. ”Kami masih terus menjajaki ke banyak Negara dengan memperluas wilayah pemasaran," kata Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saat ini, progres perluasan pasar ke negara tujuan masih dalam tahap pengurusan izin dan juga perseroan melakukan pendaftaran di Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). Dalam mengembangkan pasar, lanjut Irwan, pihaknya, lebih mengutamakan pembuatan marketing office di banyak negara, bukan membuat pabrik di luar negeri. ”Skema bisnis tersebut lebih efisien dan efektif bagi perusahaan ini. Kami cari distributor disitu, dan buat marketing office-nya, tidak perlu pabrik disana, dari Indonesia tinggal kirim," ujar Irwan. Di samping itu, dalam pengembangan bisnis di luar negeri, lanjut Irwan, perseroan juga mengandeng investor dari luar untuk ekspansi bisnis dan peningkatan profesionalitas. Disampaikannya, perseroan punya banyak rencana untuk memperlebar lini bisnisnya. Salah satu sektor yang disasar adalah bidang makanan dan minuman. Sebab jika hanya mengandalkan jamu saja, pangsa pasar produk tersebut masih kecil dibandingkan dengan obat. "Sebenarnya kami bisa kembangkan jadi besar, lagi pula antara makanan dan jamu itu produksinya hampir mirip," kata Irwan. Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Venancia Sri Indrijati Wijono pernah mengatakan, porsi ekspor terhadap pendapatan SIDO saat ini masih sangat kecil yakni dikisaran 1%. Namun, kurang dari dua tahun mendatang, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul menargetkan porsi ekspor bisa mencapai 5%.Penerapan E-Budgeting Belum Maksimal, Awas Ada Pemborosan Anggaran Penerapan e-budgeting di beberapa daerah dinilai belum maksimal dalam mencegah pemborosan anggaran. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan yang tidak terintegrasi dengan capaian kinerja yang diinginkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) saat ini terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. “Hal itu diperlukan untuk mencegah ada program atau kegiatan siluman serta mencegah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Jakarta kemarin. Asman mengakui sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansi. Namun, hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan. “Sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” ucapnya. Politikus PAN ini mengatakan, penerapan e-budgeting tidak dilakukan asal-asalan. Dia meminta agar hal tersebut segera diselaraskan dengan capaian kinerja. “Saya berharap e-budgeting yang implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting,” tambahnya. Penggunaan e-budgeting ini bagian dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dengan SAKIP, instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran. “Ini juga mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. Implemen tasi SAKIP juga men dorong instansi pemerintah untuk memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil,” ungkapnya. Asman menuturkan, mengacu pada hasil evaluasi pada 2016, ternyata masih ditemukan potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahun. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun. “Kemenpan-RB memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan terbangunnya e-performance based budgeting dan penerapan SAKIP di beberapa kementerian/lembaga, pemkab/kota, dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran sebesar Rp41,15 triliun,” paparnya. Sebelumnya disebutkan bahwa penerapan e-government belum maksimal. Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini, dalam penerapan e-government masih menemui beberapa kendala. “(Kendala) Harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar,” katanya. Setidaknya terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government. Pertama, proses bisnis yang belum terintegrasi. Hal ini karena masih rendahnya budaya berbagai data dan informasi antarinstansi pemerintah. “Kedua, infrastruktur TIK belum menjangkau seluruh instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengelolaan keamanan informasi di hampir seluruh instansi pemerintah,” tuturnya. Rini mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang e-government. Kebijakan itu menekankan pada tata kelola e-government secara terpadu. “Selanjutnya manajemen yang efektif dan efisien serta berkesinambungan. Lalu, juga memberikan layanan yang berkualitas antarkementerian, lembaga, dan pemda,” katanya. Rini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk penyelenggaraan e-government. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa e-government dalam perencanaan anggaran elektronik atau e-planning belum banyak diterapkan di daerah. Padahal, melalui sistem tersebut perencanaan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan bahwa dibandingkan e-procurement, penerapan eplanning masih tertinggal. “Saya harus sampaikan e-planning ini adalah menu yang paling tidak disukai. Dalam 1,5 tahun ini kemajuannya tidak lebih dari 50%. Sementara e-procurement ini majunya 80-90%,” katanya. Pahala menyebut e-procurement kurang efektif dalam pencegahan. Banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi meski sudah menerapkan sistem pengadaan barang elektronik ini. “Jadi kita paham ini bukan yang efektif,” tuturnya. Dia mengaku dalam proses penerapan e-planning mendapatkan banyak keluhan. Salah satunya keluhan dari DPRD terkait dengan pengajuan pokok pikiran dalam pembahasan anggaran. “Saya minta pokok pikiran ini taruh di jalurnya semua. Kalau daerahnya punya akses internet baik, pasti akan diketahui apa saja yang diusulkan. Kalaupun hilang juga, ketahuan oleh siapa,” jelasnya.