Penyaluran elpiji kemasan 3 kg tahun ini diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 6,4 juta metrik ton (MT)https://economy.okezone.com/read/2018/08/30/320/1943450/subsidi-elpiji-3-kg-bisa-jebol-ini-bahayanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/08/30/320/1943450/subsidi-elpiji-3-kg-bisa-jebol-ini-bahayanyahttps://economy.okezone.com/read/2018/08/30/320/1943450/subsidi-elpiji-3-kg-bisa-jebol-ini-bahayanyaKamis 30 Agustus 2018 10:26 WIBKoran SINDOIlustrasi: Foto Koran Sindohttps://img.okezone.com/content/2018/08/30/320/1943450/subsidi-elpiji-3-kg-bisa-jebol-ini-bahayanya-C9vwjzFCaN.jpgJAKARTA – Penyaluran elpiji kemasan 3 kg tahun ini diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 6,4 juta metrik ton (MT). Hal ini terjadi karena distribusi elpiji tidak tepat sasaran sehingga berpotensi menambah beban subsidi. Pada rapat dengar pendapat bersama DPR, Selasa 28 Agustus 2018, Pertamina menyatakan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg sepanjang Januari-Juni 2018 telah mencapai 3,37 juta MT. Karena itu pada akhir tahun ini penyaluran elpiji 3 kg atau elpiji melon itu diprediksi mencapai 6,6 juta MT. “Ini karena subsidi tidak tepat sasaran. Banyak industri rumahan masih menggunakan elpiji subsidi 3 kg,” ujar Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid di Jakarta.   Menurut dia, selain alasan tersebut, jebolnya kuota elpiji 3 kg juga disebabkan meningkatnya konsumsi akibat migrasi minyak tanah ke elpiji. Untuk mengantisipasi hal ini, Pertamina telah mengeluarkan kemasan elpiji nonsubsidi 3 kg dengan jumlah 15-20% dari kuota elpiji subsidi. Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disebutkan alokasi subsidi energi mencapai Rp94,53 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar mi nyak (BBM) dan elpiji 3 kg sebesar Rp46,87 triliun. Ada pun sisanya untuk subsidi listrik Rp47,66 triliun. Sementara itu jumlah subsidi energi tahun depan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp56,5 triliun atau naik 65% bila di bandingkan dengan tahun ini. Alokasi subsidi energi tersebut di antaranya untuk subsidi BBM sebesar Rp100,1 triliun yang diperuntukkan bagi penyaluran subsidi solar Rp2.000/liter dengan volume 14,5 juta kiloliter (KL). Subsidi itu juga untuk menutupi minyak tanah dan elpiji dengan total volume masing-masing 610.000 KL dan 6,9 juta MT. Selain itu Rp56,6 triliun sisanya adalah untuk subsidi pada sektor kelistrikan.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/12/08/45371/234722_medium.jpg" alt="Pasokan Gas Elpiji Seluruh Indonesia Dipastikan Aman" width="100%" /> Anggota Komisi VII DPR Ari Yunita meminta pemerintah menjaga kuota elpiji bersubsidi kemasan 3 kg supaya tepat sasaran. Dia meyakini, jika pemerintah berhasil menjaga subsidi elpiji 3 kg, tidak akan terjadi kelangkaan. “Kami melihat masih banyak kelangkaan elpiji, khususnya di Kaltara (Kalimantan Utara). Kelangkaan terjadi karena penyaluran elpiji tidak tepat sasaran,” tandas dia. Dia juga mendesak pemerintah segera menerapkan distribusi tertutup supaya dapat menekan bocornya subsidi akibat distribusi tidak tepat sasaran. “Di samping itu perlunya cepat tanggap dari Pertamina maupun pemerintah jika terjadi kelangkaan elpiji di suatu daerah,” sebut dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wOC8yNy8xLzExNTg0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Razia di Daerah Dalam upaya penyaluran elpiji yang tepat sasaran, Pertamina bersama pemerintah di sejumlah daerah menggelar razia terhadap pelaku usaha industri makanan yang mengguna kan elpiji 3 kg. