Proses pelepasan saham atau divestasi 51% saham Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia memasuki babak baru.https://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921663/8-fakta-ri-kuasai-51-saham-freeport-nomor-7-bikin-kantong-tebalidhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921663/8-fakta-ri-kuasai-51-saham-freeport-nomor-7-bikin-kantong-tebalhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921663/8-fakta-ri-kuasai-51-saham-freeport-nomor-7-bikin-kantong-tebalJum'at 13 Juli 2018 07:14 WIBUlfa AriezaFoto: Divestasi Saham Freeport (Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/07/12/320/1921663/8-fakta-ri-kuasai-51-saham-freeport-nomor-7-bikin-kantong-tebal-Khtb8tJ01z.jpgJAKARTA - Proses pelepasan saham atau divestasi 51% saham Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia memasuki babak baru. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum bersama dengan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian atau Head of Agreement (HoA) terkait penjualan saham Freeport McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum. Penandatanganan tersebut membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemilik mayoritas di Tambang Grasberg. Akan tetapi, perjuangan pemerintah masih panjang. Di balik penandatanganan tersebut, ada fakta-fakta menarik yang telah dihimpun Okezone sebagai berikut: 1. Freeport Sepakat Serahkan Setengah Saham Freeport Indonesia Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Hal tersebut menjadi kesepakatan melalui penantangan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51638/261012_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%" width="100%" /> Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, HoA ini merupakan langkah maju dan strategis dalam mewujudkan kesepakatan pemerintah dengan Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran yang telah dilakukan pada 27 Agustus 2017. Adapun kesepakatan waktu itu, diumumkan pokok landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia berupa perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK). 2. Bos Freeport McMoran Tanda Tangani Pokok Perjanjian CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tiba di Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedatangan orang nomor satu Freeport dalam rangka melakukan penandatangan Head of Agreement (HoA) dengan pemerintah Indonesia. Pantauan Okezone, Adkerson tiba sekira pukul 15.45 WIB mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Turut mendampingi Direktur Eksekutif Freeprot Tony Wenas dan jajaran Freeport Indonesia. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51638/261014_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%" width="100%" /> Dari pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan hingga Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mewakili Inalum menandatangani pokok perjanjian. 3. Pemerintah Rogoh Kocek Rp55,4 Triliun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, untuk melengkapi kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport Indonesia menjadi 51%, Inalum akan mengambil participating interest (PI) Rio Tinto 40%, saham pemerintah 9,36% dan saham Indocopper 10%. "Jadi kalau ditambah punya negara menjadi menjadi 51,38%. Total nilai kita dengan ambil PI Rio dan Indocopper itu sebesar USD3,85 miliar," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta (12/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51632/260993_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani" width="100%" /> Angka USD3,85 miliar ini jika dikonversikan ke Rupiah mencapai Rp55,4 triliun (kurs Rp14.400/USD). Harga tersebut, kata Rini, sudah dituangkan dalam HoA yang hari ini ditandatangani antara Inalum dengan Freeport. Tentu HoA bukan hal terakhir, karena masih ada proses transaksi yang dilakukan. 4. 11 Bank Gotong Royong Bayar 51% Saham Freeport Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum mengaku sudah siap membayar total dana yang dibutuhkan untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia sebesar USD3,85 miliar. Keyakinan tersebut karena ada 11 bank yang siap membantu. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari total dana yang dibutuhkan USD3,85 miliar, sebesar USD3,5 miliar diperuntukan untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,39% saham di Freeport Indonesia. "USD3,5 miliar itu ke Rio, yang ke Freeportnya USD750 juta. Ini deal-nya, ada Freeport, Rio Tinto dan kita," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51632/260997_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani" width="100%" /> 5. Proses Divestasi Diharapkan Selesai Akhir Juli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menginginkan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesiaselesai akhir bulan ini. Target waktu tersebut sejalan dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara PT Freeport Indonesia yang selesai pada 31 Juli 2018. "Saya pinginnya akhir Juli supaya enggak ada perpanjangan kan, lihat saja," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/12/51638/261015_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%"  width="100%" /> Akan tetapi, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Buri Gunadi Sadikin meminta tambahan