Papua memiliki kompleksitas salah satunya karena banyak wilayah adat di daerah tersebuthttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990099/banyak-wilayah-adat-begini-cara-bangun-papuaidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990099/banyak-wilayah-adat-begini-cara-bangun-papuahttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990099/banyak-wilayah-adat-begini-cara-bangun-papuaRabu 12 Desember 2018 10:52 WIBKoran SINDOMasyarakat Adat Papua (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/12/12/320/1990099/banyak-wilayah-adat-begini-cara-bangun-papua-CZJWGPAlpg.jpgJAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pembangunan di Papua dan Papua Barat menggunakan pendekatan adat. Langkah ini dilakukan karena Papua memiliki kompleksitas salah satunya karena banyak wilayah adat di daerah tersebut. Secara umum terdapat lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat. Kompleksitas di wilayah tersebut semakin tinggi karena setiap daerah memiliki suku dengan subetnik yang beragam. “Di Papua ada banyak suku, hampir 250-an jumlahnya. Bahasa suku hampir 300 bahasa dengan subetnik dan klan-klan berbeda. Tidak mudah membangun Papua, ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi,” kata Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai pada acara media gathering Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta. Baca Juga: Akrabkan Pegawai Bappenas, Ini Cara Menteri Bambang Velix menambahkan, melihat kondisi di Papua, Bappenas juga mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan dengan melakukan intervensi yang berbeda-beda di setiap daerah. “Komunitas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan,” ujarnya. Dia menambahkan, tantangan lain dalam pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah berkaitan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Untuk itu, diperlukan pendekatan antropologi melalui simplifikasi terhadap tujuh wilayah adat yang ada di dua provinsi tersebut. “Setiap wilayah punya karakter berbeda-beda. Tapi, satu hal yang menarik pemerintah dalam lima tahun yaitu akomodasi pendekatan adat, sosiologi, antropologis dari 2015-2019. Ditandai dengan akomodasi pengembangan wilayah strategis berdasarkan lima wilayah adat,” katanya. Velix menambahkan, pendekatan pembangunan yang dilakukan di beberapa wilayah strategis yang berbasis wilayah adat di Provinsi Papua telah dilakukan meliputi wilayah adat Saireri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Animha, wilayah adat Meepago, dan wilayah adat Laapago. Sedangkan di Provinsi Papua Barat dikembangkan pendekatan pengembangan kawasan-kawasan potensial seperti kawasan industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan wisata Raja Ampat, maupun kawasan wisata situs sejarah Pulau Mansinam. Baca Juga: Gaya Menteri Bambang Main Badminton Bareng Candra Wijaya dan Ricky Subagja Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan, dalam setahun terakhir pemerintah telah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Inpres No 10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua. Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan, sertamendorong pengembangan kawasan potensial. “Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, gubernur Papua dan Papua Barat, dan para bupati/wali kota se-Tanah Papua,” ungkap Oktorialdi. Selain itu, kata dia, pembangunan proyek koridor Trans Papua juga sudah mulai dilaksanakan termasuk jalur jalan Jayapura dan Wamena dengan panjang 585 kilometer (km). “Sudah dilakukan utamanya infrastruktur fisik agar bisa mobilisasi masyarakat daerah. Kita juga lakukan revisi Peraturan Presiden 84/ 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,” ujarnya.JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pembangunan di Papua dan Papua Barat menggunakan pendekatan adat. Langkah ini dilakukan karena Papua memiliki kompleksitas salah satunya karena banyak wilayah adat di daerah tersebut. Secara umum terdapat lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat. Kompleksitas di wilayah tersebut semakin tinggi karena setiap daerah memiliki suku dengan subetnik yang beragam. “Di Papua ada banyak suku, hampir 250-an jumlahnya. Bahasa suku hampir 300 bahasa dengan subetnik dan klan-klan berbeda. Tidak mudah membangun Papua, ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi,” kata Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai pada acara media gathering Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta. Baca Juga: Akrabkan Pegawai Bappenas, Ini Cara Menteri Bambang Velix menambahkan, melihat kondisi di Papua, Bappenas juga mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan dengan melakukan intervensi yang berbeda-beda di setiap daerah. “Komunitas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan,” ujarnya. Dia menambahkan, tantangan lain dalam pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah berkaitan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Untuk itu, diperlukan pendekatan antropologi melalui simplifikasi terhadap tujuh wilayah adat yang ada di dua provinsi tersebut. “Setiap wilayah punya karakter berbeda-beda. Tapi, satu hal yang menarik pemerintah dalam lima tahun yaitu akomodasi pendekatan adat, sosiologi, antropologis dari 2015-2019. Ditandai dengan akomodasi pengembangan wilayah strategis berdasarkan lima wilayah adat,” katanya. Velix menambahkan, pendekatan pembangunan yang dilakukan di beberapa wilayah strategis yang berbasis wilayah adat di Provinsi Papua telah dilakukan meliputi wilayah adat Saireri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Animha, wilayah adat Meepago, dan wilayah adat Laapago. Sedangkan di Provinsi Papua Barat dikembangkan pendekatan pengembangan kawasan-kawasan potensial seperti kawasan industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan wisata Raja Ampat, maupun kawasan wisata situs sejarah Pulau Mansinam. Baca Juga: Gaya Menteri Bambang Main Badminton Bareng Candra Wijaya dan Ricky Subagja Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan, dalam setahun terakhir pemerintah telah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Inpres No 10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua. Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan, sertamendorong pengembangan kawasan potensial. “Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, gubernur Papua dan Papua Barat, dan para bupati/wali kota se-Tanah Papua,” ungkap Oktorialdi. Selain itu, kata dia, pembangunan proyek koridor Trans Papua juga sudah mulai dilaksanakan termasuk jalur jalan Jayapura dan Wamena dengan panjang 585 kilometer (km). “Sudah dilakukan utamanya infrastruktur fisik agar bisa mobilisasi masyarakat daerah. Kita juga lakukan revisi Peraturan Presiden 84/ 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,” ujarnya.