Pemerintah akan mulai melakukan integrasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.https://economy.okezone.com/read/2018/04/30/320/1892787/diminta-kreatif-ini-jawaban-menteri-bambang-untuk-biayai-infrastrukturidhttps://economy.okezone.com/read/2018/04/30/320/1892787/diminta-kreatif-ini-jawaban-menteri-bambang-untuk-biayai-infrastrukturhttps://economy.okezone.com/read/2018/04/30/320/1892787/diminta-kreatif-ini-jawaban-menteri-bambang-untuk-biayai-infrastrukturSenin 30 April 2018 11:35 WIBGiri HartomoFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2018/04/30/320/1892787/diminta-kreatif-ini-jawaban-menteri-bambang-untuk-biayai-infrastruktur-15qaKvOzOK.jpgJAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Musrenbangnas di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah akan mulai melakukan integrasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pasalnya jika hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka pembangunan tidak mungkin bisa terlaksana dengan. "Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman/Hibah luar dan/atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya dalam acara Musrenbangnas 2018 di Hotel Grand Sahid, Jaya, Rabu (30/4/2018). Baca Juga: Pesan Presiden Jokowi: Harus Kreatif, Bangun Infrastruktur Jangan Andalkan APBN Menurut Bambang, saat ini masih sangat sedikit sekali porsi swasta maupun BUMN dalam kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga, ada beberapa proyek yang akhirnya terpaksa untuk dibatalkan ataupun justru ditunda karena keterbatasan dana.   "Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik," jelasnya. Nantinya lanjut Bambang, pemerintah akan mendorong peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui berbagai skema. Salah satu yang tengah diintensifkan adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan juga Pembiayaan Investasi Mon Anggaran Pemerintah (PINA).   Dalam rancangan awal RKP 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU sebesar Rp14,5 triliun. Sedangkan, target Pembiayaan Investasi yang difasilitasi melalui skema PINA sebesar Rp41,1 triliun. "Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," ucapnya. Ke depannya Bambang berharap agar pembiayaan melalui skema KPBU maupun PINA bisa berjalan dengan baik, sehingga capaian pembangunan infrastruktur nasional bisa terlaksana dengan baik. "Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal," jelasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8xMC80LzExMDkzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sebagai informasi, penyelenggaraan Musrenbangnas ini merupakan bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbangnas bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan RKP bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKP. Proses penyusunan RKP 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKP oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Agenda Prioritas NAWACITA. Rancangan Awal RKP tersebut disempurnakan dengan masukan usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari hingga 2 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di Yogyakarta, dan tanggal 5 - 9 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di Nusa Tenggara Barat. Rapat Koordinasi Teknis tersebut bertujuan untuk melibatkan daerah lebih awal dalam proses penyusunan RKP 2019 sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, rangkaian Musrenbang Provinsi juga telah berlangsung dari tanggal 6 Maret hingga 27 April 2018. Selain melalui Rapat Koordinasi Teknis, pembahasan usulan daerah juga dilakukan melalui diskusi daring, sehingga pembahasan pada Musrenbangnas bisa lebih efektif. Selanjutnya, untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bappenas mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2019 pada 21 Maret 2018. Selain itu, sinkronisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Pertemuan Multipihak (Multilateral Meeting) serta Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya, pada pembahasan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 30 April hingga 11 Mei 2018, akan dilakukan sinkronisasi hasil Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting dengan usulan kegiatan per provinsi. Dalam pertemuan pembahasan di Musrenbangnas, setiap Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga akan dibicarakan dengan setiap Provinsi. JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Musrenbangnas di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah akan mulai melakukan integrasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pasalnya jika hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka pembangunan tidak mungkin bisa terlaksana dengan. "Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman/Hibah luar dan/atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya dalam acara Musrenbangnas 2018 di Hotel Grand Sahid, Jaya, Rabu (30/4/2018). Baca Juga: Pesan Presiden Jokowi: Harus Kreatif, Bangun Infrastruktur Jangan Andalkan APBN Menurut Bambang, saat ini masih sangat sedikit sekali porsi swasta maupun BUMN dalam kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga, ada beberapa proyek yang akhirnya terpaksa untuk dibatalkan ataupun justru ditunda karena keterbatasan dana.   "Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik," jelasnya. Nantinya lanjut Bambang, pemerintah akan mendorong peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui berbagai skema. Salah satu yang tengah diintensifkan adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan juga Pembiayaan Investasi Mon Anggaran Pemerintah (PINA).   Dalam rancangan awal RKP 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU sebesar Rp14,5 triliun. Sedangkan, target Pembiayaan Investasi yang difasilitasi melalui skema PINA sebesar Rp41,1 triliun. "Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," ucapnya. Ke depannya Bambang berharap agar pembiayaan melalui skema KPBU maupun PINA bisa berjalan dengan baik, sehingga capaian pembangunan infrastruktur nasional bisa terlaksana dengan baik. "Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal," jelasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8xMC80LzExMDkzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sebagai informasi, penyelenggaraan Musrenbangnas ini merupakan bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbangnas bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan RKP bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKP. Proses penyusunan RKP 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKP oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Agenda Prioritas NAWACITA. Rancangan Awal RKP tersebut disempurnakan dengan masukan usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari hingga 2 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di Yogyakarta, dan tanggal 5 - 9 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di Nusa Tenggara Barat. Rapat Koordinasi Teknis tersebut bertujuan untuk melibatkan daerah lebih awal dalam proses penyusunan RKP 2019 sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, rangkaian Musrenbang Provinsi juga telah berlangsung dari tanggal 6 Maret hingga 27 April 2018. Selain melalui Rapat Koordinasi Teknis, pembahasan usulan daerah juga dilakukan melalui diskusi daring, sehingga pembahasan pada Musrenbangnas bisa lebih efektif. Selanjutnya, untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bappenas mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2019 pada 21 Maret 2018. Selain itu, sinkronisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Pertemuan Multipihak (Multilateral Meeting) serta Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya, pada pembahasan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 30 April hingga 11 Mei 2018, akan dilakukan sinkronisasi hasil Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting dengan usulan kegiatan per provinsi. Dalam pertemuan pembahasan di Musrenbangnas, setiap Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga akan dibicarakan dengan setiap Provinsi.