Merombak susunan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB)https://economy.okezone.com/read/2018/12/12/278/1990287/dirut-diberhentikan-ridwan-kamil-bank-bjb-butuh-sosok-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/278/1990287/dirut-diberhentikan-ridwan-kamil-bank-bjb-butuh-sosok-baruhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/278/1990287/dirut-diberhentikan-ridwan-kamil-bank-bjb-butuh-sosok-baruRabu 12 Desember 2018 15:37 WIBKoran SINDOFoto: Koran Sindohttps://img.okezone.com/content/2018/12/12/278/1990287/dirut-diberhentikan-ridwan-kamil-bank-bjb-butuh-sosok-baru-IEWticpfxk.jpgBANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebagai pemegang saham mayoritas merombak susunan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Bank BJB membutuhkan sosok pemimpin baru yang diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan maupun peluang dalam industri keuangan nasional khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam rapat umum pemegang saham luar bisa (RUPSLB) perseroan, pihaknya memberhentikan dengan hormat Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Ahmad Irfan. “Kami membutuhkan sosok baru yang bisa menjawab sejumlah tantangan. Untuk itu, dirut diberhentikan, tapi boleh mengikuti lagi fit and proper test di tantangan baru ini,” kata Ridwan kepada sejumlah media di Bandung. Menurutnya, nanti Bank BJB digenjot untuk menjadi bank pembangunan (development bank ) di wilayah Jabar. Dia mengakui, sektor consumer banking perseroan sudah baik dengan mencapai porsi 60%. Namun, ada beberapa kabupaten dan kota yang membutuhkan pinjaman dari Bank BJB untuk sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti jembatan dan pasar yang di nilai masih kurang. “Padahal kan dulu sejarahnya BJB dibangun sebagai bank pembangunan daerah, nah kami titipkan visi baru ini untuk dijadikan sebuah konsep baru membangun Jabar,” katanya. Selain Ahmad Irfan, RUPSLB Bank BJB juga memutuskan memberhentikan Agus Gunawan selaku Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB seiring dengan wafatnya beliau pada 9 November 2018. Selain itu, pemegang saham menyetujui memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Independen Bank BJB Klemi Subiyantoro beserta dua Komisaris Independen lainnya, yaitu Rudhyanto Mooduto dan Suwarta. Selanjutnya Agus Mulyana sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BJB, sedangkan Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB. Baca Juga: BJB sasar DPK wajib pajak Adapun pengurus lainnya tidak mengalami perubahan, yaitu Nia Kania sebagai Direktur Keuangan, Fermiyanti sebagai Direktur Operasio nal, Muhadi sebagai Komisaris, dan Yayat Sutaryat sebagai Komisaris Independen. Ridwan menambahkan, keputusan siapa yang nanti akan menjadi pengganti Ahmad Irfan sebagai direktur utama akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Bank BJB yang digelar pada Maret 2019. Hasil RUPST itu juga akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya dilakukan tahap fit and proper test. “Kalau Pak Irfan bisa meyakinkan melalui visi baru menjadi bank pembangunan dan usaha mikro, bukan tidak mungkin beliau bisa diangkat lagi melalui sebuah proses. Tapi, karena kita ingin adil, kita buka diri kepada pihak lain di bank pembangunan atau mikro untuk menjadi warna baru BJB,” ujarnya. Baca Juga: BJB salurkan kredit Rp27,819 triliun Sementara itu, Ahmad Irfan menyatakan kesiapannya kembali menakhodai Bank BJB yang keputusannya akan di tentukan saat RUPST perseroan pada Maret 2019 mendatang. Meski demikian, halinise utuhnya akan ditentukan pada Pemprov Jabar selaku pemegang saham mayoritas. