Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kemarin berlangsung ricuh.https://economy.okezone.com/read/2018/07/28/278/1928565/hasil-rups-tps-food-selama-7-jam-yang-berlangsung-kisruhidhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/28/278/1928565/hasil-rups-tps-food-selama-7-jam-yang-berlangsung-kisruhhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/28/278/1928565/hasil-rups-tps-food-selama-7-jam-yang-berlangsung-kisruhSabtu 28 Juli 2018 10:16 WIBUlfa AriezaIndeks Harga Saham Gabungan (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/07/28/278/1928565/hasil-rups-tps-food-selama-7-jam-yang-berlangsung-kisruh-KMpnDSF1UG.jpgJAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kemarin berlangsung ricuh. Rapat sendiri dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 WIB. Ada empat agenda yang dibahas dalam RUPS tersebut. Komisaris Utama Anton Apriyantono menjelaskan, pada agenda pertama yaitu Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 masih berlangsung lancar. Pemegang saham yang hadir menyetujui agenda pertama. Menginjak agenda kedua, kerusuhan mulai terjadi. Saking alotnya, agenda kedua ini masih berlangsung hingga pukul 17.30 WIB. Salah satu pemegang saham TPS Food Haryanto Bhakti sempat berjalan keluar ruangan dan menemui awak media. Dia menuturkan sebanyak 61% pemegang saham yang hadir menolak laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017. Alasannya, pemegang saham tidak mempercayai pengelolaan keuangan perseroan, terkait dengan sejumlah transaksi dan piutang ke beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Direktur Utama Joko Mogoginta. "Kedua tentang laporan keuangan tidak diapprove," kata Anton di Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui agenda ketiga yaitu, Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Kisruh dimulai lagi ketika menginjak agenda terakhir yaitu Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Baca Juga: RUPS Ricuh, Bos Tiga Pilar Sejahtera Walk Out Agenda keempat ini sempat diskors dua kali karena kondisi rapat yang tidak kondusif. Tidak hanya itu, agenda terakhir diwarnai walk out atau aksi keluar rapat oleh Direktur Utama TPS Food Joko Mogoginta. Sambil berteriak-teriak dengan emosi, Joko mengatakan, ada tekanan kepada Komisaris Utama Anton Apriyantono untuk mencabut tanda tangan di laporan tahunan perusahaan tahun buku 2017 oleh Komisaris Perseroan Jaka Prasetya. Anton juga disebut mendapat paksaan dari Jaka Prasetya untuk memasukkan agenda pergantian direksi langsung oleh komisaris. Jaka Prasetya sendiri adalah perwakilan komisaris TPS Food dari perusahaan investasi Kohlbrg Kravis Roberts (KKR) yang menanamkan saham di TPS Food. Anton pun memberikan solusi untuk agenda terakhir ini melalui voting. Hasil voting dicatat oleh pihak notaris. Selain hasil voting, notaris juga mencantumkan detail kejadian yang berlangsung selama rapat, termasuk walk out Direktur Utama Joko Mogoginta. Seluruh hasil voting dan catatan detail rapat diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Akhirnya itu divote, votenya juga tidak menentukan beberapa karena ada pemegang saham yang keluar dan itu harus dihitung lagi yang ada. Dan hasilnya kita sampaikan pada OJK dengan segala kondisi yang tadi untuk diputuskan di OJK," papar Anton. JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kemarin berlangsung ricuh. Rapat sendiri dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 WIB. Ada empat agenda yang dibahas dalam RUPS tersebut. Komisaris Utama Anton Apriyantono menjelaskan, pada agenda pertama yaitu Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 masih berlangsung lancar. Pemegang saham yang hadir menyetujui agenda pertama. Menginjak agenda kedua, kerusuhan mulai terjadi. Saking alotnya, agenda kedua ini masih berlangsung hingga pukul 17.30 WIB. Salah satu pemegang saham TPS Food Haryanto Bhakti sempat berjalan keluar ruangan dan menemui awak media. Dia menuturkan sebanyak 61% pemegang saham yang hadir menolak laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017. Alasannya, pemegang saham tidak mempercayai pengelolaan keuangan perseroan, terkait dengan sejumlah transaksi dan piutang ke beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Direktur Utama Joko Mogoginta. "Kedua tentang laporan keuangan tidak diapprove," kata Anton di Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui agenda ketiga yaitu, Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Kisruh dimulai lagi ketika menginjak agenda terakhir yaitu Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Baca Juga: RUPS Ricuh, Bos Tiga Pilar Sejahtera Walk Out Agenda keempat ini sempat diskors dua kali karena kondisi rapat yang tidak kondusif. Tidak hanya itu, agenda terakhir diwarnai walk out atau aksi keluar rapat oleh Direktur Utama TPS Food Joko Mogoginta. Sambil berteriak-teriak dengan emosi, Joko mengatakan, ada tekanan kepada Komisaris Utama Anton Apriyantono untuk mencabut tanda tangan di laporan tahunan perusahaan tahun buku 2017 oleh Komisaris Perseroan Jaka Prasetya. Anton juga disebut mendapat paksaan dari Jaka Prasetya untuk memasukkan agenda pergantian direksi langsung oleh komisaris. Jaka Prasetya sendiri adalah perwakilan komisaris TPS Food dari perusahaan investasi Kohlbrg Kravis Roberts (KKR) yang menanamkan saham di TPS Food. Anton pun memberikan solusi untuk agenda terakhir ini melalui voting. Hasil voting dicatat oleh pihak notaris. Selain hasil voting, notaris juga mencantumkan detail kejadian yang berlangsung selama rapat, termasuk walk out Direktur Utama Joko Mogoginta. Seluruh hasil voting dan catatan detail rapat diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Akhirnya itu divote, votenya juga tidak menentukan beberapa karena ada pemegang saham yang keluar dan itu harus dihitung lagi yang ada. Dan hasilnya kita sampaikan pada OJK dengan segala kondisi yang tadi untuk diputuskan di OJK," papar Anton.