Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online.https://economy.okezone.com/read/2018/12/11/320/1989580/lbh-dan-ylki-diserbu-pengaduan-pinjaman-online-begini-modus-penipuannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/11/320/1989580/lbh-dan-ylki-diserbu-pengaduan-pinjaman-online-begini-modus-penipuannyahttps://economy.okezone.com/read/2018/12/11/320/1989580/lbh-dan-ylki-diserbu-pengaduan-pinjaman-online-begini-modus-penipuannyaSelasa 11 Desember 2018 11:18 WIBAgregasi Harian Neraca(Ilustrasi: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2018/12/11/320/1989580/lbh-dan-ylki-diserbu-pengaduan-pinjaman-online-begini-modus-penipuannya-i7NS9hG0GP.jpg JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018. LBH juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan kasus tersebut. Sebelumnya YLKI juga menerima pengaduan serupa sebanyak 72 keluhan yang berasal dari pengguna 27 perusahaan pinjaman online. "Pengaduan tersebut masuk ke LBH dari 25 provinsi di Indonesia," ujar pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait di Jakarta. Berdasarkan pengaduan yang diterima tersebut, LBH menemukan adanya berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Pelanggaran hukum tersebutdilakukan pemberi pinjaman berbasis daringkepada peminjam mereka. Para pelaku menurut Jeanny, tiak hanya mematok bunga pinjaman yang sangat tinggi, tetapi juga bunga pinjaman itu berlaku tanpa batasan.Pihak perusahaan, menurut dia, bahkan menagih pinjaman tidak kepada peminjam melalui kontak yangdiberikan saat bertransaksi, tetapike aplikasi grup chat yang berisi kontak pertemanan si peminjam atau korban. "Jadi nanti si penagih membuat grup whatsapp yang isinya kontak teman-teman si korban, yang didapat dari database handphone korban saat daftar aplikasi, dia kemudian akan menagih dengan cara mempermalukan di grup itu," ujar Jeanny. Baca juga: 341 Fintech Ilegal Sudah Diblokir Kemkominfo Pihak korban (peminjam) juga akan diserang dengan ancaman, fitnah, pelecehan seksual hingga penyebaran data pribadi. Pelaku juga mengambil seluruh akses ke gawai peminjam atau korban dan mengambil semua data di gawai itu. Tak hanya itu pelaku juga kerap berganti-ganti nama aplikasi dan perusahan tanpa sepengetahuan peminjam. "Bahkan alamat kantor mereka pun banyak yang tidak jelas," ujarnya. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan peminjaman online juga menggunakan KTP korban untuk meminjam di tempat lain. Namun, tagihan serta bunga pinjaman kemudian dibebankan pada korban. "Banyak data KTP yang digunakan untuk meminjam di tempat lain tanpa sepengetahuan pemilik atau korban," tutur dia. Lebih lanjut, Jeanny juga mencatat penyelenggara aplikasi pinjaman daring ini bisa dengan mudah menyebarkan data informasi dari gawai korban dan menggunakannya untuk kepentingan lain. Masalah tersebut terjadi karena minimnya perlindungan data pribadi terhadap korban setelah mengakses situs pinjaman itu. LBH Jakarta pun mendapati aplikasi pinjaman online ini telah menjamur di media daring. Jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan aplikasi. "Buruknya lagi 25 dari 89 penyelenggara aplikasi yang laporannya datang ke LBH justru sudah resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan OJK tidak menjamin pelanggaran yang dilakukan mereka," ujarnya. Selain itu, LBH Jakarta meminta agar pihak OJK segera ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpa nasabah pinjamanonline.Berdasarkan data sementara yang mereka terima dari aduan yang masuk,pinjaman onlinetelah memakan sekitar 1.330 korban. Menurut Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Simamora, jumlah laporan korban pinjaman online itu tak bisa dikesampingkan. Apalagi dari 89 laporan aplikasi pinjaman, 25 diantaranya resmi tercatat di OJK. "Kami minta OJK ikut andil mengurus persoalan ini, lagi pula ini sudah bukan masalah ibukota, tapi tarafnya sudah nasional, korbannya banyak dari berbagai provinsi," ujar Nelson.Jalur Hukum Selain pihak OJK, Nelson juga meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas semua laporan penipuan pinjaman online yang telah dilakukan para korban.Dia juga meminta agar penyelenggara aplikasi pinjaman ini