Jusuf Kalla menyatakan, asuransi bencana dapat mengurangi beban negara dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.https://economy.okezone.com/read/2018/10/10/320/1962109/wapres-jusuf-kalla-usul-asuransi-untuk-bencana-bagaimana-skemanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/10/320/1962109/wapres-jusuf-kalla-usul-asuransi-untuk-bencana-bagaimana-skemanyahttps://economy.okezone.com/read/2018/10/10/320/1962109/wapres-jusuf-kalla-usul-asuransi-untuk-bencana-bagaimana-skemanyaRabu 10 Oktober 2018 14:54 WIBYohana Artha UlyWakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Heru/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/10/10/320/1962109/wapres-jusuf-kalla-usul-asuransi-untuk-bencana-bagaimana-skemanya-qkZExfeT0b.jpgNUSA DUA - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, asuransi bencana dapat mengurangi beban negara dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Pasalnya selama ini hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca Juga: Sering Diguncang Gempa, Wapres JK Ajak Dunia Berbagi tentang Pembiayaan Bencana Seperti bencana alam yang terjadi di Aceh pada 2004, Yogyakarta pada 2006, dan yang baru terjadi bencana alam di Lombok, Bali juga Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, di mana selalu mengandalkan dana dari APBN. "Pengalaman terakhir di Palu, ada 2 ribu sekolah hancur dan jembatan hancur, maka yang perlu dibangun kembali oleh pemerintah itu banyak sekali, belum rumah-rumah masyarakat, ini perlu anggaran yang besar," katanya dalam sambutan di acara Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Oleh sebab itu, sebagai negara yang rawan akan bencana, Indonesia perlu memiliki skema asuransi bencana. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam penanggulangan pasca bencana. Baca Juga: Pemulihan Kota Palu Tak Bisa Dilakukan dalam Waktu 1 Tahun Selama ini baik aset negara maupun masyarakat tak memiliki asuransi, sehingga ketika terjadi bencana maka akan menjadi beban baru bagi APBN. Maka perlu kesadaran seluruh pemerintahan juga masyarakat untuk memitigasi bencana melalui asuransi bencana. "Kalau jembatan atau gedung rusak karena bencana ya sudah, menjadi beban APBN. Tentu kita tidak mau jadi beban APBN dan tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri, makanya perlu partisipasi dari masyarakat, agar aset negara bisa diasuransikan dan masyarakat mau mengasuransikan asetnya juga," papar dia. Maka dalam momentum Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali saat ini diharapkan bisa diketahui skema asuransi bencana yang tepat untuk Indonesia. "(Asuransi bencana) perlu, makanya harus kita bicarakan. Momen ini betul-betul tepat karena beberapa waktu lalu baru terjadi bencana di Indonesia," pungkasnya.NUSA DUA - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, asuransi bencana dapat mengurangi beban negara dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Pasalnya selama ini hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca Juga: Sering Diguncang Gempa, Wapres JK Ajak Dunia Berbagi tentang Pembiayaan Bencana Seperti bencana alam yang terjadi di Aceh pada 2004, Yogyakarta pada 2006, dan yang baru terjadi bencana alam di Lombok, Bali juga Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, di mana selalu mengandalkan dana dari APBN. "Pengalaman terakhir di Palu, ada 2 ribu sekolah hancur dan jembatan hancur, maka yang perlu dibangun kembali oleh pemerintah itu banyak sekali, belum rumah-rumah masyarakat, ini perlu anggaran yang besar," katanya dalam sambutan di acara Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Oleh sebab itu, sebagai negara yang rawan akan bencana, Indonesia perlu memiliki skema asuransi bencana. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam penanggulangan pasca bencana. Baca Juga: Pemulihan Kota Palu Tak Bisa Dilakukan dalam Waktu 1 Tahun Selama ini baik aset negara maupun masyarakat tak memiliki asuransi, sehingga ketika terjadi bencana maka akan menjadi beban baru bagi APBN. Maka perlu kesadaran seluruh pemerintahan juga masyarakat untuk memitigasi bencana melalui asuransi bencana. "Kalau jembatan atau gedung rusak karena bencana ya sudah, menjadi beban APBN. Tentu kita tidak mau jadi beban APBN dan tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri, makanya perlu partisipasi dari masyarakat, agar aset negara bisa diasuransikan dan masyarakat mau mengasuransikan asetnya juga," papar dia. Maka dalam momentum Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali saat ini diharapkan bisa diketahui skema asuransi bencana yang tepat untuk Indonesia. "(Asuransi bencana) perlu, makanya harus kita bicarakan. Momen ini betul-betul tepat karena beberapa waktu lalu baru terjadi bencana di Indonesia," pungkasnya.