waktu hingga Agustus. Sebab, Inalum yang menjadi induk holding pertambangan akan menjadi pihak yang membeli saham Freeport Indonesia membutuhkan waktu untuk persiapan dokumen transaksi. "Kami harapkan dalam dua bulan bisa selesai. Seluruh dokumentasi sekarang supaya transaction closing-nya jadi semua," kata dia dalam kesempatan yang sama. 6. Syarat Operasi Freeport Indonesia hingga 2041 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan syarat sebelum memberikan perpanjangan masa kontrak PT Freeport Indonesia yang habis pada 2021. Syarat perpanjangan diberikan jika ada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) soal penyelesaian masalah lingkungan. "Harus ada rekomendasi tertulis dari KLHK untuk persyaratan perpanjangan 2x10 tahun. Bahwa perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius di lingkungan," tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/12/51632/260996_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani"  width="100%" /> Terkait Head of Agreement penjualan saham Freeport McMoran (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto kepada Inalum, Jonan berharap hal tersebut bisa segera menyelesaikan seluruh pokok-pokok negosiasi seperti divestasi 51% hingga stabilitas investasi. Dari sisi ESDM, tentu akan difinalkan mengenai status kontrak, di mana Freeport bersedia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) dari sebelumnya Kontrak Karya (KK). 7. Indonesia Bakal Kantongi Rp864 Triliun hingga 2041 Setelah penandatanganan pokok-pokok perjanjian, dua belah pihak akan melanjutkan proses divestasi saham hingga akhirnya pemerintah melalui Inalum resmi memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Jika proses divestasi setelah maka pemerintah juga akan mengeluarkan izin operasional Freeport Indonesia hingga 2041.   CEO Freeport Mc Moran Richard Adkerson mengatakan, dengan kenaikan porsi saham pemerintah maka pendapatan yang diterima Indonesia juga meningkat. Jika dihitung operasional Freeport Indonesia hinga 2041 maka, Indonesia berpotensi untuk mendapatkan USD60 miliar atau setara Rp864 triliun (mengacu kurs Rp14.400) dari Tambang Grasberg. "Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD60 miliar," kata Adkerson di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). 8. Tambang Grasberg Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi Menurut Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, proses pengambil alihan 51% saham Freeport kepada negara melalui Inalum merupakan amanat Presiden Joko Widodo. Dengan dukungan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN, divestasi 51% saham akhir selesai. "Saya ucapkan terimakasih tak terhingga pada Ibu Rini, Ibu Sri Mulyani, Pak Jonan, Ibu Siti atas dukungan luar biasa mendukung Inalum untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi. Di mana kami menghantarkan Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," tegasnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018)JAKARTA - Proses pelepasan saham atau divestasi 51% saham Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia memasuki babak baru. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum bersama dengan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian atau Head of Agreement (HoA) terkait penjualan saham Freeport McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum. Penandatanganan tersebut membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemilik mayoritas di Tambang Grasberg. Akan tetapi, perjuangan pemerintah masih panjang. Di balik penandatanganan tersebut, ada fakta-fakta menarik yang telah dihimpun Okezone sebagai berikut: 1. Freeport Sepakat Serahkan Setengah Saham Freeport Indonesia Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Hal tersebut menjadi kesepakatan melalui penantangan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51638/261012_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%" width="100%" /> Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, HoA ini merupakan langkah maju dan strategis dalam mewujudkan kesepakatan pemerintah dengan Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran yang telah dilakukan pada 27 Agustus 2017. Adapun kesepakatan waktu itu, diumumkan pokok landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia berupa perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK). 2. Bos Freeport McMoran Tanda Tangani Pokok Perjanjian CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tiba di Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedatangan orang nomor satu Freeport dalam rangka melakukan penandatangan Head of Agreement (HoA) dengan pemerintah Indonesia. Pantauan Okezone, Adkerson tiba sekira pukul 15.45 WIB mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Turut mendampingi Direktur Eksekutif Freeprot Tony Wenas dan jajaran Freeport Indonesia. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51638/261014_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%" width="100%" /> Dari pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan hingga Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mewakili Inalum menandatangani pokok perjanjian. 