Digitalisasi data dinilai sangat penting karena merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional dan mendorong pencapaian kinerja.https://economy.okezone.com/read/2018/05/09/320/1896491/penghargaan-inovasi-digital-untuk-menteri-susi-karena-berhasil-lacak-kapal-pencuri-ikanidhttps://economy.okezone.com/read/2018/05/09/320/1896491/penghargaan-inovasi-digital-untuk-menteri-susi-karena-berhasil-lacak-kapal-pencuri-ikanhttps://economy.okezone.com/read/2018/05/09/320/1896491/penghargaan-inovasi-digital-untuk-menteri-susi-karena-berhasil-lacak-kapal-pencuri-ikanRabu 09 Mei 2018 21:18 WIBDani Jumadil AkhirFoto: Penghargaan Inovasi Digital (Dok. Kementerian KKP)https://img.okezone.com/content/2018/05/09/320/1896491/penghargaan-inovasi-digital-untuk-menteri-susi-karena-berhasil-lacak-kapal-pencuri-ikan-480A5Uyr0j.jpgJAKARTA - Digitalisasi data dinilai sangat penting karena merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional dan mendorong pencapaian kinerja pemerintah secara optimal, tidak terkecuali bagi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Inovasi teknologi digital telah mulai optimal diterapkan KKP sejak dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, terutama dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparasi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Upaya yang telah dilakukan tersebut telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya penghargaan inovasi digital untuk kebijakan publik dari Katadata.co.id. Hal ini tidak terlepas dari sikap proaktif dan progresif Menteri Susi dalam menjaga laut Indonesia dengan mengoptimalkan platform teknologi Global Fishing Watch. Berbekal inovasi teknologi inilah, KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan dan PDB perikanan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.   Susi mengatakan, di awal dirinya menjabat sebagai menteri, dia pun mengaku mengalami hambatan, terutama memantau kapal-kapal pencuri ikan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Katadata Forum bertema “Transformasi Indonesia menuju Raksasa Ekonomi Digital” di Jakarta pada Selasa 8 Mei 2018. “Sebetulnya saya sebelum jadi menteri kan datang dari dunia penerbangan. Jadi di dunia penerbangan itu bisa dipantau keberadaan letak pesawat. Untuk di KKP sendiri, saya kaget ada banyak kapal, bagaimana saya memantau? Yang saya tahu, kami hanya ada VMS (Vessel Monitoring System). Nah VMS ini kan hanya milik kapal Indonesia saja, lalu bagaimana dengan kapal lain?”, ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). Lebih jauh Susi menjelaskan, sejak saat itu, dia tertarik untuk menggalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi digital. Salah satunya adalah dengan menggunakan Global Fishing Watch (GFW), sebuah platform teknologi hasi kolaborasi antara Google, Oceana dan SkyTruth. “Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan Global Fishing Watch. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka dan menyebut bahwa saya membuka rahasia negara,” tegasnya.   Menteri Susi mengatakan, saat ini modus illegal fishing sangat beragam, untuk itulah dibutuhkan pengelolaan teknologi digital secara maksimal. “Sekarang modus illegal fishing itu dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia yang affiliated dengan kapal luar dan kapal kolektornya tramper-nya itu menunggu beberapa mill di atas ZEE kita. Dan mereka tahu kita terapkan aturan tegas pelarangan transshipment di tengah laut Indonesia. Jadi mereka tahu sekali kalau mereka lakukan ini, mereka akan tertangkap sehingga melakukannya di luar wilayah Indonesia,” lanjutnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNS8wNi8xLzExMTkwMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Susi mengharapkan dengan adanya digitalisasi data ini, akan timbul rasa memiliki di kalangan pemerintah hingga masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kedaulatan perairan Indonesia. “Dan yang penting melahirkan kembali kepada masyarakat rasa kepemilikan, bahwa laut ini bisa kita awasi dan masyarakat akan menjadi partisipan aktif. Saya mendorong bahwa masyarakat boleh mengakses VMS itu,” tuturnya. Berbagai inovasi digital yang diterapkan ini telah terbukti dapat mempermudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kebijakan strategis di lingkup KKP. Tak hanya pemberantasan illegal fishing, penerapan digitalisasi data juga dapat mendorong roda ekonomi yakni dengan terbukanya data dan asal-usul produk perikanan. “zaman sekarang itu tidak ada yang secret (rahasia). Saya menginginkan semua data KKP itu bisa transparan dan terbuka. Itu juga akan memudahkan bisnis