segera menghentikan semua bentuk praktik penipuan tersebut. Nelson pun mengaku akan melihat apakah OJK bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia khawatir, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih banyak lagi. Menurut dia, jika memang OJK tak berniat baik menyelesaikan kasus pinjaman online, pihaknya akan tegas. Diamengatakan LBH kemungkinan akan menempuh jalur hukum pada OJKdengan memidanakan mereka."Kami juga bisa memidanakan OJK. Instrumen hukum itu tersedia dan sangat mungkin dilakukan," ujarnya. Baca juga: YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) juga menerima 72 keluhan yang berasal dari pengguna 27 perusahaan pinjaman online. Keluhan tersebut menurut YLKI berasal dari konsumen yang menggunakan jasa perusahaan pinjaman online. Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengungkapkan dari 72 keluhan yang dilaporkan, tercatat 27 perusahaan kredit online telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) tentang tatacara penagihan. Menurut dia, beberapa perusahaan kredit online tersebut banyak menghubungi orang yang berada dalam kontak pelanggannya untuk menagih utang. "Tidak hanya itu, ada perusahaan kredit online yang menggunakan album foto penggunanya sebagai alat untuk mengancam. Dalam hal ini, perusahaan mengancam akan mempublikasikan gambar jika pengguna tidak segera melunasi tagihan," ujarnya, pekan lalu. Rio mengatakan bahwa perusahaan pinjaman online seharusnya mengikuti surat edaran BI No.14/17DASP mengenai cara melakukan penagihan terhadap peminjam. Dia menilai hampir seluruh perusahaan fintech meminta beberapa akses pada perangkat pengguna sebagai pelengkap administrasi, seperti kontak, media, file penyimpanan, lokasi, dan yang lainnya."Setiap perusahaan fintech harus mengikuti surat edaran BI," ujarnya. Rio juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti kasus ini. Dia berharap bahwa OJK akan memberikan sanksi administrasi sebagai sanksi minimal, dan pencabutan hak izin jika perusahaan dinyatakan terkena pidana. "OJK harus lebih tegas soal ini. Paling tidak, kasih sanksi administratif ke perusahaan yang melanggar itu, atau kalau memang perusahaan itu sampai terkena pidana, yah mereka harus mencabut hak izin perusahaan," tegas dia.Disiplin Pasar Secara terpisah, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan tingkat bunga pinjaman fintech saat ini sebenarnya sudah disepakati dan diatur oleh para pelaku yang tergabung Asosiasi Fintek Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan telah secara resmi terdaftar di otoritas. Menurut Sekar, tingkat bunga pinjaman tersebut seharusnya juga sudah diinformasikan secara transparan dan rinci oleh fintech kepada calon peminjam sebelum sepakat untuk meneken perjanjian pinjaman. "Kami menerapkan market conduct, terkait transparansi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK," ujarnya, belum lama ini. Baca juga: Banyak Korban Pinjaman Online, Ini Kata OJK Meski demikian, Sekar mengatakan memang pihak otoritas tidak menuangkan ketentuan mengenai standar tingkat bunga pinjaman fintech. Sebab, kembali pada prinsip market conduct, OJK menilai penentuan tingkat bunga pinjaman itu bisa merujuk pada kesepakatan di bawah AFPI. Lebih lanjut, payung hukum bertajuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya menitikberatkan aturan untuk fintech dari sisi perizinan, mekanisme peminjaman, pengawasan, hingga mitigasi risiko. "POJK 77 tidak mengatur mengenai suku bunga pinjaman. Tapi semua fintech peer-to-peer lending (pinjam meminjam) yang terdaftar atau berizin di OJK, wajib memenuhi seluruh ketentuan di POJK 77, termasuk kewajiban dan larangan," ujarnya. Dari sisi industri, co-founder sekaligus CEO Modalku Reynold Wijaya mengklaim tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan sudah sesuai dengan mekanisme pasar dan indikator penentu tingkat bunga. Mulai dari penilaian (assessment), penggolongan (grading), hingga risiko. Sementara dari sisi penagihan, ia menyebut penagihan dilakukan secara wajar dan tidak pernah dikeluhkan peminjam. "Fintech banyak sekali macamnya, bukan berarti sama. Ada yang rendah (tingkat bunganya), ada yang tinggi. Kalau untuk pinjaman produktif, kami