Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi tahun depan mencapai 99,9%.https://economy.okezone.com/read/2018/12/17/320/1992217/seluruh-penduduk-indonesia-ditargetkan-nikmati-listrik-tahun-depanidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/17/320/1992217/seluruh-penduduk-indonesia-ditargetkan-nikmati-listrik-tahun-depanhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/17/320/1992217/seluruh-penduduk-indonesia-ditargetkan-nikmati-listrik-tahun-depanSenin 17 Desember 2018 10:27 WIBKoran SINDOListrik (Ilustrasi: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2018/12/17/320/1992217/seluruh-penduduk-indonesia-ditargetkan-nikmati-listrik-tahun-depan-22k2KFoWHM.jpgJAKARTA – Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi tahun depan mencapai 99,9%. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat belum menikmati listrik setelah 74 tahun Indonesia merdeka. ”Kita usahakan sampai 2019 tidak ada anak bangsa yang tidak menikmati penerangan, masa 74 tahun merdeka ada yang tidak menikmati penerangan,” ujar Jonan di Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1% atau melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5%. Meski begitu, masih ada sekitar2% atau lebih dari 5 juta masyarakat belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Jonan mengatakan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 99,9% tidak mudah. Pasalnya, banyak wilayah harus dilistriki berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Baca Juga:  Presiden Jokowi Tidak Akan Naikkan Tarif Listrik hingga Akhir 2019 ”Untuk mencapai tempat terpencil perlu kerja sungguh-sungguh. Kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak sekali sehingga butuh tantangan lebih besar,” kata dia. Adapun tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Kementerian ESDM telah mengusulkan pada DPR agar PT PLN (persero) memperoleh penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu. Tak hanya itu, tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. ”Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50.000–60.000 sebulan. Sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh,” katanya. Dalam menutupi kekurangannya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menggerakkan BUMN untuk bersinergi memberikan fasilitas penyambungan listrik gratis. ”Kemarin PLN lapor kepada saya, tahun depan kurang 164.000 rumah yang mungkin berat untuk membayar sambung listrik. Nanti kita cari cara, BUMN misalnya menggerakkan BUMN-BUMN, apakah CSR atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama. Kita pasang lampu tenaga surya hemat energi,” kata Jonan. Selain itu, Kementerian ESDM juga membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai program praelektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik. Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, kata Jonan, langkah pemerintah selanjutnya meningkatkan konsumsi listrik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.Tercatat sampai kuartal III/ 2018 konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilowatt hour(kWh) per kapita. Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah juga menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019 mendatang. ”Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja,” kata dia. Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman menuturkan, dengan memakai ukuran data sambungan listrik ke setiap rumah saat ini, ada 3.660 desa di kawasan daerah 3T yang belum terelektrifikasi. ”Tahun lalu, ada 2.500-an desa belum terlistriki. Tapi sekarang ada 3.660 desa. Karena dulu (menggunakan) rasio desa, kalau satu desa sudah terlistriki, maka dianggap selesai sudah terlistrik,” kata Syofvi. Baca Juga: Masyarakat Dogiayai dan Mimika Tak Lagi Merasa Kegelapan Menurut dia, PLN membutuhkan dana Rp16 triliun untuk mengejar target rasio elektrifikasi. Selain itu, penyaluran listrik desa di daerah 3T akan memanfaatkan kombinasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sel surya photovoltaik (PV), biomassa, dan lainnya. ”Butuh dana sebesar Rp16 triliun, untuk melistriki desa. Dulunya sebelum 2015, hanya Rp4 triliun per tahun dengan dapat dana APBN,” kata Syofvi. Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Tengah Amir Rosyidin menambahkan, memang ada rencana mengajukan subsidi tahun depan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu menyambung listrik. Untuk Jawa Tengah saja ada sekitar 1.300 KK yang belum terakses listrik langsung dari PLN. ”Kebanyakan kalau di Jawa Tengah dan DIY itu yang banyak di Kulonprogo dan Gunungkidul masih banyak belum terakses listrik dari PLN,” kata dia. Pihaknya memastikan jika masyarakat yang tidak mampu menyambung listrik tersebut dapat teratasi maka rasio elektrifikasi akan semakin meningkat. (Nanang Wijayanto)JAKARTA – Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi tahun depan mencapai 99,9%. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat belum menikmati listrik setelah 74 tahun Indonesia merdeka. ”Kita usahakan sampai 2019 tidak ada anak bangsa yang tidak menikmati penerangan, masa 74 tahun merdeka ada yang tidak menikmati penerangan,” ujar Jonan di Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1% atau melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5%. Meski begitu, masih ada sekitar2% atau lebih dari 5 juta masyarakat belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Jonan mengatakan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 99,9% tidak mudah. Pasalnya, banyak wilayah harus dilistriki berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Baca Juga:  Presiden Jokowi Tidak Akan Naikkan Tarif Listrik hingga Akhir 2019 ”Untuk mencapai tempat terpencil perlu kerja sungguh-sungguh. Kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak sekali sehingga butuh tantangan lebih besar,” kata dia. Adapun tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Kementerian ESDM telah mengusulkan pada DPR agar PT PLN (persero) memperoleh penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu. Tak hanya itu, tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. ”Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50.000–60.000 sebulan. Sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh,” katanya. Dalam menutupi kekurangannya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menggerakkan BUMN untuk bersinergi memberikan fasilitas penyambungan listrik gratis. ”Kemarin PLN lapor kepada saya, tahun depan kurang 164.000 rumah yang mungkin berat untuk membayar sambung listrik. Nanti kita cari cara, BUMN misalnya menggerakkan BUMN-BUMN, apakah CSR atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama. Kita pasang lampu tenaga surya hemat energi,” kata Jonan. Selain itu, Kementerian ESDM juga membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai program praelektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik. Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, kata Jonan, langkah pemerintah selanjutnya meningkatkan konsumsi listrik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.Tercatat sampai kuartal III/ 2018 konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilowatt hour(kWh) per kapita. Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah juga menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019 mendatang. ”Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja,” kata dia. Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman menuturkan, dengan memakai ukuran data sambungan listrik ke setiap rumah saat ini, ada 3.660 desa di kawasan daerah 3T yang belum terelektrifikasi. ”Tahun lalu, ada 2.500-an desa belum terlistriki. Tapi sekarang ada 3.660 desa. Karena dulu (menggunakan) rasio desa, kalau satu desa sudah terlistriki, maka dianggap selesai sudah terlistrik,” kata Syofvi. Baca Juga: Masyarakat Dogiayai dan Mimika Tak Lagi Merasa Kegelapan Menurut dia, PLN membutuhkan dana Rp16 triliun untuk mengejar target rasio elektrifikasi. Selain itu, penyaluran listrik desa di daerah 3T akan memanfaatkan kombinasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sel surya photovoltaik (PV), biomassa, dan lainnya. ”Butuh dana sebesar Rp16 triliun, untuk melistriki desa. Dulunya sebelum 2015, hanya Rp4 triliun per tahun dengan dapat dana APBN,” kata Syofvi. Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Tengah Amir Rosyidin menambahkan, memang ada rencana mengajukan subsidi tahun depan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu menyambung listrik. Untuk Jawa Tengah saja ada sekitar 1.300 KK yang belum terakses listrik langsung dari PLN. ”Kebanyakan kalau di Jawa Tengah dan DIY itu yang banyak di Kulonprogo dan Gunungkidul masih banyak belum terakses listrik dari PLN,” kata dia. Pihaknya memastikan jika masyarakat yang tidak mampu menyambung listrik tersebut dapat teratasi maka rasio elektrifikasi akan semakin meningkat. (Nanang Wijayanto)