Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi membahas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis premium akan segera dilaksanakan.https://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962770/menko-darmin-rakor-kenaikan-harga-bbm-premium-usai-pertemuan-imf-world-bankidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962770/menko-darmin-rakor-kenaikan-harga-bbm-premium-usai-pertemuan-imf-world-bankhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962770/menko-darmin-rakor-kenaikan-harga-bbm-premium-usai-pertemuan-imf-world-bankKamis 11 Oktober 2018 18:18 WIBYohana Artha UlyBBM (Ilustrasi: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2018/10/11/320/1962770/menko-darmin-rakor-kenaikan-harga-bbm-premium-usai-pertemuan-imf-world-bank-okgL0VjWOg.jpegNUSA DUA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi membahas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan segera dilaksanakan. Dia memastikan rapat akan dilakukan usai ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, di Bali usai. "Ya selesai dulu lah di sini (IMF-World Bank di Bali). Karena di sini sudah penuh acaranya," kata Darmin saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Baca Juga: Cerita Bos Pertamina soal Harga BBM Premium: Saya Tahu tapi Butuh Waktu Seperti diketahui, terdapat polemik mengenai penetapan harga BBM jenis premium. Kemarin sore, Rabu 10 Oktober 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan soal kenaikan BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp6.550 per liter pada pukul 18.00 WIB. <img src="https://a.okezone.com/photos/2016/03/29/24073/150259_medium.jpg" alt="Pertamina Minta Penurunan Harga BBM Jangan Terlalu Dalam" width="100%" />  Namun, belum selang satu jam, dirinya mengumumkan kenaikan tersebut dibatalkan dan akan dikaji lebih lanjut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan Pertamina belum siap melakukan kenaikan harga BBM jenis premium, bersamaan dengan Pertamax. Selain itu dikatakan, dalam memutuskan kenaikan harga BBM penugasan yakni Solar dan Premium harus dilakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian terkait, yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Aturan ini berada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018. Baca Juga: Gelar Rakor, Keputusan Harga Premium Naik 'Seret' Menko Darmin Meski demikian, Darmin enggan berkomentar lebih lanjut soal polemik tersebut. "Saya enggak mau kasih penjelasan lah, pokoknya semua sudah tahu seperti apa, kalau saya tambahi itu nanti jadi macam-macam lagi. Lebih baik saya diam," paparnya. Darmin menyatakan, dirinya akan siap memberi penjelasan bila memang rapat koordinasi sudah berlangsung dan membuahkan kesepakatan akhir. "Saya lebih baik menjelaskan saat keputusan sudah diambil," kata dia.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2016/03/29/24073/150256_medium.jpg" alt="Pertamina Minta Penurunan Harga BBM Jangan Terlalu Dalam" width="100%" /> Dia menjelaskan, saat ini pemerintah memang tengah berupaya menekan defisit transaksi berjalan yang masih cukup tinggi di 3% dari PDB. Hal ini didorong juga keluarnya arus modal asing (capital outflow) dari Indonesia. "Sehingga kita harus mencoba mengubah itu dan karena sudah keluar (dana asing), itu selalu perlu kebijakan untuk kembali lagi," jelasnya. Saat ditanyai lebih lanjut, apakah kebijakan menaikkan harga premium menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menangani defisit, Darmin menyanggah. "Ah, saya tidak bercerita mengenai itu," pungkasnya.NUSA DUA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi membahas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan segera dilaksanakan. Dia memastikan rapat akan dilakukan usai ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, di Bali usai. "Ya selesai dulu lah di sini (IMF-World Bank di Bali). Karena di sini sudah penuh acaranya," kata Darmin saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Baca Juga: Cerita Bos Pertamina soal Harga BBM Premium: Saya Tahu tapi Butuh Waktu Seperti diketahui, terdapat polemik mengenai penetapan harga BBM jenis premium. Kemarin sore, Rabu 10 Oktober 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan soal kenaikan BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp6.550 per liter pada pukul 18.00 WIB. <img src="https://a.okezone.com/photos/2016/03/29/24073/150259_medium.jpg" alt="Pertamina Minta Penurunan Harga BBM Jangan Terlalu Dalam" width="100%" />  Namun, belum selang satu jam, dirinya mengumumkan kenaikan tersebut dibatalkan dan akan dikaji lebih lanjut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan Pertamina belum siap melakukan kenaikan harga BBM jenis premium, bersamaan dengan Pertamax. Selain itu dikatakan, dalam memutuskan kenaikan harga BBM penugasan yakni Solar dan Premium harus dilakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian terkait, yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Aturan ini berada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018. Baca Juga: Gelar Rakor, Keputusan Harga Premium Naik 'Seret' Menko Darmin Meski demikian, Darmin enggan berkomentar lebih lanjut soal polemik tersebut. "Saya enggak mau kasih penjelasan lah, pokoknya semua sudah tahu seperti apa, kalau saya tambahi itu nanti jadi macam-macam lagi. Lebih baik saya diam," paparnya. Darmin menyatakan, dirinya akan siap memberi penjelasan bila memang rapat koordinasi sudah berlangsung dan membuahkan kesepakatan akhir. "Saya lebih baik menjelaskan saat keputusan sudah diambil," kata dia.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2016/03/29/24073/150256_medium.jpg" alt="Pertamina Minta Penurunan Harga BBM Jangan Terlalu Dalam" width="100%" /> Dia menjelaskan, saat ini pemerintah memang tengah berupaya menekan defisit transaksi berjalan yang masih cukup tinggi di 3% dari PDB. Hal ini didorong juga keluarnya arus modal asing (capital outflow) dari Indonesia. "Sehingga kita harus mencoba mengubah itu dan karena sudah keluar (dana asing), itu selalu perlu kebijakan untuk kembali lagi," jelasnya. Saat ditanyai lebih lanjut, apakah kebijakan menaikkan harga premium menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menangani defisit, Darmin menyanggah. "Ah, saya tidak bercerita mengenai itu," pungkasnya.