<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Dana Desa Rp187 Triliun, Jokowi: Ini Bukan Hanya untuk Infrastruktur</title><description>Jokowi menginginkan bahwa program dana desa yang selama ini dijalankan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur</description><link>https://economy.okezone.com/read/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur"/><item><title>Dana Desa Rp187 Triliun, Jokowi: Ini Bukan Hanya untuk Infrastruktur</title><link>https://economy.okezone.com/read/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur</guid><pubDate>Senin 08 Oktober 2018 19:21 WIB</pubDate><dc:creator>Fakhrizal Fakhri </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur-LJLAyIgjkc.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: Jokowi (Setkab)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2018/10/08/320/1961263/dana-desa-rp187-triliun-jokowi-ini-bukan-hanya-untuk-infrastruktur-LJLAyIgjkc.jpg</image><title>Foto: Jokowi (Setkab)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan bahwa program dana desa yang selama ini dijalankan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa saja.

Ke depan, lanjut dia, dana desa tersebut harus digunakan juga untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak dengan membangun lingkungan kasih sayang di pedesaan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi rakyat termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Bupati Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin (8/10/2018).

&quot;Ya, kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur. Tapi ke depan, penting bagi kita semua untuk juga membangun sumber daya manusia (SDM), menyiapkan anak-anak kita, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat termasuk BUMDes,&quot; kata Jokowi sebagaimana rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
&amp;nbsp;Baca Juga: 3 Tahun Bangun Infrastruktur, Menko Darmin: Kini Saatnya 'Poles' SDM
Sejak digulirkan pemerintah pada tahun 2015 lalu, anggaran untuk dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Presiden menuturkan pada 2015 anggaran dana desa mencapai Rp20 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp47 triliun. Tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun. Adapun tahun depan, rencananya dana desa yang akan dikucurkan mencapai Rp73 triliun.

&quot;Artinya total sampai sekarang saja sudah Rp187 triliun sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini Rp187 triliun, belum lagi tahun depan tambah Rp73 triliun,&quot; lanjutnya.

Kepala Negara mengingatkan, para pendamping desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut. Ia juga berharap bahwa angka Rp187 triliun itu harus dirasakan sepenuhnya manfaatnya bagi masyarakat desa.

Jokowi memaparkan bahwa banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia mengenai dana desa ini. Setidaknya 6 negara sudah mengutarakan ketertarikan untuk mengetahui apa itu dana desa, bagaimana pengelolaan dan pendampingannya, hingga bagaimana efeknya terhadap perputaran ekonomi di desa itu.

&quot;Jangan sampai mereka belajar kepada kita. Eh, ternyata dana desa itu pemanfaatannya kurang bagi masyarakat,&quot; titip Presiden.
&amp;nbsp;Baca Juga: Kenaikan Dana Desa bisa Pangkas Kemiskinan
Dari sisi penyerapan, Presiden menilai bahwa terjadi peningkatan yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Menurutnya, angka penyerapan dari 82 persen telah meningkat menjadi 97-98 persen.

&quot;Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,&quot; ucapnya.

Tidak hanya soal pengelolaan, dirinya juga mengingatkan agar para  pengguna anggaran dana desa membeli barang-barang di desa dan sekitarnya  saja, maksimal di kecamatan. Harapannya, perputaran uang dan ekonomi  bisa terjadi di desa dan tidak kembali ke kota yang bermuara di Jakarta.

&quot;Sehingga misalnya membangun irigasi, membangun jalan, batu beli dari  desa atau gerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai. Pasir beli  dari desa itu, atau kalau enggak ada di desa itu paling tidak di lingkup  kecamatan,&quot; imbuhnya.

Presiden pun berharap dengan adanya dana desa ini manfaat yang  dirasakan bisa bermacam-macam. Selain manfaat langsung yang dirasakan  masyarakat desa, diharapkan juga bisa mengurangi kemiskinan di desa,  bisa mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, dan membuka lapangan  pekerjaan bagi masyarakat.

