BPS meminta agar penyaluran Bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktuhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/30/320/1929449/peran-pemda-tentukan-keakuratan-penyaluran-bantuan-sosialidhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/30/320/1929449/peran-pemda-tentukan-keakuratan-penyaluran-bantuan-sosialhttps://economy.okezone.com/read/2018/07/30/320/1929449/peran-pemda-tentukan-keakuratan-penyaluran-bantuan-sosialSenin 30 Juli 2018 18:57 WIBGiri HartomoKepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/07/30/320/1929449/peran-pemda-tentukan-keakuratan-penyaluran-bantuan-sosial-CH2xBCU1yv.jpgJAKARTA - Pemerintah tengah mendorong pengoptimalan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya agar angka kemiskinan penduduk Indonesia bisa terus ditekan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu faktor penting dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan Bansos. BPS meminta agar penyaluran Bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Guna merealisasikan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyaluran Bansos bisa tepat sasaran dengan peran Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam hal verifikasi data siapa saja yang berhak menerima bansos. "Peran Pemda dalam verifikasi data sangat penting, karena Kemensos tidak punya tangan di daerah. Paling tidak daerah harus bantu data verifikasi data seakurat mungkin," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/05/45242/234218_medium.jpg" alt="Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Berikan Penghargaan Sustainable Business Awards Indonesia 2017" width="100%" /> Menurut Bambang, alasan kenapa pentingnya pemerintah daerah, karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hanya menyalurkan Bansos sesuai pengajuan dari Pemda. Artinya, jika data pemerintah daerah tidak akurat, maka pendistribusian bansos oleh Kemensos juga tidak akan tepat sasaran. "Kalau Pemda lambat update data, kurang akurat, maka akhirnya Kemensos akan mendistribusikan Bansos tidak tepat. Daerah sangat penting, bukan hanya tugas pemerintah pusat," jelasnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/27/52116/262896_medium.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional "Harmoni dalam Keberagaman"" width="100%" /> Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, penyaluran Bansos Tunai pada tahap I bulan Februari 2018 dan tahap II bulan Mei 2018 telah disalurkan. Adapun jika di presentasikan, jumlahnya sudah mencapai 97% Selain itu, penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal. Dengan begitu diharapkan angka kemiskinan bisa terus ditekan lebih rendah lagi. "Target penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah dari capaian tersebut terus diikhtiarkan oleh Pemerintah. Diharapkan pada Maret 2019 persentase angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan signifikan menjadi 9,3%," ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8wNi8xMy80Lzk3ODQ1LzAv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> (feb)JAKARTA - Pemerintah tengah mendorong pengoptimalan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya agar angka kemiskinan penduduk Indonesia bisa terus ditekan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu faktor penting dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan Bansos. BPS meminta agar penyaluran Bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Guna merealisasikan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyaluran Bansos bisa tepat sasaran dengan peran Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam hal verifikasi data siapa saja yang berhak menerima bansos. "Peran Pemda dalam verifikasi data sangat penting, karena Kemensos tidak punya tangan di daerah. Paling tidak daerah harus bantu data verifikasi data seakurat mungkin," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018). <img src="https://a.okezone.com/photos/2017/12/05/45242/234218_medium.jpg" alt="Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Berikan Penghargaan Sustainable Business Awards Indonesia 2017" width="100%" /> Menurut Bambang, alasan kenapa pentingnya pemerintah daerah, karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hanya menyalurkan Bansos sesuai pengajuan dari Pemda. Artinya, jika data pemerintah daerah tidak akurat, maka pendistribusian bansos oleh Kemensos juga tidak akan tepat sasaran. "Kalau Pemda lambat update data, kurang akurat, maka akhirnya Kemensos akan mendistribusikan Bansos tidak tepat. Daerah sangat penting, bukan hanya tugas pemerintah pusat," jelasnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/07/27/52116/262896_medium.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional "Harmoni dalam Keberagaman"" width="100%" /> Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, penyaluran Bansos Tunai pada tahap I bulan Februari 2018 dan tahap II bulan Mei 2018 telah disalurkan. Adapun jika di presentasikan, jumlahnya sudah mencapai 97% Selain itu, penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal. Dengan begitu diharapkan angka kemiskinan bisa terus ditekan lebih rendah lagi. "Target penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah dari capaian tersebut terus diikhtiarkan oleh Pemerintah. Diharapkan pada Maret 2019 persentase angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan signifikan menjadi 9,3%," ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8wNi8xMy80Lzk3ODQ1LzAv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> (feb)