Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali.https://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962791/menteri-susi-nelayan-ngeluh-solar-susah-didapatidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962791/menteri-susi-nelayan-ngeluh-solar-susah-didapathttps://economy.okezone.com/read/2018/10/11/320/1962791/menteri-susi-nelayan-ngeluh-solar-susah-didapatKamis 11 Oktober 2018 18:55 WIBFeby NovaliusFoto: Menteri KKP Susi Pudjiastuti (Dok. Kementerian KKP)https://img.okezone.com/content/2018/10/11/320/1962791/menteri-susi-nelayan-ngeluh-solar-susah-didapat-emzBe5c35b.jpegJEMBRANA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Menteri Susi mengaku sangat senang melihat tangkapan ikan masyarakat sekitar yang melimpah. Tangkapan itu umumnya terdiri dari tongkol, cakalang, lemuru, dan ikan layang, di mana tongkol menjadi primadona. (Menteri Susi, Dok KKP) Dalam dialog bersama Menteri Susi, nelayan mengungkapkan, saat ini memang tengah musim panen ikan. Dalam sehari, nelayan-nelayan di PPN Pengambengan dapat menangkap 100 hingga 150 ton ikan tongkol. "Saya sangat senang dengan panen yang sangat besar, (ada) ikan tongkol, ikan lemuru, dan lain-lain di pelabuhan Pengambengan ini. Saya berharap, inilah foto realita yang seharusnya ada di semua pelabuhan-pelabuhan. Dengan dibasminya illegal fishing, masyarakat merasakan hasilnya sekarang (ikan melimpah)," ungkap Menteri Susi dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018). Baca Juga: Dana Hibah dari Jepang Dipakai untuk Pengembangan Pulau Terluar Indonesia Meskipun demikian, Menteri Susi tak menampik bahwa masih banyak kendala yang ditemui nelayan untuk menikmati panen ikan yang berlimpah ini. "Tadi nelayan mengeluh solar susah, padahal kan masa panen ikan terbatas. Nanti mungkin saya akan rapat konsolidasi meminta di musim panen ikan itu kecukupan solar harus dijaga," lanjutnya. (Menteri Susi, Dok KKP) Tak hanya perkara ketersediaan stok bahan bakar, Menteri Susi juga menerima aduan dari masyarakat mengenai harga ikan di musim panen yang turun drastis. Ikan tongkol misalnya, sebelum musim panen nelayan menjualnya dengan harga Rp15.000 per kilogram. Namun, beberapa waktu belakangan hanya dihargai Rp9.000 per kilogram, bahkan Rp6.000 per kilogram untuk yang berukuran kecil. "Saya pikir itu terlalu rendah (harga beli tongkol). Mestinya bisa bertahan di Rp10.000 ke atas. Sekitar Rp10.000 -Rp15.000," ungkapnya.Oleh karena itu, menurut Menteri Susi business process pelelangan ikan harus dibenahi sebagaimana mestinya. Selama ini, proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka masih dilakukan secara tertutup. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/08/53544/270277_medium.jpg" alt="Menteri Susi Blusukan ke Lokasi Terdampak Gempa & Tsunami Sulteng "  width="100%" /> "Sistem tertutup itu rawan kecurangan, manipulasi, dan kompromi. Jadi akhirnya harga ke nelayan sangat rendah. Solusinya kita memikirkan sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau kita membuat badan usaha pemerintah apakah BUMN, BUMD, atau koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan itu sendiri untuk menjadi seperti Bulog beras untuk menjaga batas harga bawah," Menteri Susi menerangkan. Dia berpendapat, restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan. Baca Juga: Menteri Susi: Ada 1.143,7 Kg Sampah di Pantai "Pelelangan ikan ini sebenarnya adalah suatu inisiatif untuk membuat harga ikan lebih kompetitif bagi nelayan dan memberikan kesempatan bagi semua pembeli untuk datang dan bisa beli. Memangkas monopoli. Tapi yang namanya bisnis selalu rawan kompromi, kongkalingkong, dan sebagainya," lanjutnya.  