Pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)hingga PT Sariwangi tutuphttps://economy.okezone.com/read/2018/10/20/320/1966209/sariwangi-pailit-hingga-orang-terkaya-ri-tukar-dolar-as-senilai-rp2-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/20/320/1966209/sariwangi-pailit-hingga-orang-terkaya-ri-tukar-dolar-as-senilai-rp2-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/20/320/1966209/sariwangi-pailit-hingga-orang-terkaya-ri-tukar-dolar-as-senilai-rp2-triliunSabtu 20 Oktober 2018 09:11 WIBFeby Novaliushttps://img.okezone.com/content/2018/10/19/320/1966209/sariwangi-pailit-hingga-orang-terkaya-ri-tukar-dolar-as-senilai-rp2-triliun-tVOMTUvjt6.jpgJAKARTA - Hasil putusan perdamaian atau homologasi dari PT Bank ICBC Indonesia terhadap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency, dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung dibatalkan. Alhasil, kedua perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Sementara itu, salah satu miliarder dan pengusaha sukses di Indonesia Dato Sri Tahir telah menukarkan dolarnya ke Rupiah dan bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta. Di sisi lain,pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan dalam proses negosiasi divestasi saham Freeport itu, ada banyak isu dan komentar yang muncul dari kalangan politisi hingga masyarakat umum beredar. Baca Juga: Dinyatakan Pailit, Unilever: Sariwangi Tetap Bisa Dinikmati Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya: Sariwangi Dinyatakan Pailit Menurut Kuasa hukum ICBC Swandy Halim dari Kantor Hukum Swandy Halim & Partners, awalnya terjadi penundaan kewajiban dalam membayar utang antara Sariwangi dan Indorub. "Kemudian mereka membuat proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada September 2015 lalu," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Baca Juga: Unilever Indonesia Tetap Produksi Sariwangi di Cikarang Namun, menurut Swandy Halim, pihak Sariwangi dan Indorub tidak menunaikan kewajibannya sesuai rencana perdamaian, dan akhirnya pihak dari Bank ICBC mengajukan gugatan untuk membatalkan homologasi tersebut. Diketahui juga bahwa pihak dari Sariwangi Agricultural tidak pernah membayar dan datang dalam persidangan. Untuk rencana kasasi yang akan dilakukan oleh pihak Indorub, Swandy mengatakan silakan saja, tapi Indorub mau melakukan perdamaian pada pihak yang mana. "Silahkan saja untuk kasasi, tapi untuk siapa, jadi Indorub mau perdamaian yang mana, perdamaian enggak bisa dipisah-pisah, karena Sariwangi dan Indorub itu saling tanggung menanggung wanprestasi," ujarnya. (Feb)Tukar Dolar AS Senilai Rp2 Triliun, Miliarder Tahir: Saya Langsung Setor ke Bank Mayapada Salah satu miliarder dan pengusaha sukses di Indonesia Dato Sri Tahir telah menukarkan dolarnya ke Rupiah dan bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta. Pengusaha sukses asal Surabaya itu menukarkan USD93 juta dan 55 juta dolar Singapura dengan ekuivalen Rp2 triliun Tahir mengatakan, penukaran sebesar USD93 juta dan 55 juta dolar Singapura itu nantinya akan akan disetorkan langsung ke Bank Mayapada sebagai modal untuk perkuat permodalan perbankan. "Uang yang ditukarkan ini, akan saya setorkan ke Bank Mayapada semuanya," kata Tahir, Jakarta, Senin (15/10/2018). Baca Juga: Setelah Boy Thohir, Kali Ini Miliarder Tahir Tukarkan Dolar AS ke Rupiah Dia juga memberikan penjelasan terkait motivasinya menukarkan dolarnya ke Rupiah tersebut. "Kita kalau setor modal kan bisa dari uang Rupiah juga bisa dari dolar. Tapi sekarang kita kan tahu Rupiah ini dalam keadaan masih mencari posisi terbaik. Sebagai warga negara Indonesia, kebetulan kita juga udah ikut Tax Amnesty. Jadi saya pikir dari pada taruh di luar negeri, masih mending dikembalikan ke sini dulu aja," tuturnya. Seperti yang diberitakan Okezone, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) bersama mitra kerja kontraktor sepakat mengonversi devisa hasil ekspor (DHE) dari mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rupiah. Sejumlah mitra kerja Adaro itu di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Pama Persada, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dan PT Sapta Indra Sejati. Baca Juga: Mengekor IHSG, Rupiah Pagi ini Melemah ke Rp15.194/USD Hal itu sebagai langkah dunia usaha sektor pertambangan membantu pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. ”Mudah-mudahan impactnya bagus untuk negara tercinta ini. Jadi, devisa hasil ekspor kita bisa pakai dalam bentuk rupiah,” ujar Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir. Nilai transaksi yang bisa dikonversikan dari dolar AS ke rupiah untuk kegiatan usaha Adaro bersama mitra kerja kontraktor selama satu tahun diperkirakan mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp25 triliun. Sedangkan total transaksi Adaro bersama mitra kerja kontraktor tersebut diperkirakan mencapai USD1,9–USD2 miliar. Pihaknya merinci transaksi Adaro bersama Pertamina dalam satu tahun terdiri dari pembayaran royalti sebesar USD600–700 juta. Sementara transaksi untuk membayar bahan bakar Pertamina sekitar USD400–500 juta per tahun.  (Feb)Beli 51% Saham Freeport, Inalum Jamin Tak Gadai Aset Negara Pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan dalam proses negosiasi divestasi saham Freeport itu, ada banyak isu dan komentar yang muncul dari kalangan politisi hingga masyarakat umum beredar. Salah satunya adalah kemungkinan adanya gadai kekayaan negara atau aset negara untuk membayar nilai divestaai saham PTFI. Menanggapi hal tersebut, Head of Coorporate Communication and Government Relations PT Inalum (Persero) Rendi A Witular mengatakan, dalam membayar uang untuk pembelian saham PTFI, pihaknya sama sekali tidak menjamin aset apapun kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Artinya, dalam proses divestasi 51% saham Freeport itu, tidak ada kekayaan atau aset negara sedikit pun yang digadaikan. "Enggak ada dijaminkan. Enggak ada jaminan saham atau aset," ujarnya dalam acara diskusi media, di Jakarta, Kamis (18/10/2018). Baca Juga: Divestasi Freeport Tidak Akan Diteruskan Kalau Masalah Lingkungan Tak Selesai Menurut Rendi, dana untuk membeli saham PTFI itu berasal dari pinjaman sejumlah bank asing. Namun, dalam pinjaman tidak ada satu pun aset atau saham milik perusahaan holding yang digadaikan kepada bank tersebut. Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Inalum resmi menguasai 51% saham PTFI setelah dilakukan penandatanganan sales and purchase agreement (SPA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) serta Freeport McMoran (FCX), selaku induk usaha PTFI, dan Rio Tinto. Baca Juga: Pemda Papua Beli 10% Saham Freeport, Inalum Talangi Rp13,5 Triliun Dengan penandatanganan tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki pemerintah akan bertambah dari semula 9,36% menjadi 51,23%. Pada kesepakatan jual beli tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan disahkan setelah transaksi pembayaran sebesar USD3,85 miliar (sekitar Rp56 triliun) kepada FCX diselesaikan pada November 2018. Proses pemilihan manajemen PTFI akan dilakukan setelah Inalum menyelesaikan transaksi pembayaran. (Feb)JAKARTA - Hasil putusan perdamaian atau homologasi dari PT Bank ICBC Indonesia terhadap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency, dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung dibatalkan. Alhasil, kedua perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Sementara itu, salah satu miliarder dan pengusaha sukses di Indonesia Dato Sri Tahir telah menukarkan dolarnya ke Rupiah dan bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta. Di sisi lain,pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan dalam proses negosiasi divestasi saham Freeport itu, ada banyak isu dan komentar yang muncul dari kalangan politisi hingga masyarakat umum beredar. Baca Juga: Dinyatakan Pailit, Unilever: Sariwangi Tetap Bisa Dinikmati Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya: Sariwangi Dinyatakan Pailit Menurut Kuasa hukum ICBC Swandy Halim dari Kantor Hukum Swandy Halim & Partners, awalnya terjadi penundaan kewajiban dalam membayar utang antara Sariwangi dan Indorub. "Kemudian mereka membuat proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada September 2015 lalu," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Baca Juga: Unilever Indonesia Tetap Produksi Sariwangi di Cikarang Namun, menurut Swandy Halim, pihak Sariwangi dan Indorub tidak menunaikan kewajibannya sesuai rencana perdamaian, dan akhirnya pihak dari Bank ICBC mengajukan gugatan untuk membatalkan homologasi tersebut. Diketahui juga bahwa pihak dari Sariwangi Agricultural tidak pernah membayar dan datang dalam persidangan. Untuk rencana kasasi yang akan dilakukan oleh pihak Indorub, Swandy mengatakan silakan saja, tapi Indorub mau melakukan perdamaian pada pihak yang mana. "Silahkan saja untuk kasasi, tapi untuk siapa, jadi Indorub mau perdamaian yang mana, perdamaian enggak bisa dipisah-pisah, karena Sariwangi dan Indorub itu saling tanggung menanggung wanprestasi," ujarnya. (Feb)Tukar Dolar AS