3. Pemerintah Rogoh Kocek Rp55,4 Triliun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, untuk melengkapi kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport Indonesia menjadi 51%, Inalum akan mengambil participating interest (PI) Rio Tinto 40%, saham pemerintah 9,36% dan saham Indocopper 10%. "Jadi kalau ditambah punya negara menjadi menjadi 51,38%. Total nilai kita dengan ambil PI Rio dan Indocopper itu sebesar USD3,85 miliar," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta (12/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51632/260993_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani" width="100%" /> Angka USD3,85 miliar ini jika dikonversikan ke Rupiah mencapai Rp55,4 triliun (kurs Rp14.400/USD). Harga tersebut, kata Rini, sudah dituangkan dalam HoA yang hari ini ditandatangani antara Inalum dengan Freeport. Tentu HoA bukan hal terakhir, karena masih ada proses transaksi yang dilakukan. 4. 11 Bank Gotong Royong Bayar 51% Saham Freeport Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum mengaku sudah siap membayar total dana yang dibutuhkan untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia sebesar USD3,85 miliar. Keyakinan tersebut karena ada 11 bank yang siap membantu. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari total dana yang dibutuhkan USD3,85 miliar, sebesar USD3,5 miliar diperuntukan untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,39% saham di Freeport Indonesia. "USD3,5 miliar itu ke Rio, yang ke Freeportnya USD750 juta. Ini deal-nya, ada Freeport, Rio Tinto dan kita," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/12/51632/260997_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani" width="100%" /> 5. Proses Divestasi Diharapkan Selesai Akhir Juli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menginginkan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesiaselesai akhir bulan ini. Target waktu tersebut sejalan dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara PT Freeport Indonesia yang selesai pada 31 Juli 2018. "Saya pinginnya akhir Juli supaya enggak ada perpanjangan kan, lihat saja," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/12/51638/261015_medium.jpg" alt="Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%"  width="100%" /> Akan tetapi, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Buri Gunadi Sadikin meminta tambahan waktu hingga Agustus. Sebab, Inalum yang menjadi induk holding pertambangan akan menjadi pihak yang membeli saham Freeport Indonesia membutuhkan waktu untuk persiapan dokumen transaksi. "Kami harapkan dalam dua bulan bisa selesai. Seluruh dokumentasi sekarang supaya transaction closing-nya jadi semua," kata dia dalam kesempatan yang sama. 6. Syarat Operasi Freeport Indonesia hingga 2041 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan syarat sebelum memberikan perpanjangan masa kontrak PT Freeport Indonesia yang habis pada 2021. Syarat perpanjangan diberikan jika ada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) soal penyelesaian masalah lingkungan. "Harus ada rekomendasi tertulis dari KLHK untuk persyaratan perpanjangan 2x10 tahun. Bahwa perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius di lingkungan," tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/07/12/51632/260996_medium.jpg" alt="Akhirnya, Divestasi 51% Saham Freeport Ditandatangani"  width="100%" /> Terkait Head of Agreement penjualan saham Freeport McMoran (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto kepada Inalum, Jonan berharap hal tersebut bisa segera menyelesaikan seluruh pokok-pokok negosiasi seperti divestasi 51% hingga stabilitas investasi. Dari sisi ESDM, tentu akan difinalkan mengenai status kontrak, di mana Freeport bersedia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) dari sebelumnya Kontrak Karya (KK). 7. Indonesia Bakal Kantongi Rp864 Triliun hingga 2041 Setelah penandatanganan pokok-pokok perjanjian, dua belah pihak akan melanjutkan proses divestasi saham hingga akhirnya pemerintah melalui Inalum resmi memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Jika proses divestasi setelah maka pemerintah juga akan mengeluarkan izin operasional Freeport Indonesia hingga 2041.   CEO Freeport Mc Moran Richard Adkerson mengatakan, dengan kenaikan porsi saham pemerintah maka pendapatan yang diterima Indonesia juga meningkat. Jika dihitung operasional Freeport Indonesia hinga 2041 maka, Indonesia berpotensi untuk mendapatkan USD60 miliar atau setara Rp864 triliun (mengacu kurs Rp14.400) dari Tambang Grasberg. "Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD60 miliar," kata Adkerson di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). 8. Tambang Grasberg Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi Menurut Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, proses pengambil alihan 51% saham Freeport kepada negara melalui Inalum merupakan amanat Presiden Joko Widodo. Dengan dukungan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN, divestasi 51% saham akhir selesai. "Saya ucapkan terimakasih tak terhingga pada Ibu Rini, Ibu Sri Mulyani, Pak Jonan, Ibu Siti atas dukungan luar biasa mendukung Inalum untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi. Di mana kami menghantarkan Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," tegasnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018)