tergolong rendah. Tingkat bunga di kisaran 12-20% per tahun," ujarnya. Senada, CEO Koinworks Benedicto Haryono juga mengklaim bahwa tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan sesuai dengan mekanisme pasar dan indikator perhitungan bunga yang berbasis pada risiko. Bunga pinjaman secara efektif berkisar 12-18% per tahun. JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018. LBH juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan kasus tersebut. Sebelumnya YLKI juga menerima pengaduan serupa sebanyak 72 keluhan yang berasal dari pengguna 27 perusahaan pinjaman online. "Pengaduan tersebut masuk ke LBH dari 25 provinsi di Indonesia," ujar pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait di Jakarta. Berdasarkan pengaduan yang diterima tersebut, LBH menemukan adanya berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Pelanggaran hukum tersebutdilakukan pemberi pinjaman berbasis daringkepada peminjam mereka. Para pelaku menurut Jeanny, tiak hanya mematok bunga pinjaman yang sangat tinggi, tetapi juga bunga pinjaman itu berlaku tanpa batasan.Pihak perusahaan, menurut dia, bahkan menagih pinjaman tidak kepada peminjam melalui kontak yangdiberikan saat bertransaksi, tetapike aplikasi grup chat yang berisi kontak pertemanan si peminjam atau korban. "Jadi nanti si penagih membuat grup whatsapp yang isinya kontak teman-teman si korban, yang didapat dari database handphone korban saat daftar aplikasi, dia kemudian akan menagih dengan cara mempermalukan di grup itu," ujar Jeanny. Baca juga: 341 Fintech Ilegal Sudah Diblokir Kemkominfo Pihak korban (peminjam) juga akan diserang dengan ancaman, fitnah, pelecehan seksual hingga penyebaran data pribadi. Pelaku juga mengambil seluruh akses ke gawai peminjam atau korban dan mengambil semua data di gawai itu. Tak hanya itu pelaku juga kerap berganti-ganti nama aplikasi dan perusahan tanpa sepengetahuan peminjam. "Bahkan alamat kantor mereka pun banyak yang tidak jelas," ujarnya. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan peminjaman online juga menggunakan KTP korban untuk meminjam di tempat lain. Namun, tagihan serta bunga pinjaman kemudian dibebankan pada korban. "Banyak data KTP yang digunakan untuk meminjam di tempat lain tanpa sepengetahuan pemilik atau korban," tutur dia. Lebih lanjut, Jeanny juga mencatat penyelenggara aplikasi pinjaman daring ini bisa dengan mudah menyebarkan data informasi dari gawai korban dan menggunakannya untuk kepentingan lain. Masalah tersebut terjadi karena minimnya perlindungan data pribadi terhadap korban setelah mengakses situs pinjaman itu. LBH Jakarta pun mendapati aplikasi pinjaman online ini telah menjamur di media daring. Jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan aplikasi. "Buruknya lagi 25 dari 89 penyelenggara aplikasi yang laporannya datang ke LBH justru sudah resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan OJK tidak menjamin pelanggaran yang dilakukan mereka," ujarnya. Selain itu, LBH Jakarta meminta agar pihak OJK segera ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpa nasabah pinjamanonline.Berdasarkan data sementara yang mereka terima dari aduan yang masuk,pinjaman onlinetelah memakan sekitar 1.330 korban. Menurut Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Simamora, jumlah laporan korban pinjaman online itu tak bisa dikesampingkan. Apalagi dari 89 laporan aplikasi pinjaman, 25 diantaranya resmi tercatat di OJK. "Kami minta OJK ikut andil mengurus persoalan ini, lagi pula ini sudah bukan masalah ibukota, tapi tarafnya sudah nasional, korbannya banyak dari berbagai provinsi," ujar Nelson.Jalur Hukum Selain pihak OJK, Nelson juga meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas semua laporan penipuan pinjaman online yang telah dilakukan para korban.Dia juga meminta agar penyelenggara aplikasi pinjaman ini segera menghentikan semua bentuk praktik penipuan tersebut. Nelson pun mengaku akan melihat apakah OJK bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia khawatir, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih banyak lagi. Menurut dia, jika memang OJK tak berniat baik menyelesaikan kasus pinjaman online, pihaknya akan tegas. Diamengatakan LBH kemungkinan akan menempuh jalur hukum pada OJKdengan memidanakan mereka."Kami juga bisa memidanakan OJK. Instrumen hukum itu tersedia dan sangat mungkin dilakukan," ujarnya. Baca juga: YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) juga menerima 72 keluhan yang berasal dari pengguna 27 perusahaan pinjaman online. Keluhan tersebut menurut YLKI berasal dari konsumen yang menggunakan jasa perusahaan pinjaman online. Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengungkapkan dari 72 keluhan yang dilaporkan, tercatat 27 perusahaan kredit online telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) tentang tatacara penagihan. Menurut dia, beberapa perusahaan kredit online tersebut banyak menghubungi orang yang berada dalam kontak pelanggannya untuk menagih utang. "Tidak hanya itu, ada perusahaan kredit online yang menggunakan album foto penggunanya sebagai alat untuk mengancam. Dalam hal ini, perusahaan mengancam akan mempublikasikan gambar jika pengguna tidak segera melunasi tagihan," ujarnya, pekan lalu. Rio mengatakan bahwa perusahaan pinjaman online seharusnya mengikuti surat edaran BI No.14/17DASP mengenai cara melakukan penagihan terhadap peminjam. Dia menilai hampir seluruh perusahaan fintech meminta beberapa akses pada perangkat pengguna sebagai pelengkap administrasi, seperti kontak, media, file penyimpanan, lokasi, dan yang lainnya."Setiap perusahaan fintech harus mengikuti surat edaran BI," ujarnya. Rio juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti kasus ini. Dia berharap bahwa OJK akan memberikan sanksi administrasi sebagai sanksi minimal, dan pencabutan hak izin jika perusahaan dinyatakan terkena pidana. "OJK harus lebih tegas soal ini. Paling tidak, kasih sanksi administratif ke perusahaan yang melanggar itu, atau kalau memang perusahaan itu sampai terkena pidana, yah mereka harus mencabut hak izin perusahaan," tegas dia.Disiplin Pasar Secara terpisah, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan tingkat bunga pinjaman fintech saat ini sebenarnya sudah disepakati dan diatur oleh para pelaku yang tergabung Asosiasi Fintek Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan telah secara resmi terdaftar di otoritas. Menurut Sekar, tingkat bunga pinjaman tersebut seharusnya juga sudah diinformasikan secara transparan dan rinci oleh fintech kepada calon peminjam sebelum sepakat untuk meneken perjanjian pinjaman. "Kami menerapkan market conduct, terkait transparansi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK," ujarnya, belum lama ini. Baca juga: Banyak Korban Pinjaman Online, Ini Kata OJK Meski demikian, Sekar mengatakan memang pihak otoritas tidak menuangkan ketentuan mengenai standar tingkat bunga pinjaman fintech. Sebab, kembali pada prinsip market conduct, OJK menilai penentuan tingkat bunga pinjaman itu bisa merujuk pada kesepakatan di bawah AFPI. Lebih lanjut, payung hukum bertajuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya menitikberatkan aturan untuk fintech dari sisi perizinan, mekanisme peminjaman, pengawasan, hingga mitigasi risiko. "POJK 77 tidak mengatur mengenai suku bunga pinjaman. Tapi semua fintech peer-to-peer lending (pinjam meminjam) yang terdaftar atau berizin di OJK, wajib memenuhi seluruh ketentuan di POJK 77, termasuk kewajiban dan larangan," ujarnya. Dari sisi industri, co-founder sekaligus CEO Modalku Reynold Wijaya mengklaim tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan sudah sesuai dengan mekanisme pasar dan indikator penentu tingkat bunga. Mulai dari penilaian (assessment), penggolongan (grading), hingga risiko. Sementara dari sisi penagihan, ia menyebut penagihan dilakukan secara wajar dan tidak pernah dikeluhkan peminjam. "Fintech banyak sekali macamnya, bukan berarti sama. Ada yang rendah (tingkat bunganya), ada yang tinggi. Kalau untuk pinjaman produktif, kami tergolong rendah. Tingkat bunga di kisaran 12-20% per tahun," ujarnya. Senada, CEO Koinworks Benedicto Haryono juga mengklaim bahwa tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan sesuai dengan mekanisme pasar dan indikator perhitungan bunga yang berbasis pada risiko. Bunga pinjaman secara efektif berkisar 12-18% per tahun.