PT BPR Sambas Arta sejak tanggal 5 April 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio KPMM yang kurang dari 0%https://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921793/ojk-cabut-izin-bpr-sambas-arta-bagaimana-nasib-nasabahnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921793/ojk-cabut-izin-bpr-sambas-arta-bagaimana-nasib-nasabahnyahttps://economy.okezone.com/read/2018/07/13/320/1921793/ojk-cabut-izin-bpr-sambas-arta-bagaimana-nasib-nasabahnyaJum'at 13 Juli 2018 09:56 WIBKoran SINDOOJK. Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2018/07/13/320/1921793/ojk-cabut-izin-bpr-sambas-arta-bagaimana-nasib-nasabahnya-91u3iFqPxB.jpgJAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl. Karang Intan No.35 Sakok, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyatakan PT BPR Sambas Arta sejak tanggal 5 April 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/30/45943/236825_medium.jpg" alt="Tutup Tahun 2018, OJK Luncurkan 3 Peraturan untuk Dorong Program Pemerintah" width="100%" />  "Penetapan status tersebut ditetapkan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan," ujar Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Moch. Riezky F. Purnomo dalam rilis, Kamis (12/7/2018). Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.                                      Baca Juga: OJK Cabut Izin BPR Mega Karsa, Ini Alasannya Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi. Dia melanjutkan, mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/30/45943/236827_medium.jpg" alt="Tutup Tahun 2018, OJK Luncurkan 3 Peraturan untuk Dorong Program Pemerintah" width="100%" />  Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. "OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMi8wMi80LzEwODYzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu, Sekretaris Lembaga LPS Samsu Adi Nugroho menuturkan, dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sambas Arta, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. “Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,” kata Samsu. Menurut Samsu, dalam rangka likuidasi PT BPR Sam bas Arta, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/10/23/43746/228825_medium.jpg" alt="Peralihan BI Checking ke OJK di Tahun 2018 "  width="100%" /> LPS sebagai RUPS PT BPR Sam bas Arta akan mengambil tindakan-tindakan di antaranya membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan menonaktifkan seluruh direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses lik uidasi PT BPR Sambas Arta akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. “Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Sambas Arta tersebut akan dilakukan oleh LPS,” ungkap dia. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/10/23/43746/228826_medium.jpg" alt="Peralihan BI Checking ke OJK di Tahun 2018 "  width="100%" /> LPS mengimbau agar nasabah PT BPR Sambas Arta tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sam bas Arta. Selain itu, ke pada karyawan PT BPR Sam bas Arta di harapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. (Kunthi Fahmar Sandy)JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl. Karang Intan No.35 Sakok, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyatakan PT BPR Sambas Arta sejak tanggal 5 April 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/30/45943/236825_medium.jpg" alt="Tutup Tahun 2018, OJK Luncurkan 3 Peraturan untuk Dorong Program Pemerintah" width="100%" />  "Penetapan status tersebut ditetapkan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan," ujar Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Moch. Riezky F. Purnomo dalam rilis, Kamis (12/7/2018). Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.                                      Baca Juga: OJK Cabut Izin BPR Mega Karsa, Ini Alasannya Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi. Dia melanjutkan, mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/30/45943/236827_medium.jpg" alt="Tutup Tahun 2018, OJK Luncurkan 3 Peraturan untuk Dorong Program Pemerintah" width="100%" />  Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. "OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMi8wMi80LzEwODYzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu, Sekretaris Lembaga LPS Samsu Adi Nugroho menuturkan, dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sambas Arta, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. “Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,” kata Samsu. Menurut Samsu, dalam rangka likuidasi PT BPR Sam bas Arta, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/10/23/43746/228825_medium.jpg" alt="Peralihan BI Checking ke OJK di Tahun 2018 "  width="100%" /> LPS sebagai RUPS PT BPR Sam bas Arta akan mengambil tindakan-tindakan di antaranya membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan menonaktifkan seluruh direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses lik uidasi PT BPR Sambas Arta akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. “Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Sambas Arta tersebut akan dilakukan oleh LPS,” ungkap dia. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/10/23/43746/228826_medium.jpg" alt="Peralihan BI Checking ke OJK di Tahun 2018 "  width="100%" /> LPS mengimbau agar nasabah PT BPR Sambas Arta tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sam bas Arta. Selain itu, ke pada karyawan PT BPR Sam bas Arta di harapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. (Kunthi Fahmar Sandy)