perikanan,” ujar Susi. Selain itu menurut Susi, satu-satunya cara untuk mempercepat birokrasi dapat dilakukan dengan mengubah data dari biasa menjadi digital. "Kalau kita tidak punya data digital, kemudian sekarang diperoleh dari mana-mana online dan kita hanya punya data biasa saja. Itu tidak cukup,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga mendapat apresiasi penerapan teknologi digital di kementeriannya. JAKARTA - Digitalisasi data dinilai sangat penting karena merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional dan mendorong pencapaian kinerja pemerintah secara optimal, tidak terkecuali bagi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Inovasi teknologi digital telah mulai optimal diterapkan KKP sejak dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, terutama dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparasi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Upaya yang telah dilakukan tersebut telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya penghargaan inovasi digital untuk kebijakan publik dari Katadata.co.id. Hal ini tidak terlepas dari sikap proaktif dan progresif Menteri Susi dalam menjaga laut Indonesia dengan mengoptimalkan platform teknologi Global Fishing Watch. Berbekal inovasi teknologi inilah, KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan dan PDB perikanan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.   Susi mengatakan, di awal dirinya menjabat sebagai menteri, dia pun mengaku mengalami hambatan, terutama memantau kapal-kapal pencuri ikan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Katadata Forum bertema “Transformasi Indonesia menuju Raksasa Ekonomi Digital” di Jakarta pada Selasa 8 Mei 2018. “Sebetulnya saya sebelum jadi menteri kan datang dari dunia penerbangan. Jadi di dunia penerbangan itu bisa dipantau keberadaan letak pesawat. Untuk di KKP sendiri, saya kaget ada banyak kapal, bagaimana saya memantau? Yang saya tahu, kami hanya ada VMS (Vessel Monitoring System). Nah VMS ini kan hanya milik kapal Indonesia saja, lalu bagaimana dengan kapal lain?”, ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). Lebih jauh Susi menjelaskan, sejak saat itu, dia tertarik untuk menggalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi digital. Salah satunya adalah dengan menggunakan Global Fishing Watch (GFW), sebuah platform teknologi hasi kolaborasi antara Google, Oceana dan SkyTruth. “Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan Global Fishing Watch. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka dan menyebut bahwa saya membuka rahasia negara,” tegasnya.   Menteri Susi mengatakan, saat ini modus illegal fishing sangat beragam, untuk itulah dibutuhkan pengelolaan teknologi digital secara maksimal. “Sekarang modus illegal fishing itu dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia yang affiliated dengan kapal luar dan kapal kolektornya tramper-nya itu menunggu beberapa mill di atas ZEE kita. Dan mereka tahu kita terapkan aturan tegas pelarangan transshipment di tengah laut Indonesia. Jadi mereka tahu sekali kalau mereka lakukan ini, mereka akan tertangkap sehingga melakukannya di luar wilayah Indonesia,” lanjutnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNS8wNi8xLzExMTkwMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Susi mengharapkan dengan adanya digitalisasi data ini, akan timbul rasa memiliki di kalangan pemerintah hingga masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kedaulatan perairan Indonesia. “Dan yang penting melahirkan kembali kepada masyarakat rasa kepemilikan, bahwa laut ini bisa kita awasi dan masyarakat akan menjadi partisipan aktif. Saya mendorong bahwa masyarakat boleh mengakses VMS itu,” tuturnya. Berbagai inovasi digital yang diterapkan ini telah terbukti dapat mempermudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kebijakan strategis di lingkup KKP. Tak hanya pemberantasan illegal fishing, penerapan digitalisasi data juga dapat mendorong roda ekonomi yakni dengan terbukanya data dan asal-usul produk perikanan. “zaman sekarang itu tidak ada yang secret (rahasia). Saya menginginkan semua data KKP itu bisa transparan dan terbuka. Itu juga akan memudahkan bisnis perikanan,” ujar Susi. Selain itu menurut Susi, satu-satunya cara untuk mempercepat birokrasi dapat dilakukan dengan mengubah data dari biasa menjadi digital. "Kalau kita tidak punya data digital, kemudian sekarang diperoleh dari mana-mana online dan kita hanya punya data biasa saja. Itu tidak cukup,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga mendapat apresiasi penerapan teknologi digital di kementeriannya.