Senilai Rp2 Triliun, Miliarder Tahir: Saya Langsung Setor ke Bank Mayapada Salah satu miliarder dan pengusaha sukses di Indonesia Dato Sri Tahir telah menukarkan dolarnya ke Rupiah dan bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta. Pengusaha sukses asal Surabaya itu menukarkan USD93 juta dan 55 juta dolar Singapura dengan ekuivalen Rp2 triliun Tahir mengatakan, penukaran sebesar USD93 juta dan 55 juta dolar Singapura itu nantinya akan akan disetorkan langsung ke Bank Mayapada sebagai modal untuk perkuat permodalan perbankan. "Uang yang ditukarkan ini, akan saya setorkan ke Bank Mayapada semuanya," kata Tahir, Jakarta, Senin (15/10/2018). Baca Juga: Setelah Boy Thohir, Kali Ini Miliarder Tahir Tukarkan Dolar AS ke Rupiah Dia juga memberikan penjelasan terkait motivasinya menukarkan dolarnya ke Rupiah tersebut. "Kita kalau setor modal kan bisa dari uang Rupiah juga bisa dari dolar. Tapi sekarang kita kan tahu Rupiah ini dalam keadaan masih mencari posisi terbaik. Sebagai warga negara Indonesia, kebetulan kita juga udah ikut Tax Amnesty. Jadi saya pikir dari pada taruh di luar negeri, masih mending dikembalikan ke sini dulu aja," tuturnya. Seperti yang diberitakan Okezone, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) bersama mitra kerja kontraktor sepakat mengonversi devisa hasil ekspor (DHE) dari mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rupiah. Sejumlah mitra kerja Adaro itu di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Pama Persada, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dan PT Sapta Indra Sejati. Baca Juga: Mengekor IHSG, Rupiah Pagi ini Melemah ke Rp15.194/USD Hal itu sebagai langkah dunia usaha sektor pertambangan membantu pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. ”Mudah-mudahan impactnya bagus untuk negara tercinta ini. Jadi, devisa hasil ekspor kita bisa pakai dalam bentuk rupiah,” ujar Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir. Nilai transaksi yang bisa dikonversikan dari dolar AS ke rupiah untuk kegiatan usaha Adaro bersama mitra kerja kontraktor selama satu tahun diperkirakan mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp25 triliun. Sedangkan total transaksi Adaro bersama mitra kerja kontraktor tersebut diperkirakan mencapai USD1,9–USD2 miliar. Pihaknya merinci transaksi Adaro bersama Pertamina dalam satu tahun terdiri dari pembayaran royalti sebesar USD600–700 juta. Sementara transaksi untuk membayar bahan bakar Pertamina sekitar USD400–500 juta per tahun.  (Feb)Beli 51% Saham Freeport, Inalum Jamin Tak Gadai Aset Negara Pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan dalam proses negosiasi divestasi saham Freeport itu, ada banyak isu dan komentar yang muncul dari kalangan politisi hingga masyarakat umum beredar. Salah satunya adalah kemungkinan adanya gadai kekayaan negara atau aset negara untuk membayar nilai divestaai saham PTFI. Menanggapi hal tersebut, Head of Coorporate Communication and Government Relations PT Inalum (Persero) Rendi A Witular mengatakan, dalam membayar uang untuk pembelian saham PTFI, pihaknya sama sekali tidak menjamin aset apapun kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Artinya, dalam proses divestasi 51% saham Freeport itu, tidak ada kekayaan atau aset negara sedikit pun yang digadaikan. "Enggak ada dijaminkan. Enggak ada jaminan saham atau aset," ujarnya dalam acara diskusi media, di Jakarta, Kamis (18/10/2018). Baca Juga: Divestasi Freeport Tidak Akan Diteruskan Kalau Masalah Lingkungan Tak Selesai Menurut Rendi, dana untuk membeli saham PTFI itu berasal dari pinjaman sejumlah bank asing. Namun, dalam pinjaman tidak ada satu pun aset atau saham milik perusahaan holding yang digadaikan kepada bank tersebut. Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Inalum resmi menguasai 51% saham PTFI setelah dilakukan penandatanganan sales and purchase agreement (SPA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) serta Freeport McMoran (FCX), selaku induk usaha PTFI, dan Rio Tinto. Baca Juga: Pemda Papua Beli 10% Saham Freeport, Inalum Talangi Rp13,5 Triliun Dengan penandatanganan tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki pemerintah akan bertambah dari semula 9,36% menjadi 51,23%. Pada kesepakatan jual beli tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan disahkan setelah transaksi pembayaran sebesar USD3,85 miliar (sekitar Rp56 triliun) kepada FCX diselesaikan pada November 2018. Proses pemilihan manajemen PTFI akan dilakukan setelah Inalum menyelesaikan transaksi pembayaran. (Feb)