&quot;Nah saya ingat, jadi kalau membangun jalan gunakan masyarakat yang  ada di desa itu. Tapi dipilih, yang menganggur, yang keluarganya tidak  mampu, ikutkan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan jalan, irigasi,  talut, embung. Sehingga kita harapkan kemiskinan, ketimpangan itu  betul-betul hilang dari desa kita,&quot; tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam  acara ini yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro  Sandjojo, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Deli Serdang  Ashari Tambunan.</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan bahwa program dana desa yang selama ini dijalankan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa saja.

Ke depan, lanjut dia, dana desa tersebut harus digunakan juga untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak dengan membangun lingkungan kasih sayang di pedesaan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi rakyat termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Bupati Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin (8/10/2018).

&quot;Ya, kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur. Tapi ke depan, penting bagi kita semua untuk juga membangun sumber daya manusia (SDM), menyiapkan anak-anak kita, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat termasuk BUMDes,&quot; kata Jokowi sebagaimana rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
&amp;nbsp;Baca Juga: 3 Tahun Bangun Infrastruktur, Menko Darmin: Kini Saatnya 'Poles' SDM
Sejak digulirkan pemerintah pada tahun 2015 lalu, anggaran untuk dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Presiden menuturkan pada 2015 anggaran dana desa mencapai Rp20 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp47 triliun. Tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun. Adapun tahun depan, rencananya dana desa yang akan dikucurkan mencapai Rp73 triliun.

&quot;Artinya total sampai sekarang saja sudah Rp187 triliun sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini Rp187 triliun, belum lagi tahun depan tambah Rp73 triliun,&quot; lanjutnya.

Kepala Negara mengingatkan, para pendamping desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut. Ia juga berharap bahwa angka Rp187 triliun itu harus dirasakan sepenuhnya manfaatnya bagi masyarakat desa.

Jokowi memaparkan bahwa banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia mengenai dana desa ini. Setidaknya 6 negara sudah mengutarakan ketertarikan untuk mengetahui apa itu dana desa, bagaimana pengelolaan dan pendampingannya, hingga bagaimana efeknya terhadap perputaran ekonomi di desa itu.

&quot;Jangan sampai mereka belajar kepada kita. Eh, ternyata dana desa itu pemanfaatannya kurang bagi masyarakat,&quot; titip Presiden.
&amp;nbsp;Baca Juga: Kenaikan Dana Desa bisa Pangkas Kemiskinan
Dari sisi penyerapan, Presiden menilai bahwa terjadi peningkatan yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Menurutnya, angka penyerapan dari 82 persen telah meningkat menjadi 97-98 persen.

&quot;Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,&quot; ucapnya.

Tidak hanya soal pengelolaan, dirinya juga mengingatkan agar para  pengguna anggaran dana desa membeli barang-barang di desa dan sekitarnya  saja, maksimal di kecamatan. Harapannya, perputaran uang dan ekonomi  bisa terjadi di desa dan tidak kembali ke kota yang bermuara di Jakarta.

&quot;Sehingga misalnya membangun irigasi, membangun jalan, batu beli dari  desa atau gerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai. Pasir beli  dari desa itu, atau kalau enggak ada di desa itu paling tidak di lingkup  kecamatan,&quot; imbuhnya.

Presiden pun berharap dengan adanya dana desa ini manfaat yang  dirasakan bisa bermacam-macam. Selain manfaat langsung yang dirasakan  masyarakat desa, diharapkan juga bisa mengurangi kemiskinan di desa,  bisa mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, dan membuka lapangan  pekerjaan bagi masyarakat.

&quot;Nah saya ingat, jadi kalau membangun jalan gunakan masyarakat yang  ada di desa itu. Tapi dipilih, yang menganggur, yang keluarganya tidak  mampu, ikutkan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan jalan, irigasi,  talut, embung. Sehingga kita harapkan kemiskinan, ketimpangan itu  betul-betul hilang dari desa kita,&quot; tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam  acara ini yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro  Sandjojo, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Deli Serdang  Ashari Tambunan.</content:encoded></item></channel></rss>
