Pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Indonesia tidak diimbangi dengan kondisi tenaga kerja konstruksihttps://economy.okezone.com/read/2018/10/25/470/1968784/baru-485-000-tenaga-konstruksi-di-ri-yang-memiliki-sertifikatidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/25/470/1968784/baru-485-000-tenaga-konstruksi-di-ri-yang-memiliki-sertifikathttps://economy.okezone.com/read/2018/10/25/470/1968784/baru-485-000-tenaga-konstruksi-di-ri-yang-memiliki-sertifikatKamis 25 Oktober 2018 12:39 WIBGiri HartomoTenaga Konstruksi Indonesia (Foto: PUPR)https://img.okezone.com/content/2018/10/25/470/1968784/baru-485-000-tenaga-konstruksi-di-ri-yang-memiliki-sertifikat-sdl7L2Srj7.jpgJAKARTA - Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat perannya strategis sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen BK) Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur yang begitu masif, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur yang demikian besar tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan sumber daya manusianya. Memang jumlah tenaga konstruksi masih jauh dari yang diharapkan, sebab berdasarkan data Kementerian PUPR dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi baru 5,96% nya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang. Dengan komposisi latar belakang tingkat pendidikan dibawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 Juta dan diatas pendidikan SMA sebanyak 2,15 Juta. Baca Juga: 7.687 Tukang Bangunan hingga Mandor di Indonesia Dapat Sertifikat Profesi Jumlah Sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322. Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Belum lagi, pada tahun 2018-2019, target pembinaan tenaga kerja konstruksi Indonesia adalah 3.324.177 per tahun. Menurut Syarif hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, oleh karenanya penyelenggaraan ini akan sangat membantu pemerintah. Baca Juga: PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi “Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya dalam acara Konfrensi Pers Indonesia Konstruksi 2018 di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (25/10/2018). Meskipun begitu, Syarif mengaku optimis sebab pihaknya juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Salah satunya adalah dengan metode Latih Sendiri (Pemerintah Pusat), di mana metode ini dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Material Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. (Feb)Selain itu, juga dengan metode Latih Melalui kerjasama dengan stakeholders konstruksi. Hingga saat ini telah dilakukan 60 kerjasama antara lain dengan 5 Kementerian/Lembaga, 39 Perguruan Tinggi/Politeknik, 1 Asosiasi Badan Usaha, 4 Asosiasi Profesi, dan 12 Badan Usaha. Selanjutnya adalah dengan metode Latih kerjasama dengan Pemda, lalu ada juga metode Latih Mandiri Swasta. Dan terakhir melalui metode Latih oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Selain itu, beberapa inovasi juga telah berhasil dilakukan Kementerian PUPR seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau juga dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA). Metode ini telah menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat. Baca Juga: Pemerintah Latih 900 Warga Binaan Jadi Tenaga Konstruksi Kemudian dengan menggunakan Mobile Training Unit yang mampu menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Dalam periode 2015 hingga 2017, metode ini telah menghasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat. “Selain sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur juga memerlukan keamanan untuk mencapai zero accident. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu keefektifan berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi”, jelasnya. Baca Juga: PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi Syarif juga meminta kepada seluruh kontraktor untuk bersama-sama mendorong sertifikasi tenaga konstruksi. Sebab menurutnya, tugas besar untuk menciptakan tenaga konstruksi bersertifikat bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan butuh dukungan stekholder lainya. "Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta perkembangan industri konstruksi di Indonesia tentu harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders dunia konstruksi," ucapnya. (Feb)JAKARTA - Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat perannya strategis sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen BK) Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur yang begitu masif, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur yang demikian besar tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan sumber daya manusianya. Memang jumlah tenaga konstruksi masih jauh dari yang diharapkan, sebab berdasarkan data Kementerian PUPR dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi baru 5,96% nya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang. Dengan komposisi latar belakang tingkat pendidikan dibawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 Juta dan diatas pendidikan SMA sebanyak 2,15 Juta. Baca Juga: 7.687 Tukang Bangunan hingga Mandor di Indonesia Dapat Sertifikat Profesi Jumlah Sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322. Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Belum lagi, pada tahun 2018-2019, target pembinaan tenaga kerja konstruksi Indonesia adalah 3.324.177 per tahun. Menurut Syarif hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, oleh karenanya penyelenggaraan ini akan sangat membantu pemerintah. Baca Juga: PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi “Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya dalam acara Konfrensi Pers Indonesia Konstruksi 2018 di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (25/10/2018). Meskipun begitu, Syarif mengaku optimis sebab pihaknya juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Salah satunya adalah dengan metode Latih Sendiri (Pemerintah Pusat), di mana metode ini dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Material Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. (Feb)Selain itu, juga dengan metode Latih Melalui kerjasama dengan stakeholders konstruksi. Hingga saat ini telah dilakukan 60 kerjasama antara lain dengan 5 Kementerian/Lembaga, 39 Perguruan Tinggi/Politeknik, 1 Asosiasi Badan Usaha, 4 Asosiasi Profesi, dan 12 Badan Usaha. Selanjutnya adalah dengan metode Latih kerjasama dengan Pemda, lalu ada juga metode Latih Mandiri Swasta. Dan terakhir melalui metode Latih oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Selain itu, beberapa inovasi juga telah berhasil dilakukan Kementerian PUPR seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau juga dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA). Metode ini telah menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat. Baca Juga: Pemerintah Latih 900 Warga Binaan Jadi Tenaga Konstruksi Kemudian dengan menggunakan Mobile Training Unit yang mampu menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Dalam periode 2015 hingga 2017, metode ini telah menghasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat. “Selain sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur juga memerlukan keamanan untuk mencapai zero accident. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu keefektifan berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi”, jelasnya. Baca Juga: PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi Syarif juga meminta kepada seluruh kontraktor untuk bersama-sama mendorong sertifikasi tenaga konstruksi. Sebab menurutnya, tugas besar untuk menciptakan tenaga konstruksi bersertifikat bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan butuh dukungan stekholder lainya. "Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta perkembangan industri konstruksi di Indonesia tentu harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders dunia konstruksi," ucapnya. (Feb)