Inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunanhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/28/320/1997106/simak-upaya-kementan-tekan-inflasi-pangan-hingga-catat-rekor-terendahidhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/28/320/1997106/simak-upaya-kementan-tekan-inflasi-pangan-hingga-catat-rekor-terendahhttps://economy.okezone.com/read/2018/12/28/320/1997106/simak-upaya-kementan-tekan-inflasi-pangan-hingga-catat-rekor-terendahJum'at 28 Desember 2018 14:37 WIBAndrea Heschaida NugrohoFoto: Dok. Kementanhttps://img.okezone.com/content/2018/12/28/320/1997106/simak-upaya-kementan-tekan-inflasi-pangan-hingga-catat-rekor-terendah-y2n7vw3J78.jpgJAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada 2017 merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu 1,26%. Sedangkan andil pengeluaran bahan makanan terhadap inflasi di tahun yang sama terendah sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26%. "Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi yang hadir sebagai narasumber bersama perwakilan Perum Bulog dan PT Tjipinang Food Station pada acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia (Bakpia) di Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Jakarta, Jumat (28/12/2018). Baca Juga: Angkat Kejayaan Kakao, Mentan Bagikan Bibit Unggul Gratis ke Petani Menurut Agung, upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan ketermanfaatan. Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen. Sementara dari aspek distribusi pangan, Kementan berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Kementan di Tahun 2018 adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI). “Rantai pasok antara petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang. Karana itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan ,” terang Agung. Menurut Agung, tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari marjin keuntungan pelaku rantai pasok. "Kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, tentunya juga berkontribusi dalam memengaruhi tingkat inflasi," tandasnya. Baca Juga: Jadi Tuan Rumah WGAFCC 2019, Indonesia Ingin Perkuat Akses Pasar Pertanian ke Australia Belum sampai setahun jangkauan e-commerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai R 8,60 Miliar. Selain e-commerce, Agung menyebutkan Kementan turut membantu proses distribusi dengan secara intensif mengendalikan pasokan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), monitoring harga pangan harian, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat. Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan Kementan jalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui: mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); mengkampanyekan anti pemborosan dan food waste; dan mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri. “Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang bagi masyarakat,” ungkap Agung. Pada tahun 2018, telah dikembangkan 2.300 KRPL, dengan 1.000 di antaranya adalah ´desa stunting´. Pada 2019 mendatang KRPL akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia. Data BPS menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. "Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Dan kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan," kata Agung.JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada 2017 merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu 1,26%. Sedangkan andil pengeluaran bahan makanan terhadap inflasi di tahun yang sama terendah sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26%. "Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi yang hadir sebagai narasumber bersama perwakilan Perum Bulog dan PT Tjipinang Food Station pada acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia (Bakpia) di Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Jakarta, Jumat (28/12/2018). Baca Juga: Angkat Kejayaan Kakao, Mentan Bagikan Bibit Unggul Gratis ke Petani Menurut Agung, upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan ketermanfaatan. Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen. Sementara dari aspek distribusi pangan, Kementan berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Kementan di Tahun 2018 adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI). “Rantai pasok antara petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang. Karana itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan ,” terang Agung. Menurut Agung, tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari marjin keuntungan pelaku rantai pasok. "Kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, tentunya juga berkontribusi dalam memengaruhi tingkat inflasi," tandasnya. Baca Juga: Jadi Tuan Rumah WGAFCC 2019, Indonesia Ingin Perkuat Akses Pasar Pertanian ke Australia Belum sampai setahun jangkauan e-commerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai R 8,60 Miliar. Selain e-commerce, Agung menyebutkan Kementan turut membantu proses distribusi dengan secara intensif mengendalikan pasokan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), monitoring harga pangan harian, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat. Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan Kementan jalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui: mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); mengkampanyekan anti pemborosan dan food waste; dan mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri. “Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang bagi masyarakat,” ungkap Agung. Pada tahun 2018, telah dikembangkan 2.300 KRPL, dengan 1.000 di antaranya adalah ´desa stunting´. Pada 2019 mendatang KRPL akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia. Data BPS menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. "Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Dan kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan," kata Agung.