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tidak menggunakan elpiji tabung 3 kg karena peruntukannya hanya bagi kalangan tidak mampu. Di Wonosobo, Jawa Tengah, tim monitoring elpiji 3 kg menemukan 108 tabung gas 3 kg yang digunakan oleh industri makanan skala menengah di 11 lokasi usaha. Dari 108 tabung tersebut, 81 tabung di antaranya berhasil ditarik tim monitoring dan ditukarkan dengan 41 tabung 5,5 kg nonsubsidi. Razia serupa juga dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Di daerah ini tim inspeksi gabungan yang terdiri atas Pemkab Banyumas, kepolisian, Pertamina, dan Hiswana Migas mendatangi rumah makan/UMKM dan memeriksa gas elpiji yang digunakan untuk memasak. Dalam razia tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah rumah makan dan usaha UMKM yang masih menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg. Pengamat Energi dari Reforminer Institut Komaidi Notonegoro mengatakan, jebolnya kuota elpiji 3 kg tahun ini tidak bisa dihindari. Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, mau tidak mau pemerintah harus menganggarkan tambahan subsidi untuk elpiji 3 kg. Menurut Komaidi, persoalan subsidi elpiji 3 kg terletak pada mekanisme distribusi yang seharusnya menggunakan sistem distribusi tertutup, bukan dengan sistem terbuka seperti yang terjadi sekarang. “Dengan sistem terbuka, jebolnya bisa ke mana-mana. Artinya banyak elpiji 3 kg yang masih tidak tepat sasaran. Dengan sistem distribusi yang ada sekarang masih susah membedakan mana yang tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, penggunaan elpiji 3 kg setiap tahunnya semakin bertambah sebagai dampak dari pengurangan penggunaan minyak tanah di masyarakat. “Jadi asumsi kuotanya juga pasti akan meleset setiap tahun. Sementara kita juga masih dalam posisi impor untuk bahan baku elpiji ini,” ungkapnya. Dia memprediksi pemerintah bakal menambah kuota elpiji dari APBN. Alasannya karena di tahun politik akan sulit menaikkan harga elpiji 3 kg. “Pemerintah pasti akan menambah kuota subsidi baik dari sisi kuota maupun anggaran subsidinya. Sebab rasa-rasanya susah menaikkan harga-harga yang dikendalikan pemerintah di tahun politik seperti ini,” ucapnya. Dia menambahkan, distribusi elpiji 3 kg bersubsidi akan berjalan lancar jika diatur dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan pengawasan. Namun masalahnya dibutuhkan infrastrtuktur dasar yang memakan waktu tidak cepat. “Ya penyalurannya harus jelas. Sama halnya menyalurkan bantuan langsung non tunai dan sebagainya. Tapi ini butuh infrastruktur dan sinergi semua pihak,” sebutnya. BBM Penugasan Di sisi lain per 27 Agustus 2018 lalu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, kuota bahan bakar minyak (BBM) penugasan jenis premium telah tersalur sebanyak 44,29% atau 5,23 juta KL dari total kuota tahun ini sebanyak 11,8 juta KL. Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa meyakini, berdasarkan jumlah kuota premium yang belum tersalurkan, kuota bensin premium kondisinya aman tahun ini. “Kami yakin premium aman untuk tahun ini. Masih ada sekitar 6,5 juta KL yang belum tersalurkan,” sebut dia. Bahkan, menurut dia, tahun ini konsumsi premium diprediksi tidak tersalur sepenuhnya. Hal itu berdasarkan perhitungan BPH Migas dalam tiga tahun terakhir yang selalu tidak pernah mencapai 100%. Berdasarkan data BPH Migas pada 2015, kuota bensin premium tersalur hanya 89,6% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,6 juta KL. Sementara pada 2016 bensin premium tersalurkan 81,6% dari total kuota sebanyak 10,6 juta KL. Adapun pada 2017 tersalur sebesar 7 juta KL dari keseluruhan kuota sebesar 12,5 juta KL. Dia mengatakan, kuota premium tahun ini meningkat karena kebijakan perluasan BBM penugasan. “BBM penugasan jenis premium tak hanya disalurkan di wilayah timur, tapi juga seluruh Indonesia sehingga terjadi peningkatan volume kuota premium,” ujar dia. Dia menambahkan, mengenai BBM tertentu seperti solar dan minyak tanah saat ini dalam kondisi aman. BBM jenis solar dan kerosin sampai Agustus 2018 tersalur sebanyak 10 juta KL dari total keseluruhan sebanyak 15,23 juta KL dengan perincian, untuk solar tersalur 14,6 juta