Pemerintah wajib memastikan perlindungan kepastian bagi investasi swasta.https://economy.okezone.com/read/2018/09/13/320/1949785/investasi-swasta-di-sektor-maritim-butuh-jaminan-pemerintahidhttps://economy.okezone.com/read/2018/09/13/320/1949785/investasi-swasta-di-sektor-maritim-butuh-jaminan-pemerintahhttps://economy.okezone.com/read/2018/09/13/320/1949785/investasi-swasta-di-sektor-maritim-butuh-jaminan-pemerintahKamis 13 September 2018 09:46 WIBKoran SINDOIlustrasi: Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2018/09/13/320/1949785/investasi-swasta-di-sektor-maritim-butuh-jaminan-pemerintah-fNbXFQWrI4.jpgJAKARTA – Pemerintah wajib memastikan perlindungan kepastian bagi investasi swasta, terutama di sektor maritim. Keterlibatan swasta yang lebih besar diperlukan dalam pembangunan infrastruktur bidang maritim agar tidak membebani anggaran negara. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. “Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melakukan pengembangan infrastruktur bidang maritim. Di sisi lain, pemerintah akan mengantongi banyak setoran dari konsesi hingga pajak,” ujarnya di Jakarta.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/03/20/48328/246214_medium.jpg" alt="Defisit Neraca Perdagangan" width="100%" /> Menurut Siswanto, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk mengajak swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur maritim. Dia mencontohkan, optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua badan usaha pelabuhan (BUP), yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/03/20/48328/246215_medium.jpg" alt="Defisit Neraca Perdagangan" width="100%" /> Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Per ekonomian Farah Heliantina mengatakan, industri maritim merupakan investasi jangka panjang. “Peraturan harus mendukung investasi domestik dan memungkinkan investasi asing untuk masuk,” tuturnya. (Oktiani Endarwati) JAKARTA – Pemerintah wajib memastikan perlindungan kepastian bagi investasi swasta, terutama di sektor maritim. Keterlibatan swasta yang lebih besar diperlukan dalam pembangunan infrastruktur bidang maritim agar tidak membebani anggaran negara. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. “Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melakukan pengembangan infrastruktur bidang maritim. Di sisi lain, pemerintah akan mengantongi banyak setoran dari konsesi hingga pajak,” ujarnya di Jakarta.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/03/20/48328/246214_medium.jpg" alt="Defisit Neraca Perdagangan" width="100%" /> Menurut Siswanto, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk mengajak swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur maritim. Dia mencontohkan, optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua badan usaha pelabuhan (BUP), yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/03/20/48328/246215_medium.jpg" alt="Defisit Neraca Perdagangan" width="100%" /> Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Per ekonomian Farah Heliantina mengatakan, industri maritim merupakan investasi jangka panjang. “Peraturan harus mendukung investasi domestik dan memungkinkan investasi asing untuk masuk,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)