Presiden Joko Widodo menginginkan kawasan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dapat berkembang pesat.https://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990286/rapat-sejak-2015-presiden-jokowi-ingin-batam-segera-berkembangidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990286/rapat-sejak-2015-presiden-jokowi-ingin-batam-segera-berkembanghttps://economy.okezone.com/read/2018/12/12/320/1990286/rapat-sejak-2015-presiden-jokowi-ingin-batam-segera-berkembangRabu 12 Desember 2018 15:37 WIBFoto: Biro Pers Istanahttps://img.okezone.com/content/2018/12/12/320/1990286/rapat-sejak-2015-presiden-jokowi-ingin-batam-segera-berkembang-6GrUA1Jssq.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan kawasan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dapat berkembang pesat setelah sebelumnya berstatus kawasan perdagangan bebas. "Percepatan pembangunan Batam sudah dirapatkan berkali-kali dan kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis bisa dikembangkan secara maksimal," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas membahas pengembangam Batam di Kantor Presiden Jakarta seperti dikutip Antara, Rabu (12/12/2018).  Baca Juga: Konsep Masterplan Batam Menjadi KEK Mulai Dimatangkan Kepala Negara menyebutkan pengembangan Kawasan Batam secara maksimal diharapkan menjadikan kawasan itu memiliki daya tarik yang bagus. "Memiliki daya saing sebagai kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Presiden dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla.  Baca Juga: Menpar Optimistis KEK di Babel Ditetapkan Tahun Ini Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan rapat kabinet membahas pengembangan Batam pernah dilakukan pada Desember tahun 2015, kemudian Januari 2016. "Kita juga pernah bicara ini pada Maret 2017," kata Presiden Jokowi dalam rapat yang dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menperin Airlangga Hartarto, Menaker Hanif Dhakiri, dan Ketua Badan Pengusahaan Batam Lukita D Tuwo.  Baca Juga: BP Batam Tunggu Aturan Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Dalam kesempatan itu Presiden meminta Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam menyampaikan perkembangan di Batam. "Bagaimana proses transformasi dari free trade zone ke Kawasan Ekonomi Khusus," kata Presiden. Jokowi juga meminta laporan mengenai urusan yang berkaitan dengan perizinan dan kepastian hukum bagi investor. "Khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan dan lainnya, saya kira secara singkat saja disampaikan karena sudah berkali kali rapat," katanya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan kawasan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dapat berkembang pesat setelah sebelumnya berstatus kawasan perdagangan bebas. "Percepatan pembangunan Batam sudah dirapatkan berkali-kali dan kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis bisa dikembangkan secara maksimal," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas membahas pengembangam Batam di Kantor Presiden Jakarta seperti dikutip Antara, Rabu (12/12/2018).  Baca Juga: Konsep Masterplan Batam Menjadi KEK Mulai Dimatangkan Kepala Negara menyebutkan pengembangan Kawasan Batam secara maksimal diharapkan menjadikan kawasan itu memiliki daya tarik yang bagus. "Memiliki daya saing sebagai kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Presiden dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla.  Baca Juga: Menpar Optimistis KEK di Babel Ditetapkan Tahun Ini Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan rapat kabinet membahas pengembangan Batam pernah dilakukan pada Desember tahun 2015, kemudian Januari 2016. "Kita juga pernah bicara ini pada Maret 2017," kata Presiden Jokowi dalam rapat yang dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menperin Airlangga Hartarto, Menaker Hanif Dhakiri, dan Ketua Badan Pengusahaan Batam Lukita D Tuwo.  Baca Juga: BP Batam Tunggu Aturan Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Dalam kesempatan itu Presiden meminta Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam menyampaikan perkembangan di Batam. "Bagaimana proses transformasi dari free trade zone ke Kawasan Ekonomi Khusus," kata Presiden. Jokowi juga meminta laporan mengenai urusan yang berkaitan dengan perizinan dan kepastian hukum bagi investor. "Khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan dan lainnya, saya kira secara singkat saja disampaikan karena sudah berkali kali rapat," katanya.