Pada 1 November 2018 nanti seluruh provinsi harus sudah meneta‎pkan besaran UMP.https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1971085/ump-2019-naik-8-03-menaker-tunggu-tanggal-1-novemberidhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1971085/ump-2019-naik-8-03-menaker-tunggu-tanggal-1-novemberhttps://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1971085/ump-2019-naik-8-03-menaker-tunggu-tanggal-1-novemberSelasa 30 Oktober 2018 18:24 WIBTaufik FajarIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2018/10/30/320/1971085/ump-2019-naik-8-03-menaker-tunggu-tanggal-1-november-hO1mbSCvcg.jpgJAKARTA - Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari pimpinan daerah atau para Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2019. Tapi, pada 1 November 2018 nanti seluruh provinsi harus sudah meneta‎pkan besaran UMP. "UMP akan diumumkan serentak pada 1 November 2018. Maka itu, nanti tunggu setelah diumumkan dulu ya," kata Hanif di Kementerian Ketenegakerjaan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).  Baca Juga: Fakta Menarik UMP 2019 Naik 8,03% Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang menyatakan, bahwa adanya beberapa penolakan dari beberapa buruh terhadap kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%, merupakan hal yang biasa. Sebab, Kemenaker mengikuti formula penetapan UMP yang tertuang dalam PP 78/2015. "Jadi, hak mereka untuk menolak. Namun aturannya kan memang demikian. Tanggal 1 November 2018 semuanya sudah harus menetapkan," ungkapnya.  Baca Juga: Besok UMP DKI Rp3,9 Juta Diumumkan, Buruh Juga Dapat Subsidi Sebelumnya, pada tanggal 1 November 2018 menjadi tanggal yang ditunggu-tunggu buruh di seluruh Indonesia. Sebab, pada tanggal tersebut, Pemerintah Provinsi akan mengumumkan besaran kenaikan pada tahun depan naik 8,03%. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No.78 Tahun 2015) menitahkan para Gubernur untuk mengumumkan secara serentak kenaikan UMP di masing-masing Provinsi.JAKARTA - Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari pimpinan daerah atau para Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2019. Tapi, pada 1 November 2018 nanti seluruh provinsi harus sudah meneta‎pkan besaran UMP. "UMP akan diumumkan serentak pada 1 November 2018. Maka itu, nanti tunggu setelah diumumkan dulu ya," kata Hanif di Kementerian Ketenegakerjaan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).  Baca Juga: Fakta Menarik UMP 2019 Naik 8,03% Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang menyatakan, bahwa adanya beberapa penolakan dari beberapa buruh terhadap kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%, merupakan hal yang biasa. Sebab, Kemenaker mengikuti formula penetapan UMP yang tertuang dalam PP 78/2015. "Jadi, hak mereka untuk menolak. Namun aturannya kan memang demikian. Tanggal 1 November 2018 semuanya sudah harus menetapkan," ungkapnya.  Baca Juga: Besok UMP DKI Rp3,9 Juta Diumumkan, Buruh Juga Dapat Subsidi Sebelumnya, pada tanggal 1 November 2018 menjadi tanggal yang ditunggu-tunggu buruh di seluruh Indonesia. Sebab, pada tanggal tersebut, Pemerintah Provinsi akan mengumumkan besaran kenaikan pada tahun depan naik 8,03%. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No.78 Tahun 2015) menitahkan para Gubernur untuk mengumumkan secara serentak kenaikan UMP di masing-masing Provinsi.