KL dan kerosin 610.000 KL. Pada Agustus 2018 konsumsi BBM jenis solar tersalur sebesar 66,63% atau sebanyak 9,7 juta KL. Adapun untuk minyak tanah tersalur 56,84% atau sebanyak 347.000 KL. “Kami yakin solar juga aman, bahkan potensi peghematannya mencapai 1 juta KL,” tandasnya. (Nanang Wijayanto/ Ichsan Amin) JAKARTA – Penyaluran elpiji kemasan 3 kg tahun ini diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 6,4 juta metrik ton (MT). Hal ini terjadi karena distribusi elpiji tidak tepat sasaran sehingga berpotensi menambah beban subsidi. Pada rapat dengar pendapat bersama DPR, Selasa 28 Agustus 2018, Pertamina menyatakan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg sepanjang Januari-Juni 2018 telah mencapai 3,37 juta MT. Karena itu pada akhir tahun ini penyaluran elpiji 3 kg atau elpiji melon itu diprediksi mencapai 6,6 juta MT. “Ini karena subsidi tidak tepat sasaran. Banyak industri rumahan masih menggunakan elpiji subsidi 3 kg,” ujar Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid di Jakarta.   Menurut dia, selain alasan tersebut, jebolnya kuota elpiji 3 kg juga disebabkan meningkatnya konsumsi akibat migrasi minyak tanah ke elpiji. Untuk mengantisipasi hal ini, Pertamina telah mengeluarkan kemasan elpiji nonsubsidi 3 kg dengan jumlah 15-20% dari kuota elpiji subsidi. Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disebutkan alokasi subsidi energi mencapai Rp94,53 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar mi nyak (BBM) dan elpiji 3 kg sebesar Rp46,87 triliun. Ada pun sisanya untuk subsidi listrik Rp47,66 triliun. Sementara itu jumlah subsidi energi tahun depan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp56,5 triliun atau naik 65% bila di bandingkan dengan tahun ini. Alokasi subsidi energi tersebut di antaranya untuk subsidi BBM sebesar Rp100,1 triliun yang diperuntukkan bagi penyaluran subsidi solar Rp2.000/liter dengan volume 14,5 juta kiloliter (KL). Subsidi itu juga untuk menutupi minyak tanah dan elpiji dengan total volume masing-masing 610.000 KL dan 6,9 juta MT. Selain itu Rp56,6 triliun sisanya adalah untuk subsidi pada sektor kelistrikan.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/12/08/45371/234722_medium.jpg" alt="Pasokan Gas Elpiji Seluruh Indonesia Dipastikan Aman" width="100%" /> Anggota Komisi VII DPR Ari Yunita meminta pemerintah menjaga kuota elpiji bersubsidi kemasan 3 kg supaya tepat sasaran. Dia meyakini, jika pemerintah berhasil menjaga subsidi elpiji 3 kg, tidak akan terjadi kelangkaan. “Kami melihat masih banyak kelangkaan elpiji, khususnya di Kaltara (Kalimantan Utara). Kelangkaan terjadi karena penyaluran elpiji tidak tepat sasaran,” tandas dia. Dia juga mendesak pemerintah segera menerapkan distribusi tertutup supaya dapat menekan bocornya subsidi akibat distribusi tidak tepat sasaran. “Di samping itu perlunya cepat tanggap dari Pertamina maupun pemerintah jika terjadi kelangkaan elpiji di suatu daerah,” sebut dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wOC8yNy8xLzExNTg0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Razia di Daerah Dalam upaya penyaluran elpiji yang tepat sasaran, Pertamina bersama pemerintah di sejumlah daerah menggelar razia terhadap pelaku usaha industri makanan yang mengguna kan elpiji 3 kg. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tidak menggunakan elpiji tabung 3 kg karena peruntukannya hanya bagi kalangan tidak mampu. Di Wonosobo, Jawa Tengah, tim monitoring elpiji 3 kg menemukan 108 tabung gas 3 kg yang digunakan oleh industri makanan skala menengah di 11 lokasi usaha. Dari 108 tabung tersebut, 81 tabung di antaranya berhasil ditarik tim monitoring dan ditukarkan dengan 41 tabung 5,5 kg nonsubsidi. Razia serupa juga dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Di daerah ini tim inspeksi gabungan yang terdiri atas Pemkab Banyumas, kepolisian, Pertamina, dan Hiswana Migas mendatangi rumah makan/UMKM dan memeriksa gas elpiji yang digunakan untuk memasak. Dalam razia tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah rumah makan dan usaha UMKM yang masih menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg. Pengamat Energi dari Reforminer Institut Komaidi Notonegoro mengatakan, jebolnya kuota elpiji 3 kg tahun ini tidak bisa dihindari. Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, mau tidak mau pemerintah harus menganggarkan tambahan subsidi untuk elpiji 3 kg. Menurut Komaidi, persoalan subsidi elpiji 3 kg terletak pada mekanisme distribusi yang seharusnya menggunakan sistem distribusi tertutup, bukan dengan sistem terbuka seperti yang terjadi sekarang. “Dengan sistem terbuka, jebolnya bisa ke mana-mana. Artinya banyak elpiji 3 kg yang masih tidak tepat sasaran. Dengan sistem distribusi yang ada sekarang masih susah membedakan mana yang tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, penggunaan elpiji 3 kg setiap tahunnya semakin bertambah sebagai dampak dari pengurangan penggunaan minyak tanah di masyarakat. “Jadi asumsi kuotanya juga pasti akan meleset setiap tahun. Sementara kita juga masih dalam posisi impor untuk bahan baku elpiji ini,” ungkapnya. Dia memprediksi pemerintah bakal menambah kuota elpiji dari APBN. Alasannya karena di tahun politik akan sulit menaikkan harga elpiji 3 kg. “Pemerintah pasti akan menambah kuota subsidi baik dari sisi kuota maupun anggaran subsidinya. Sebab rasa-rasanya susah menaikkan harga-harga yang dikendalikan pemerintah di tahun politik seperti ini,” ucapnya. Dia menambahkan, distribusi elpiji 3 kg bersubsidi akan berjalan lancar jika diatur dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan pengawasan. Namun masalahnya dibutuhkan infrastrtuktur dasar yang memakan waktu tidak cepat. “Ya penyalurannya harus jelas. Sama halnya menyalurkan bantuan langsung non tunai dan sebagainya. Tapi ini butuh infrastruktur dan sinergi semua pihak,” sebutnya. BBM Penugasan Di sisi lain per 27 Agustus 2018 lalu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, kuota bahan bakar minyak (BBM) penugasan jenis premium telah tersalur sebanyak 44,29% atau 5,23 juta KL dari total kuota tahun ini sebanyak 11,8 juta KL. Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa meyakini, berdasarkan jumlah kuota premium yang belum tersalurkan, kuota bensin premium kondisinya aman tahun ini. “Kami yakin premium aman untuk tahun ini. Masih ada sekitar 6,5 juta KL yang belum tersalurkan,” sebut dia. Bahkan, menurut dia, tahun ini konsumsi premium diprediksi tidak tersalur sepenuhnya. Hal itu berdasarkan perhitungan BPH Migas dalam tiga tahun terakhir yang selalu tidak pernah mencapai 100%. Berdasarkan data BPH Migas pada 2015, kuota bensin premium tersalur hanya 89,6% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,6 juta KL. Sementara pada 2016 bensin premium tersalurkan 81,6% dari total kuota sebanyak 10,6 juta KL. Adapun pada 2017 tersalur sebesar 7 juta KL dari keseluruhan kuota sebesar 12,5 juta KL. Dia mengatakan, kuota premium tahun ini meningkat karena kebijakan perluasan BBM penugasan. “BBM penugasan jenis premium tak hanya disalurkan di wilayah timur, tapi juga seluruh Indonesia sehingga terjadi peningkatan volume kuota premium,” ujar dia. Dia menambahkan, mengenai BBM tertentu seperti solar dan minyak tanah saat ini dalam kondisi aman. BBM jenis solar dan kerosin sampai Agustus 2018 tersalur sebanyak 10 juta KL dari total keseluruhan sebanyak 15,23 juta KL dengan perincian, untuk solar tersalur 14,6 juta KL dan kerosin 610.000 KL. Pada Agustus 2018 konsumsi BBM jenis solar tersalur sebesar 66,63% atau sebanyak 9,7 juta KL. Adapun untuk minyak tanah tersalur 56,84% atau sebanyak 347.000 KL. “Kami yakin solar juga aman, bahkan potensi peghematannya mencapai 1 juta KL,” tandasnya. (Nanang Wijayanto/ Ichsan Amin)