Tak kalah penting, masyarakat juga mengungkapkan perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Kadang nelayan baru menerima bayaran setelah 3 bulan. Untuk itu, Menteri Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran tunai ini, karena menurutnya pembayaran tunai sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/08/53543/270265_medium.jpg" alt="Satu per Satu Warga Korban Gempa & Tsunami Sulteng Disalami Menteri Susi"  width="100%" /> Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan akan segera mencarikan solusi atas aduan nelayan sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut. "Produksi perikanan Pengambengan tahun 2018 ini meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018 saja, sudah 55% lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Oleh karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.JEMBRANA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Menteri Susi mengaku sangat senang melihat tangkapan ikan masyarakat sekitar yang melimpah. Tangkapan itu umumnya terdiri dari tongkol, cakalang, lemuru, dan ikan layang, di mana tongkol menjadi primadona. (Menteri Susi, Dok KKP) Dalam dialog bersama Menteri Susi, nelayan mengungkapkan, saat ini memang tengah musim panen ikan. Dalam sehari, nelayan-nelayan di PPN Pengambengan dapat menangkap 100 hingga 150 ton ikan tongkol. "Saya sangat senang dengan panen yang sangat besar, (ada) ikan tongkol, ikan lemuru, dan lain-lain di pelabuhan Pengambengan ini. Saya berharap, inilah foto realita yang seharusnya ada di semua pelabuhan-pelabuhan. Dengan dibasminya illegal fishing, masyarakat merasakan hasilnya sekarang (ikan melimpah)," ungkap Menteri Susi dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018). Baca Juga: Dana Hibah dari Jepang Dipakai untuk Pengembangan Pulau Terluar Indonesia Meskipun demikian, Menteri Susi tak menampik bahwa masih banyak kendala yang ditemui nelayan untuk menikmati panen ikan yang berlimpah ini. "Tadi nelayan mengeluh solar susah, padahal kan masa panen ikan terbatas. Nanti mungkin saya akan rapat konsolidasi meminta di musim panen ikan itu kecukupan solar harus dijaga," lanjutnya. (Menteri Susi, Dok KKP) Tak hanya perkara ketersediaan stok bahan bakar, Menteri Susi juga menerima aduan dari masyarakat mengenai harga ikan di musim panen yang turun drastis. Ikan tongkol misalnya, sebelum musim panen nelayan menjualnya dengan harga Rp15.000 per kilogram. Namun, beberapa waktu belakangan hanya dihargai Rp9.000 per kilogram, bahkan Rp6.000 per kilogram untuk yang berukuran kecil. "Saya pikir itu terlalu rendah (harga beli tongkol). Mestinya bisa bertahan di Rp10.000 ke atas. Sekitar Rp10.000 -Rp15.000," ungkapnya.Oleh karena itu, menurut Menteri Susi business process pelelangan ikan harus dibenahi sebagaimana mestinya. Selama ini, proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka masih dilakukan secara tertutup. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/08/53544/270277_medium.jpg" alt="Menteri Susi Blusukan ke Lokasi Terdampak Gempa & Tsunami Sulteng "  width="100%" /> "Sistem tertutup itu rawan kecurangan, manipulasi, dan kompromi. Jadi akhirnya harga ke nelayan sangat rendah. Solusinya kita memikirkan sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau kita membuat badan usaha pemerintah apakah BUMN, BUMD, atau koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan itu sendiri untuk menjadi seperti Bulog beras untuk menjaga batas harga bawah," Menteri Susi menerangkan. Dia berpendapat, restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan. Baca Juga: Menteri Susi: Ada 1.143,7 Kg Sampah di Pantai "Pelelangan ikan ini sebenarnya adalah suatu inisiatif untuk membuat harga ikan lebih kompetitif bagi nelayan dan memberikan kesempatan bagi semua pembeli untuk datang dan bisa beli. Memangkas monopoli. Tapi yang namanya bisnis selalu rawan kompromi, kongkalingkong, dan sebagainya," lanjutnya.  Tak kalah penting, masyarakat juga mengungkapkan perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Kadang nelayan baru menerima bayaran setelah 3 bulan. Untuk itu, Menteri Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran tunai ini, karena menurutnya pembayaran tunai sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/08/53543/270265_medium.jpg" alt="Satu per Satu Warga Korban Gempa & Tsunami Sulteng Disalami Menteri Susi"  width="100%" /> Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan akan segera mencarikan solusi atas aduan nelayan sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut. "Produksi perikanan Pengambengan tahun 2018 ini meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018 saja, sudah 55% lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Oleh karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.