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama empat tahun ini, saya titip kepada Pak Agus Mulyana untuk meneruskan capaian positif yang telah ditoreh Bank BJB hingga saat ini,” katanya. RUPSLB Bank BJB juga memutuskan sejumlah agenda di antaranya pelaksanaan program Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) yang disetujui dan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 38/ POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jangka waktu pelaksanaan PMT HMETD paling lambat dua tahun terhitung sejak RUPSLB, karena dana akan diperoleh sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp684,19 miliar yang nanti akan digunakan untuk ekspansi kredit. BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebagai pemegang saham mayoritas merombak susunan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Bank BJB membutuhkan sosok pemimpin baru yang diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan maupun peluang dalam industri keuangan nasional khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam rapat umum pemegang saham luar bisa (RUPSLB) perseroan, pihaknya memberhentikan dengan hormat Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Ahmad Irfan. “Kami membutuhkan sosok baru yang bisa menjawab sejumlah tantangan. Untuk itu, dirut diberhentikan, tapi boleh mengikuti lagi fit and proper test di tantangan baru ini,” kata Ridwan kepada sejumlah media di Bandung. Menurutnya, nanti Bank BJB digenjot untuk menjadi bank pembangunan (development bank ) di wilayah Jabar. Dia mengakui, sektor consumer banking perseroan sudah baik dengan mencapai porsi 60%. Namun, ada beberapa kabupaten dan kota yang membutuhkan pinjaman dari Bank BJB untuk sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti jembatan dan pasar yang di nilai masih kurang. “Padahal kan dulu sejarahnya BJB dibangun sebagai bank pembangunan daerah, nah kami titipkan visi baru ini untuk dijadikan sebuah konsep baru membangun Jabar,” katanya. Selain Ahmad Irfan, RUPSLB Bank BJB juga memutuskan memberhentikan Agus Gunawan selaku Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB seiring dengan wafatnya beliau pada 9 November 2018. Selain itu, pemegang saham menyetujui memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Independen Bank BJB Klemi Subiyantoro beserta dua Komisaris Independen lainnya, yaitu Rudhyanto Mooduto dan Suwarta. Selanjutnya Agus Mulyana sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BJB, sedangkan Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB. Baca Juga: BJB sasar DPK wajib pajak Adapun pengurus lainnya tidak mengalami perubahan, yaitu Nia Kania sebagai Direktur Keuangan, Fermiyanti sebagai Direktur Operasio nal, Muhadi sebagai Komisaris, dan Yayat Sutaryat sebagai Komisaris Independen. Ridwan menambahkan, keputusan siapa yang nanti akan menjadi pengganti Ahmad Irfan sebagai direktur utama akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Bank BJB yang digelar pada Maret 2019. Hasil RUPST itu juga akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya dilakukan tahap fit and proper test. “Kalau Pak Irfan bisa meyakinkan melalui visi baru menjadi bank pembangunan dan usaha mikro, bukan tidak mungkin beliau bisa diangkat lagi melalui sebuah proses. Tapi, karena kita ingin adil, kita buka diri kepada pihak lain di bank pembangunan atau mikro untuk menjadi warna baru BJB,” ujarnya. Baca Juga: BJB salurkan kredit Rp27,819 triliun Sementara itu, Ahmad Irfan menyatakan kesiapannya kembali menakhodai Bank BJB yang keputusannya akan di tentukan saat RUPST perseroan pada Maret 2019 mendatang. Meski demikian, halinise utuhnya akan ditentukan pada Pemprov Jabar selaku pemegang saham mayoritas. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama empat tahun ini, saya titip kepada Pak Agus Mulyana untuk meneruskan capaian positif yang telah ditoreh Bank BJB hingga saat ini,” katanya. RUPSLB Bank BJB juga memutuskan sejumlah agenda di antaranya pelaksanaan program Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) yang disetujui dan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 38/ POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jangka waktu pelaksanaan PMT HMETD paling lambat dua tahun terhitung sejak RUPSLB, karena dana akan diperoleh sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp684,19 miliar yang nanti akan digunakan untuk ekspansi kredit.